SBY Cacat Logika 10 Tahun membangun dinasti Koruptor

Bersuaraonline-Jakarta. Pernyataan SBY melalui rekaman Youtube yang menyatakan bahwa pengesahan UU Pemilu dalam sidang paripurna Jum’at dinihari,21 Juli 2017 dianggap cacat logika ternyata menuai banyak kritik dari kalangan umum dan Netizen. Masyarakat menganggap pernyataan itu tidak tepat karena proses penetapan UU Pemilu sudah melalui proses yang konstitusional dalam rapat-rapat DPR.

UU Pemilu yang diantaranya memuat tentang Paket Presidential Tresshold, Ambang batas Parlemen, Sistem Pemilu DPR- DPRD, Alokasi Kursi per Daerah Pemilihan dan Metode Konversi Suara telah dibahas secara marathon melalui Panitia Kerja, Panitia Khusus dan finalisasi di Rapat Paripurna DPR. Mekanisme memang memberikan ruang bahwa penetapan kebijakan Politik di DPR dilakukan melalui musyawarah mufakat dan tidak kunjung terjapai kemufakatan maka bisa dilakukan pemungutan suara atau Voting sesuai dengan Tatib DPR/MPR yang juga disusun oleh Kelompoknya SBY.
Pernyataan SBY sejatinya telah mencederai mekanisme dan konstitusi tersebut, apalagi pernyataan tersebut didorong oleh ambisi kekuasaaan atau setidaknya kehendak menang-menangan dalam pengambilan keputusan. Bukankah Pancasila mengamanatkan tentang Hikmah Kebijaksanaan?

Masyarakat Indonesia tentu belum lupa bagaimana pada masa periode Presiden SBY begitu banyak tindakan tercela dan korupsi anggaran Negara yang bermuara pada kepentingan Partai Demokrat dan Keluarga Cikeas. Sebut saja Hambalang, hanya demi kepentingan KOngres Partai Demokrat Proyek pembangunan Wisma Atlet magkrak dan menyisakan beban yang harus ditanggung oleh Pemerintahan Jokowi. Dalam Persidangan keterangan Yulianis beberapa kali secara lugas menyebut keterlibatan Ibas namun hingga kini SBY seperti tak punya malu menunjuk hidung orang lain sementara tangannya sendiri penuh kotoran. Sebagai seorang mantan Presiden, SBY dianggap tidak sepatutnya menciptakan kegaduhan politik dengan statement-statement tendensius dan kontraproduktif.

KKN Presiden SBY (patut diduga) yang telah banyak disebut dalam kesaksian Ridwan Hakim (putra Hilmi Aminuddin Ketua Dewan Syuro PKS) yang dalam kesaksiannya dibawah sumpah al-Quran di depan persidangan Ahmad Fathonah, yang dengan jelas menyebut nama Bunda Putri maupun Sengman. Kesaksian Ridwan Hakim beredar di banyak media termasuk media online. Dan dengan terungkapnya hal-hal tersebut, maka pola KKN-nya SBY boleh jadi adalah dengan menerima setoran saja. Dalam hal ini SBY hanya tahu beres saja, pundi-pundinya pun akan diisi oleh para “gerombolannya”. Parahnya, KKN saat ini tidak diikuti dengan nilai tambah berupa pembangun industri, menumbuhkan ekonomi, memberikan lapangan pekerjaan. Malah sebaliknya, yakni ekonomi bangsa dan negara makin dibuat sangat susah, yakni dengan menaikkan harga BBM, membuat harga-harga kebutuhan hidup rakyat makin mencekik, keberadaan usaha tahu dan tempe pun makin terjepit akibat kedelai yang sangat mahal dan langka, termasuk harga daging menjadi sangat mahal 95-120 ribu rupiah/kg (dua kali harga daging di Malaysia dan negara-negara lain, dan hingga kini tak mampu diturunkan meski sudah impor sapi dari Australia), serta seterusnya dan lain sebagainya. Tentang pengakuan dan kesaksian Ridwan Hakim disusul oleh LHI itu sangat berbeda dengan bantahan SBY yang dilakukan secara murka dengan melontarkan bahwa “semua itu adalah 1000 persen-2000 persen bohong” dalam konferensi Pers di Halim Perdana Kusuma. Yakni, tidak di bawah sumpah al-Quran, tidak ada deliknya di KUHP. Dari situ, publik malah balik “menuding”, bahwa SBY-lah yang patut diduga berbohong. Betapa SBY berkali-kali bohong dengan keterangannya sendiri, misalnya pernah menyatakan tidak kenal dengan Ayin, ternyata kemudian beredar foto di online, SBY mendatangi pesta perkawinan anak Ayin. SBY melalui Juru bicaranya Julian Pasha juga mengaku tidak kenal dengan Sengman, namun tak seberapa lama mengaku juga. Lagi pula bantahan SBY di Halim Perdanakusuma bahwa tidak kenal itu kan hanya ke bunda putri (Non Saputri/B1),tapi tidak pernah membantah bahwa tidak kenal dengan Sylvia S (bu Pur) yang belakangan dikenal sebagai bunda putri 2, yang hubungannya amat dekat dengan Cikeas, terlibat dengan proyek Hambalang dan pernah diperiksa KPK, dan konon sekarang malah raib entah lari ke mana.

Statement SBY tentang Paripurna UU Pemilu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *