Milad Ke 8 LKJ; Diskusi Publik Tanah untuk Rakyat

Bersuaraonline.com-Jakarta. Permasalahan tanah dari zaman kolonial sampai saat ini belum pernah tuntas. Tanah yang merupakan kebutuhan pokok rakyat, pada kenyataannya, sangat sulit rakyat memiliki tanah walaupun sudah menempati areal tanah tersebut puluhan tahun bahkan sudah sampai generasi selanjutnya.

Di zaman Orde Lama, Presiden Soekarno sangat mendukung penuh pelaksanaan land reform. Dalam pidato perayaan HUT RI tahun 1963 yang berjudul ‘Jalannya Revolusi Kita’ (Jarek), Bung Karno menegaskan pentingnya pelaksanaan reformasi agraria atau land reform demi tercapainya cita-cita Revolusi Nasional.

“Revolusi Indonesia tanpa land reform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong besar tanpa isi,” kata Bung Karno dalam pidatonya tersebut.
kendala-kendala sering terjadi disaat rakyat mencoba mensertifikasi tanah yang sudah digarap puluhan tahun, tanah girik bahkan tanah Vervonding Indonesia.

di Era saat ini, Presiden Jokowi sangat peduli terhadap sertifikasi tanah rakyat, program Presiden Jokowi dengan memberikan sertifikat untuk rakyat perlu diapresiasi tapi sayangnya Jakarta yang merupakan barometer Indonesia tidak termasuk dalam program sertifikasi Rakyat itu.

Padahal kalau diperhatikan, rakyat jakarta juga butuh kepastian atas areal tanah yang sudah ditempatinya itu, tanah yang sudah puluhan tahun bahkan sudah sampai generasi selanjutnya, dan saat generasi selanjutnya itu mencoba sertifikasi, kendala terjadi di birokrasi Pemda, apalagi kalau areal tanah tersebut sudah di dijadikan perhatian pihak swasta, maka rakyat akan sulit men-sertifikasi tanahnya, yang ujung-ujungnya, rakyat akan tergusur dari areal tanah tersebut dan rasa keadilan pun tersingkirkan.
Ketidakpahaman rakyat dalam proses sertifikasi juga menjadi kendala tersendiri, karena ketidakpahaman rakyat ini maka akan dijadikan celah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil keuntungan bahkan rakyat bisa terusir dari areal tanahnya.

Pengorganisasian pendampingan yang kuat terhadap rakyat sangat lah dibutuhkan, agar rakyat paham dan mengerti bagaimana melakukan sertifikasi. sedikit banyak regulasi-regulasi harus diketahui oleh rakyat.
Goodwill Pemerintah terhadap rakyat Jakarta sangat lah penting agar rakyat Jakarta mendapatkan kepastian atas areal tanahnya dan tidak tergusur.

Rakyat yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal dan menetap di lahan tersebut, sudah semestinya tidak dipermasalahkan lagi, malah sebaliknya, Rakyat diberi kepastian tempat tinggal itu dengan menerbitkan sertifikat tanah. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 33 dan dalam peraturan pendaftaran tanah, rakyat yang sudah 20 tahun tinggal di areal tanah tersebut, diperbolehkan untuk mengajukan permohonan kepemilikan atas lahan tersebut.

Beranjak dari itu semua, di hari Milad ke-8, LKJ yang konsen terhadap rakyat Jakarta, bermaksud mengadakan diskusi publik “GUBERNUR BARU & PERJUANGAN TANAH RAKYAT”

Agenda ini akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Jum’at, 25 Agustus 2017
Jam : 14.00 Wib
Tempat : Gedung Sangkrini (BKOW), Jl. Pemuda Rawamangun, Pulogadung
Jakarta Timur

Narasumber :
1. Indra Kramadipa (Seskab RI)
2. Siti Fikriyah (Tim Ahli Komisi II DPR RI/Organizer Agraria
3. Amsar Dulmanan (Dewan Pakar LKJ)
4. Iwan Dwi Laksono (Ketua Umum Jaman)
Moderator : Made Baskara

Keynote Speaker : DWI RIO SAMBODO (DPRD DKI Komisi A/Fraksi PDI Perjuangan)

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *