Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI: Copot Kadinkes

Meninggalnya bayi Tiara Debora Simanjorang kembali mengguncang Dunia Kesehatan, bukan Hanya DKI Jakarta namun juga bagi Pemerintahan Joko Widodo. Di Tengah Upaya Pemerintah Pusat dalam meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan bagi seluruh warganya, justru di Provinsi DKI Jakarta yang juga adalah Ibukota Negara telah terjadi tragedi yang memilukan ini.

Bayi Debora yang notabene adalah Peseta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)melalui program Nasional yang biasa dikenal dengan sebutan BPJS harus mengalami musibah hingga hilangnya nyawa karena penolakan oleh pihak RS Mitra Keluarga kalideres Jakarta Barat.

Hal ini mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, tidak terkecuali politisi kebon sirih Dwi Rio Sambodo Sekretaris Fraksi PDIP DPRD provinsi DKI Jakarta mengaku sangat terpukul sekaligus kecewa dengan kejadian tersebut. “Ini bukti adanya kelalaian dalam hal Pengawasan dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Jika saja Kepala Dinas Kesehatan (Koesmedi Prihanto-Red) bekerja dengan baik khususnya dalam hal pengawasan terhadap Rumah Sakit tentu kejadian ini tidak akan terjadi” demikian penyampaian Dwi Rio saat diwawancarai di ruangannya kemarin (11/9).

Dwi Rio menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta harus ikut bertanggungjawab atas meninggalnya bayi Tiara dan berani mengakui kelalaian yang telah dilakukannya.Karena ternyata masih ditemukan beberapa Rumah Sakit Swasta di DKI Jakarta yang menolak bekerjasama dengan pemerintah dalam melayani peserta BPJS.

“Saya kira sikap yang ksatria dari seorang Kadinkes  (Kepala Dinas Kesehatan) adalah mundur dan berani mengambil tanggung jawab atas kejadian ini. Pemerintah DKI Jakarta punya kewenangan untuk mencabut ijin operasi RS jika masih terjadi Diskriminasi Kenapa Bapak Koesmedi (Kadinkes-red) bisa kecolongan”ujar Dwi Rio yang juga Ketua Alumni GMNI Provinsi DKI Jakarta.

Rio mengatakan, ini adalah bentuk kinerja Dinkes yang tidak optimal selama ini, dan terkesan membiarkan. Terbukti, lanjut Rio, beraninya RS Mitra Keluarga Kalideres menolak bayi Debora lantaran tidak memiliki biaya untuk perobatan, malah setelah tahu Korban pengguna BPJS malah diarahkan ke RS yang bekerjasama dengan BPJS.

Berdasarkan Undang-undang Pemerintah Daerah dalam hal ini Kadinkes  juga harus bertanggung jawab karena pihak RS Mitra Keluarga Kalideres terbukti abai terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. “Kan sudah jelas dalam UU Rumah Sakit pasal 29 menyebutkan bahwa setiap Rumah Sakit berkewajiban menyediakan saran dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu dan pada butir f secara tegas menyatakan bahwa Rumah Sakit wajib melaksanakan fungsi Sosial” tambahnya

Sebenarnya UU No 44 Tahun 2009 pasal 54 memberikan ruang yang sangat luas terhadap fungsi pengawasan yang bisa dilakukan oleh Pemerintah terhadap Rumah Sakit, salah satunya dengan diberikannya kewenangan untuk membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit. Dwi Rio Sambodo yang selama periode 2009-2014 sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta komisi E bidang kesra merasa bahwa pelaksanaan UU Rumah sakit itu masih menjadi macan kertas. “Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan organisasi kemasyaratan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing di seluruh Rumah Sakit” imbuh Dwi Rio dengan lugas.

Dengan tidak adanya Dewan Pengawasan di Rumah Sakit maka peran pengawasan praktis hanya bertumpu kepada Dinas Kesehatan. Jadi peristiwa memilukan yang menimpa bayi Debora telah membuktikan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tidak mampu menjalankan tugasnya dan layak mendapatkan evaluasi.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *