Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan RS

Jakarta, Kejadian meninggalnya bayi Deborah di RS. Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat menjadi perhatian publik. Penolakan RS terhadap pasien pengguna BPJS bukan hal baru, semestinya hal seperti ini sudah tidak perlu lagi terjadi.

UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS menjelaskan kewajiban penerapan BPJS di semua fasilitas kesehatan termasuk seluruh RS. Masih adanya RS yang tidak mau mengikuti program BPJS yang merupakan program pemerintah adalah sebuah penolakan RS terhadap UU.

Dalam UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 29 hurup P, sangat jelas mengamanatkan kewajiban Rumah Sakit untuk melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional.

Penolakan terhadap kedua UU tersebut sangat merugikan masyarakat dan bisa berakibat menimbulkan korban jiwa seperti yang terjadi di RS. Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat.

Kepala Dinas kesehatan Jakarta mempunyai peran strategis untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap RS agar masalah penolakan pasien tidak lagi terjadi. UU Rumah Sakit Pasal 6 huruf c mengamanatkan “pembinaan dan pengawasan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah”

Seharusnya Kepala Dinas mengoptimalkan amanat pasal 6 tersebut, agar RS yang ada di Jakarta mau ikut program pemerintah.
Optimalisasi kinerja Kepala Dinas kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan sangat berpengaruh terhadap pelayanan RS, sehingga RS tidak berani menolak pasien karena penyelenggara RS sadar, pembinaan dan pengawasan benar-benar dijalankan bukan lip service belaka.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *