Perppu Ormas Memenuhi Unsur Kepentingan Memaksa

Jakarta, Dalam sidang uji materi terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2017 tentang Ormas di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (14/9) mendengarkan pendapat ahli Kores Tambunan dari Forum Advokat Pengawal Pancasila dan Sekretariat Advokat Nasional Indonesia.

Penerbitan Perppu Ormas dinilai tidak menyalahi undang-undang dan telah memenuhi unsur kepentingan memaksa.

Menurut Kores Tambunan dalam sidang, ada tiga kondisi darurat yang disebut genting dan memaksa yang dijadikan alasan diterbitkannya suatu Perppu, yaitu darurat perang, sipil dan internal.

“Darurat yang sifatnya internal dapat timbul dari penilaian subyektif Presiden. Yang selanjutnya bisa menjadi alasan bagi Presiden untuk mengeluarkan Perppu,” kata Kores.

Kores menambahkan, Selain itu, penerbitan Perppu merupakan hak yang mengikat dari jabatan seorang Presiden. Oleh karena itu, penerbitan Perppu Ormas dinilai sah.

“Jadi kegentingan yang dimaksud adalah subyektif Presiden yang mengikat pada jabatannya yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan dibatasi sesuai dengan putusan MK. Yang mana hak subyektif-subyektif ini digunakan Presiden-Presiden sebelumnya,” lanjutnya lagi.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *