Kemenangan Masyarakat Jakarta untuk Hak Atas Air

Jakarta. Beberapa hari yang lalu tepatnya (10/10) Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan warga Jakarta untuk menyetop swastanisasi air di Jakarta. MA memerintahkan Pemprov DKI Jakarta memutuskan hubungan kontrak dengan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

Dalam Gugatan yang dimenangkan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ), pemerintah diperintahkan untuk menghentikan swastanisasi dan mengambilalih pengelolaan air Jakarta.

Selain itu, pemerintah harus mereformasi dan restrukturisasi PAM Jaya dengan melakukan audit komprehensif. Audit ini juga wajib melibatkan partisipasi publik.

Kuasa Hukum KMMSAJ dari Lembaga Bantuan HUkum (LBH) JAkarta, Matthew Mchele Lenggu mengatakan “Pemerintah perlu mengajak masyarakat untuk mengawal pelaksanaan putusan mengembalikan air sebagai hajat hidup orang banyak”

Dalam putusannya MA menyatakan para tergugat (Presiden, Wapres, Menkeu, MenPU, DPRD DKI, PAM Jaya Turut Tergugat: Palyja dan Aetra) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta kepada pihak swasta. Hal itu terwujud dalam pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tertanggal 6 Juni 1997 yang diperbarui dengan PKS tertanggal 22 Oktober 2001, yang tetap berlaku dan dijalankan hingga saat ini.

Sebelumnya gugatan itu dilayangkan warga Jakarta dan penggiat lingkungan bersama LBH Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Penggugat meminta Pemprov DKI menyetop swastanisasi air yang pengelolaannya dijalankan oleh Aetra dan Palyja.

Permohonan itu dikabulkan PN Jakpus pada 24 Maret 2015. Namun putusan itu dianulir sepenuhnya oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta pada 12 Januari 2016. Atas hal itu, warga Jakarta tidak terima dan mengajukan kasasi. Kemudian pada tingkat kasasi, MA menyetop swastanisasi itu.

Atas hal itu, Majelis memerintahkan:
1. Menghentikan kebijakan swastinasasi air minum di Provinsi DKI.
2. Mengembalikan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Melaksanakan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia atas air sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 dan 12 Konvenan Hak Asasi Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi UU Nomor 11 Tahun 2015 junto Komentar Umum Nomor 15 Tahun 2012 hak atas air komite PBB untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Sementara itu Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Yayan Yuhanah, mengaku pihaknya belum bisa memperkirakan apa yang akan terjadi jika isi putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap kasus swastanisasi air dilakukan oleh Pemprov DKI.

Selain belum menerima salinan resmi, katanya, pihaknya belum bisa menentukan tindakan hukum selanjutnya yang dilakukan. Apabila harus menjalankan isi putusan, banyak aspek yang harus dilihat untuk bisa melaksanakan isi putusan MA tersebut. Mulai dari aspek ekonomi hingga due diligence yang lain yang harus dilihat dengan matang.

“Nanti ada aspek ekonomi, ada due diligence dulu. Kalau memang kami melaksanakan putusan ini, seperti apa kerugian, kekurangannya, saya belum sampai ke situ karena kami kan yuridisnya saja. Ada aspek-aspek ekonomi yang harus dinilai, misalnya nilai-nilai saham, saya tidak masuk ke situ,” ujar Yayan di Balai Kota, Kamis (12/10).

Ia mengatakan, saat ini pihaknya baru membaca isi putusan MA sebatas dari website dan belum menerima salinan resmi. Namun untuk menentukan tindakan hukum apa selanjutnya yang akan diambil, hal tersebut merupakan kebijakan Pemprov DKI dalam hal ini adalah Gubernur DKI Jakarta. Pihaknya mengaku belum melapor kepada gubernur karena belum menerima salinan resmi atas putusan MA tersebut.

“Bagaimana nanti kebijakannya dengan analisis posisi hukum seperti apa? Nanti dengan kelebihan dan kekurangannya kalau kita melaksanakan keputusan ini apa? Saya belum lapor ke Pak Gubernur, belum dapat arahan,” menutup wawancara singkat dengan bersuaraonline.com. (eL)

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *