Terkait kata pribumi, bisakah Gubernur Anies Dipidana?

Jakarta, Pidato Gubernur baru DKI Jakarta yang baru saja dilantik hari Senen (16/10/2017) di istana, menuai kegaduhan.

Dalam Pidato pertamanya sebagai Gubernur Jakarta, Anies sempat menyebut kata “Pribumi”.

Ucapan Anies ini langsung mendapat respon dari masyarakat, begitu juga dengan Lembaga Kebangunan Jakarta (LKJ) memberi tanggapan atas pidato Anies tersebut.

Sekjen LKJ Lukman Hakim mengatakan, “Saya Rasa tidak tepat seorang Gubernur dalam pidatonya memuat kata “Pribumi” dan itu terkesan sangat tendensius setelah kita ketahui bersama Dinamika Pilkada DKI Jakarta yang lalu telah begitu mengancam Kebhinekaan Warga Ibukota”.

Lembaga Kebangunan Jakarta (LKJ) yang selama ini konsens terhadap masalah-masalah Sosial warga Jakarta merasa sangat terkejut dengan Ucapan Gubernur Anies dalam Pidato Politik Pertamanya, setelah dalam Pilkada DKI Jakarta begitu banyak ujaran yang mengoyak jiwa Nasionalisme Bangsa, Kampanye yang menggunakan idiom Kafir Non Kafir, Muslim Non Muslim, dan bentuk Rasialis lainnya.

Lukman menambahkan, penggunaan kata “Pribumi” sudah dihentikan sejak Presiden Habibie Melalui Instruksi Presiden Nomor 26 tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Undang-Undang No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis.

Pidato Gubernur Anies terkait kata “Pribumi” bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 dan bisa dipidana.

Lukman menambahkan , pada pasal 16 menyebutkan “setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis melalui perbuatan berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

“hukumannya lima tahun loh,” tegas Lukman

Dalam Undang-Undang tersebut selain memuat ketentuan Pidana, juga memuat ganti rugi atas tindakan diskriminatif ras dan etnis.

Seperti diketahui Senin kemarin (16/10) Pasca Pelantikan, Gubernur baru DKI, Anies Baswedan dalam pidatonya mengatakan, sudah saatnya Pribumi memimpin. Ia malah sempat menilai, selama ini Pribumi kerap dikucilkan dan dikalahkan. Anies mengatakan, kemenangannya menunjukkan bahwa pribumi saat ini bisa merdeka dan menjadi tuan rumah.

“Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta, selama ratusan tahun, di tempat lain penjajahan terasa jauh tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta kolonialisme di depan mata dirasakan sehari-hari,” katanya pada Pidato pelantikannya tersebut. (mb)

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *