Catatan Lapangan Parlemen Jakarta

Oleh : Dwi Rio Sambodo*

SALAH SATU HARAPAN
masyarakat terhadap wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Legislatif DKI Jakarta adalah menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehari-hari secara nyata dan terasa.

ITULAH yang melatarbelakangi masyarakat untuk mengikuti secara aktif dalam Pemilihan Umum (PEMILU), khususnya Pemilihan Legislatif pada tahun 2014. Mengikuti Pemilihan Umum (PEMILU) dengan cara menjatuhkan pilihannya di dalam kotak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

ADAPUN cara untuk menyelesaikan permasalahan rakyat secara nyata dan terasa yang dihadapi adalah dengan proses cepat melalui penyaluran aspirasi (harapan) kepada anggota DPRD DKI Jakarta (legislatif) yang memang bertugas dan berkewajiban untuk mewujudkan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Namanya juga wakil rakyat, jelaslah tugasnya memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya.

CONTOH, saat mewakili masyarakat di Kecamatan Cakung, Kecamatan Pulogadung dan Kecamatan Matraman, maka tiga wilayah kecamatan atau setara dengan jumlah 20 Kelurahan (Kelurahan Utan Kayu Selatan, Utan Kayu Utara, Kayumanis, Pisangan Baru, Palmeriam, Kebon Manggis, Kelurahan Kayu Putih, Pulogadung, Rawamangun, Pisangan Timur, Cipinang, Jatinegara Kaum, Jati, Kelurahan Rawaterate, Pulogebang, Jatinegara, Penggilingan, Cakung Barat, Cakung Timur, Ujung Menteng) itulah yang secara langsung harus diperjuangkan.

Reses Masa Sidang III Tahun 2017, di Jl. Swadaya RW 04 Pulogebang, Cakung

BENTUK penyaluran aspirasi maupun harapan sebagai cara menyelesaikan permasalahan rakyat yaitu melalui kegiatan Reses DPRD, Serap Aspirasi, Temu Warga, Peninjauan Langsung, Blusukan, Turba (Turun Ke Basis), Pengaduan Masyarakat, Surat Warga, Tembusan Hasil Musrenbang, dan lain-lain. Tentu semuanya ditempuh dengan prosedur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penganggaran, pembuatan peraturan dan tindaklanjut permasalahan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk mempersingkat dan mempermudah ketentuan tersebut agar supaya permasalahan segera teratasi.

SESUNGGUHNYA setiap anggota DPRD alias anggota parlemen/legislatif alias wakilnya masyarakat bukan saja hanya datang ke tengah-tengah massa rakyat untuk mendengarkan, berbicara maupun menampung masalah-masalah rakyat tetapi juga yang terpenting menindaklanjuti masalah-masalah rakyat tersebut dan memecahkan maupun menyelesaikannya secara nyata senyata-nyatanya dengan ketentuan yang berlaku tersebut di atas.

MENGAPA setiap anggota DPRD beserta jajaran tim kerjanya memiliki kemampuan menyelesaikan masalah-masalah rakyat? Karena lembaga DPRD beserta anggota-anggotanya dibekali serta dipersenjatai berupa kekuasaan atau kewenangan yang melekat dalam lembaga atau dirinya, yaitu FUNGSI POLITIK. Apa saja bentuk-bentuknya, yaitu; 1. FUNGSI LEGISLASI; 2.FUNGSI ANGGARAN; dan 3.FUNGSI PENGAWASAN.

SEDERHANANYA fungsi politik tersebut nyambung langsung dengan penyelesaian masalah-masalah rakyat, CONTOHNYA yaitu, jika ada gedung Puskesmas yang sangat dbutuhkan kenyaman pelayanannya oleh masyarakat ternyata bangunannya rusak atau jika ada jalanan yang rusak sehingga rawan menyebabkan kecelakaan atau begitu juga sarana-sarana umum yang rusak sehingga tidak nyaman digunakan masyarakat ataupun jika Kuota penggunaan Prona (Proda) sangat terbatas. Maka anggota DPRD dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara nyata dengan cara mengusulkan dan menetapkan anggaran untuk mengalokasi perbaikan sarana tersebut. ITULAH YANG DINAMANAKAN FUNGSI ANGGARAN. Begitu juga saat mengawasi perbaikan-perbaikan sarana tersebut saat diperbaiki kualitasnya tidak sesuai dengan harapan, semisal baru 3 bulan sudah rusak lagi, maka ITULAH YANG DINAMAKAN FUNGSI PENGAWASAN. Termasuk semisal saat beberapa tahun lalu masih banyaknya terjadi kekerasan dalam rumah tangga marak, maka dibuatlah Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Perda No. 8 Tahun 2011)  sehingga Pemerintah Daerah beserta aparat penegak hukum memiliki payung hukum untuk menangani masalah ini. INILAH YANG DINAMAKAN FUNGSI LEGISLASI (MEMBUAT PERATURAN DAERAH).

SEDANGKAN secara uraian bidang-bidang yang ditangani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta terdiri dari; 1. Pemerintahan (Pertanahan, Pelayanan Publik, PTSP, dll); 2. Perekonomian (Transportasi, Ketenagakerjaan, BUMD, dll); 3.Keuangan (Pajak Daerah, Retibusi Daerah, dll); 4. Pembangunan (Lingkungan Hidup, Kebersihan, Gedung Pemerintahan, Infrastruktur, dll); 5. Kesejahteraan Rakyat (Pendidikan, Kesehatan, Pemuda Olahraga, Sosial, Perempuan Anak, dll)

CATATAN LAPANGAN berupa hal tersebut diataslah sejatinya cara bagi masyarakat untuk dapat menikmati langsung manfaat pembangunan daerah melalui wakil-wakilnya di DPRD Provinsi DKI Jakarta di semua daerah pemilihan. Termasuk tentunya bagi setiap anggota DPRD, setiap catatan lapangan yang telah terurai di atas menjadi bekal kerja perjuangan untuk mampu menghadirkan kesejahteran yang berkeadilan untuk daerah yang diwakilinya pada khususnya dan daerah DKI Jakarta pada umumnya. Menurut orang bijak, TIDAK ADA YANG TIDAK BISA, atau menurut pepatah mengatakan, BANYAK JALAN MENUJU ROMA.

Puncak tertingginya perjuangan manusia tatkala mampu berbuat dan bermanfaat bagi manusia lainnya.

Hajooo kita berjuang bersama-sama.

“Yakinlah Memihak, Yakinlah Bertindak”

MERDEKA !!!

* Dwi Rio Sambodo Adalah Anggota DPRD  DKI Jakarta Tahun 2009-2014 (Komisi E), Anggota DPRD  DKI Jakarta Tahun 2014-2019 (Komisi A dan C). Selaku Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur dan Ketua Persatuan Alumni GMNI Jakarta Raya

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *