Ketika Meriam Mengarah ke Istana

Berbagai keributan politik mewarnai periode awal Republik Indonesia selepas perang mempertahankan kemerdekaan pada 1945-1949. Salah satu peristiwa itu adalah saat sekelompok perwira TNI Angkatan Darat, pada 17 Oktober 1952, membawa pengunjuk rasa, tank, dan meriam ke dekat Istana untuk meminta Bung Karno membubarkan parlemen.

Sejarawan Asvi Warman Adam mengatakan, kegaduhan antarpartai politik, friksi dengan militer, dan persaingan di internal organisasi militer menjadi fenomena pada awal tahun 1950-an.

Pada tahun 1950, pemberontakan Republik Maluku Selatan baru saja selesai diatasi. Namun, pemerintah masih harus menghadapi gerakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang mula-mula memberontak di Jawa Barat.

Sejarawan MC Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 menyebut periode 1950-1957 sebagai “Percobaan Demokrasi”. Penduduk Indonesia yang pada tahun 1950 berjumlah 77,2 juta jiwa meningkat menjadi 84,5 juta jiwa pada 1955. Saat itu produksi pangan meningkat, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Biaya hidup pun meningkat 100 persen dalam periode 1950-1957. Ricklefs menyebut situasi saat itu tidak jauh lebih baik daripada masa pendudukan Jepang 1942-1945 dan Perang Kemerdekaan RI.

Ketika perang kemerdekaan, ada 250.000 hingga 300.000 personel tentara dan anggota laskar yang jumlahnya tidak diketahui. Menurut Ricklefs, pada November 1950, jumlah prajurit sudah berkurang hingga 200.000 orang.

Namun, saat itu, sejumlah pimpinan tentara terpecah-pecah. Perpecahan ini mencerminkan asal-usul pembentukannya, yakni eks serdadu Belanda, Jepang, dan masa revolusi fisik. Kepala Staf TNI Angkatan Darat AH Nasution dan Kepala Staf Angkatan Perang Mayor Jenderal TB Simatupang yang ada di pimpinan pusat berusaha membangun organisasi militer profesional. Namun, para panglima daerah lebih menyukai semangat revolusi, desentralisasi militer, dan hierarki yang minim.

Meski demikian, saat itu tentara relatif bersatu secara ideologis. Tentara, kata Asvi Warman Adam, umumnya juga punya penilaian bahwa para politisi sipil hanya memberikan sedikit sumbangan pada pencapaian kemerdekaan.

Ketika itu, komposisi di parlemen yang terdiri dari 232 kursi cukup beragam. Masyumi memiliki 49 kursi, disusul PNI (36 kursi), PSI (17 kursi), PKI (13 kursi), Partai Katolik (9 kursi), Partai Kristen (5 kursi), dan Murba 4 kursi. Sebanyak 42 kursi lainnya dibagi antara partai-partai dan perorangan. Kondisi parlemen yang seperti ini, disebut Ricklefs, tidak memungkinkan menopang pemerintahan yang kuat.

Pergantian kabinet juga berulang kali terjadi. Pada Kabinet Sukiman Wirjosandjojo koalisi Masyumi-PNI (April 1951-Februari 1952), Sultan Hamengkubuwono IX untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan RI tidak masuk dalam kabinet. Kondisi tersebut berdampak pada hubungan tentara, politisi, dan pemerintah. Kabinet Wilopo dari PNI-Masyumi muncul (April 1952-Juni 1953) dan Sultan Hamengkubuwono IX masuk ke kabinet.

Adapun kondisi ekonomi menyusul perdamaian di Semenanjung Korea membuat impor bahan mentah dari Indonesia merosot. Devisa Indonesia pun turun drastis.

Keresahan

Dalam kondisi seperti itu, muncul wacana sentralisasi dan demobilisasi tentara dari 200.000 orang menjadi 100.000. Ketika itu, kudeta baru terjadi di Thailand pada November 1951 dan Mesir bulan Juli 1952. Keresahan pun melanda di Indonesia, termasuk di kalangan militer dan politisi.

Sejarawan yang mendalami era Perang Kemerdekaan dan 1950-an, Hend Jo, mengatakan, ketika itu, kelompok tentara-disebut ada 29 perwira senior-di bawah AH Nasution berupaya menekan Soekarno untuk membubarkan parlemen yang dinilai selalu kisruh, mencampuri urusan dan kepentingan militer, terutama Angkatan Darat. Aksi pun disiapkan dan digelar pada 17 Oktober 1952.

“Kolonel Dokter Moestopo mengumpulkan massa dari sekitar Jakarta. Ada sekitar 2.000 orang yang dihimpun. Letnan Kolonel Kemal Idris, saat itu Komandan Garnisun Jakarta, juga bergerak dan diperintahkan menggelar kekuatan di Medan Merdeka Barat dekat RRI sekarang,” kata Hendi Jo.

Saat itu tank dan meriam yang berada di Medan Merdeka Barat terarah ke Istana.

Sementara itu, massa awalnya berunjuk rasa di depan parlemen di Pejambon-kini kompleks Kementerian Luar Negeri di dekat Gedung Pancasila-menuntut parlemen dibubarkan. Setelah itu, massa bergerak ke dekat Istana.

“Setibanya di depan Istana dan Bung Karno mendatangi massa, mereka lalu berteriak ‘Hidup Bung Karno, Hidup Bung Karno’. Alih-alih berunjuk rasa, massa malah memuji Bung Karno,” kata Hendi Jo menambahkan.

Situasi yang antiklimaks tersebut membuat unjuk rasa tidak mencapai sasaran, yaitu menekan Bung Karno membubarkan parlemen.

Sejarawan Asvi Warman Adam mengatakan, Bung Karno bertemu TB Simatupang, AH Nasution, dan kawan-kawan serta menegur mereka. Bung Karno tidak mau membubarkan parlemen karena itu berarti dia menjadi penguasa tunggal.

Dampak peristiwa itu, AH Nasution digantikan oleh Kolonel Bambang Sugeng. Setelah tidak menjabat, kata Asvi Warman Adam, AH Nasution menuding ada keterlibatan Zulkifli Lubis yang menyabotase aksi 17 Oktober 1952. Namun, sejarah bergulir, tahun 1955, Bung Karno kembali mengangkat AH Nasution sebagai kepala staf.

Siswa program doktoral di Universitas New South Wales, Bhatara Ibnu Reza, menuturkan, pelajaran dari peristiwa 17 Oktober 1952 adalah adanya faksi tentara politik yang tidak mau tunduk pada supremasi pemerintahan demokrasi.

“Ada versi yang menyebut itu bentuk keprihatinan tentara atas situasi politik. Konteks zaman itu ada kubu serdadu yang patuh konstitusi dan ada serdadu politik. Dalam perjalanan era 1950-an, kelompok serdadu konstitusional kemudian banyak yang bergabung ke Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Permesta. Lalu demokrasi parlementer berakhir dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan berdampak pada muncul kembali kelompok serdadu politik,” kata Bhatara menerangkan.

Setelah Bambang Sugeng berhasil menyatukan kubu di internal Angkatan Darat yang pro dan kontra dengan aksi 17 Oktober 1952, ia pun mengundurkan diri. “Dia memberikan contoh yang baik. Kondisi mutakhir Indonesia saat ini dengan komitmen Panglima TNI menyatakan tidak berpolitik dan ikut garis politik pemerintah juga merupakan langkah positif. Kita bisa belajar dari peristiwa 17 Oktober 1952,” kata Bhatara Ibnu Reza. (IWAN SANTOSA)

Sumber : https://kompas.id/baca/polhuk/politik/2017/10/24/ketika-meriam-mengarah-ke-istana/

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *