Reses Dewan, Ajak Warga Lakukan Sertifikasi Tanah

Jakarta, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta fraksi PDIP Dwi Rio Sambodo sejak tanggal 23 Oktober sampai dengan 1 Nopember melakukan Reses di daerah pemilihannya, kecamatan Matraman, Cakung dan pulogadung.

Dalam kesempatan Reses kali ini, Anggota dewan ini yang akrab dipanggil Rio, mengunjungi warga untuk mendengar dan memberikan informasi kepada warga Jakarta.

Rio yang selama 3 tahun duduk di komisi A DPRD provinsi DKI Jakarta yang membidangi salah satunya pertanahan dan juga sebagai ketua Kelompok Kerja (Pokja) pertanahan memberikan informasi kepada warga yang dikunjunginya bagaimana mengurus sertifikasi tanah. Pokja pertanahan berisikan perwakilan fraksi dan Kepala BPN se DKI Jakarta.

Warga yang selama ini tidak tahu cara membuat sertifikat sangat antusias mendengar pemaparan sertifikasi tanah tersebut. Apalagi pemaparan Rio tersebut juga membahas biaya-biaya yang dibutuhkan dalam mengurus sertifikasi tanah.

Warga yang mendengar biaya yang relatif murah sempat kaget. Tidak seperti yang dibayangkan dan didenger warga dalam setiap mengurus sertifikasi tanah sampai puluhan juta.

Rio menjelaskan, bapak-ibu yang belum punya sertifikat dan mau mengurusnya, jangan langsung datang ke BPN, pasti ditolak oleh BPN. kelengkapan berkas sangat dibutuhkan kalau sudah lengkap persyaratannya, baru ke BPN, biar tidak bolak-balik.

“Buat surat keterangan tidak sengketa, dan untuk tanah garapan, selain surat keterangan tidak sengketa, juga dibutuhkan surat rekomendasi dari Lurah yang berlaku selama 6 bulan” lanjut Rio.

                Ilustrasi masalah pertanahan

Rio melanjutkan, surat tersebut diurus di kelurahan setempat, untuk surat keterangan tidak sengketa, harus disaksikan 4 orang yang tidak mempunyai hubungan darah dengan pemohon, setelah itu dibawa ke kelurahan untuk ditandatangani oleh Lurah. Bapak/ibu juga harus membuat surat penguasaan fisik atau sporadik yang disaksikan 2 orang yang tidak mempunyai hubungan darah, jika sudah menempati rumah tersebut minimal 20 tahun. selebihnya bisa dibaca di buku yang saya kasih. Saya  sengaja membuat buku panduan yang sudah bapak/ibu terima saat mengisi absensi, sambil Rio memegang buku panduannya.

Rio juga menjelaskan, waktu pengurusan di BPN. setelah berkas lengkap, BPN melakukan pengumuman selama 98 hari untuk memberi kesempatan jika ada keberatan atas tanah yang dimohonkan.

Saat sesi tanya jawab, banyak warga yang memberikan informasi dan masalah baik menyangkut pertanahan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Terkait pertanahan, warga bertanya, bagaimana caranya jika dilapangan ada masalah. Bagaimana cara mengurus sertifikat, jika tanah tersebut punya orang tua yang sudah meninggal. Bagaimana kalau suratnya hilang.

Setelah 3 tahun di komisi A , Rio diberi tugas baru oleh PDIP untuk masuk ke komisi C, komisi yang salah satunya menangani Pendapata Daerah baik dari sektor pajak daerah maupun Retribusi Daerah. Di komisi C ini, Rio baru 2 bulan dan program yang sedang diusahakannya adalah membebaskan biaya retribusi warga untuk menggunakan fasilitas kolam renang milik Pemda.

“warga bebas masuk untuk berenang, tidak dikenakan biaya. jika payung hukumnya sudah ada, saya akan buat semacam brosure, kolam renang mana saja yang bisa digunakan warga tanpa dipungut biaya,” lanjut Rio.

Sebagai penutup, Rio menjelaskan, setelah reses ini, jika bapak/ibu mau membahas pertanahan agar lebih tajam, menukik, saya dan tim siap untuk datang lagi ke tempat bapak/ibu.

Sebagai catatan, dalam reses III tahun 2017 ini, Rio sudah mengunjungi beberapa tempat di daerah Pemilihannya Baik Kecamatan Cakung seperti, kelurahan ujung Menteng, Pulogebang, Cakung Barat, Rawa Terate, Kecamatan Matraman yaitu di kelurahan Kayu Manis, Palmeriam, UKS, UKU dan Pisangan Baru dan Di Kecamatan Pulogadung di antaranya Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun serta Jatinegara Kaum.

(mb)

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *