MK putuskan Judicial Review Terkait Penghayatan Kepercayaan

Jakarta, Terkait permohonan uji materil (Judicial Review) Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24/2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan atas UUD 1945 yang diajukan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dkk selaku Penghayatan Kepercayaan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor 97/PUU-XIV/2016 pada Selasa (7/11/2017) telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Tujuan dari permohonan ini, agar para penghayat kepercayaan bisa menulis kepercayaannya di kolom KTP.

Dalam putusannya, MK telah mengabulkan permohonan pemohon.
“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” putus Ketua MK Arief Hidayat, di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11/2017).

MK berpendapat pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 UU Administrasi bertentangan dengan UUD 1945. Dengan telah diputus permohonan uji materi ini, maka Pasal tersebut juga dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Menyatakan kata ‘agama’ dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24/2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk ‘kepercayaan’,” ucap Arief.

Menurut MK lagi, para pemohon yang terdiri dari para penganut penghayat kepercayaan memiliki landasan hukum untuk mengajukan Permohonan ini.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *