Perubahan Perilaku Masih Jadi Tantangan

Perluas Akses Masyarakat terhadap Air Bersih dan Sanitasi

JAKARTA, — Perubahan perilaku masyarakat menjadi tantangan terbesar dalam memastikan pemenuhan akses air bersih dan sanitasi di Indonesia. Pembangunan infrastruktur sanitasi tidak memberikan manfaat maksimal jika masyarakat belum memahami cara memakainya.

“Baru 89,16 persen dari jumlah total rumah tangga di Indonesia memiliki fasilitas buang air besar,” kata Menteri Kesehatan Nila Moeloek dalam Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional, di Jakarta, Selasa (7/11). Itu belum termasuk sekolah-sekolah yang tak memiliki jamban dan aliran air bersih.

Soal sanitasi berakibat pada penyebaran penyakit infeksi, seperti diare, tifus, disentri, dan kolera. Adapun tidak adanya air bersih untuk konsumsi memicu gangguan ginjal yang berdampak pada penyakit tak menular lain.

Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 2016, dalam penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat, kasus gagal ginjal terbanyak kedua setelah penyakit jantung dengan jumlah 1,88 juta kasus.

“Masalah sanitasi dan air bersih terkait erat dengan kemiskinan, tata ruang, polusi, dan perubahan iklim. Itu bisa dicegah melalui advokasi kesehatan,” kata Nila. Analisis derajat kesehatan menunjukkan, hidup sehat dipengaruhi faktor lingkungan 45 persen, perilaku masyarakat 30 persen, pelayanan kesehatan 20 persen, dan genetik atau keturunan 5 persen.

Pengolahan limbah

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengemukakan, salah satu upaya pembenahan infrastruktur sanitasi yang perlu digalakkan adalah membangun sistem pengaliran dan pengolahan limbah rumah tangga. Metode tersebut dinilai jauh lebih efektif dan ramah lingkungan dibandingkan dengan membangun tangki septik di rumah-rumah.

“Belum ada standardisasi tangki septik. Kalau tangki bocor, bakterinya merembes ke air tanah dan menjadi racun,” ujarnya. Apalagi tak semua rumah tangga rutin menyedot tangki.

Untuk itu, pihaknya mendorong pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). DKI Jakarta yang padat penduduk baru memiliki dua IPAL. Hanya 2 persen limbah diarahkan ke IPAL, sisanya masih memakai tangki septik. Jika ada penambahan IPAL, akan dibangun saluran limbah dari permukiman. “Jadi, IPAL bisa jadi pilihan program tanggung jawab perusahaan swasta,” ucapnya.

Cara lainnya ialah memanfaatkan dana alokasi khusus dan dana desa. Hal itu diterapkan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Sudirman Bungi menjelaskan, selain dana alokasi khusus, aturan bupati setempat menyatakan, 10 persen dana desa wajib digunakan untuk membangun akses sanitasi dan air bersih.

Hal tersebut diwujudkan melalui pembangunan sumber air bersih dan mengalirkan air bersih ke rumah-rumah warga. Perencanaannya melibatkan semua sektor pemerintahan beserta masukan dari warga.

Hal serupa diterapkan di Kabupaten Luwu Utara, Sulsel. Menurut Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, dari 166 desa, 84 persennya memiliki akses sanitasi dasar dan air bersih. “Namun, masih ada yang buang air di sungai meski di rumah punya fasilitas MCK (mandi cuci kakus),” ujarnya. (DNE)

Sumber : https://kompas.id/baca/bebas-akses/2017/11/08/perubahan-perilaku-masih-jadi-tantangan/

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *