Tata Tambang Sekarang

Hari-hari ini kita kembali bersoal dengan penambangan yang tidak taat aturan. Dampak kerusakan lingkungan adalah yang paling dirasakan rakyat.

Yang sedang menjadi sorotan kali ini adalah penambangan nikel. Sumber daya dan cadangan nikel yang umumnya tidak jauh dari permukaan membuat penambangan dilakukan dengan sistem tambang terbuka.

Namun, sistem terbuka atau tertutup, keduanya dapat mengubah bentang alam. Dari pemaprasan vegetasi, pengupasan lapisan tanah teratas (top soil) yang subur, rusaknya daerah aliran sungai, perubahan bentuk lahan, hingga pencemaran, dan hilangnya keanekaan hayati.

Ironisnya, ketika kewenangan izin usaha pertambangan (IUP) diserahkan ke tingkat kabupaten/kota, para kepala daerah ini justru mengobral izin, bukannya menjadi lebih berhati-hati demi rakyat dan lingkungannya.

Di Sulawesi Tenggara (Sultra), misalnya, penambangan nikel mulai marak tahun 2008. Menurut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra, dari total 389 IUP, 196 merupakan IUP nikel yang terdiri dari 188 IUP operasi produksi dan 8 IUP eksplorasi.

Dampaknya adalah bukit-bukit bopeng dengan tanah terkelupas, lubang-lubang bekas galian tambang, lahan merah dan gersang, serta pencemaran laut yang menurunkan hasil tangkapan. Bagaimana mengatasinya?

Kita memahami ada pertambangan rakyat dan pertambangan perusahaan. Untuk itu pemerintah sebenarnya telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Namun, dalam hal izin pertambangan rakyat (IPR) ternyata masih ada kekurangan.

UU Minerba mengatur pertambangan rakyat dengan batasan luasan area dan jumlah produksi, bukan metode atau alat. Akibatnya, para petambang abai terhadap tata kelola lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, pertambangan rakyat perlu ditata. Hal ini bisa dimulai dengan mengurangi kegiatan pertambangan tanpa izin, penerbitan IPR yang baik dan benar: memenuhi persyaratan teknis, administrasi, dan finansial, sekaligus menaati rencana reklamasi dan pascatambang.

Dalam hal penambangan oleh perusahaan, pemerintah bisa bersikap lebih tegas. Apalagi hasil penelitian menunjukkan, ongkos praktik tambang yang bersahabat dengan lingkungan ternyata hanya 5 persen dari modal dan biaya operasional suatu proyek pertambangan baru. Bahkan, penghematan energi dan pengelolaan air bisa mengurangi biaya secara signifikan.

Perluas pula penerapan Proper-Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan-salah satu upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong penaatan (compliance) perusahaan dalam pengelolaan lingkungan agar usaha tambang bisa segera tertata.

Sumber : https://kompas.id/baca/opini/2017/11/08/tata-tambang-sekarang-2/

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *