Duet Masyumi-PSI Datangkan Menteri Nazi

Menteri Keuangan Jusuf Wibisono (kanan) dan Sumitro Djojohadikusumo, penasihat menteri keuangan, berdiskusi dengan Hjalmar Schacht.
Foto: Perpustakaan Nasional RI.

Demi mengatasi kesulitan ekonomi dan keuangan, pemerintah Indonesia meminta jasa mantan menteri ekonomi Hitler. Diwarnai sejumlah protes.

Di rumahnya di Bleckede, sebuah kota di distrik Luneburg, Lower Saxony, Jerman, Hjalmar Schacht menerima rombongan tamu dari Indonesia yang dipimpin Menteri Keuangan Jusuf Wibisono (Masyumi). Tujuan mereka cuma satu: apakah Schacht sudi datang ke Indonesia.

Schacht bimbang sejenak. Indonesia adalah negeri yang jauh. Dia juga tak mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menimbang. Belum pula ada niat untuk bekerja dalam jangka waktu lama di negara asing. Tapi dia tertarik untuk berbagi pengalaman.

“Karena itu saya mengatakan kepada utusan itu bahwa saya siap, pada waktu yang ditentukan, untuk memberikan pendapat ahli kepada pemerintah Indonesia, gratis, mengenai masalah ekonomi dan keuangan asalkan pemerintah bersedia menanggung biaya perjalanan dan hotel,” tulis Schacht dalam memoarnya My First Seventy-Six Years (1955).

Tak lama, 3 Juni 1951, Sumitro Djojohadikusumo (Partai Sosialis Indonesia, PSI), penasehat menteri keuangan yang ditunjuk sebagai Kuasa Penuh oleh pemerintah Indonesia, datang untuk menjemputnya.

Setelah mengurus pemondokan kedua anaknya, Schacht dan Manci, istrinya, memulai perjalanan. Dari Jerman, mereka menuju Meran dan kemudian Roma, Italia. Di sana mereka bertemu S. Pamontjak, dutabesar Indonesia untuk Italia, untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Setelah berlama-lama di Roma, mereka terbang dengan pesawat KLM menuju Kairo.

Sesampai di Kairo, Schacht menerima permintaan pemerintah Mesir untuk berdiskusi mengenai masalah ekonomi, sementara Sumitro melanjutkan perjalanan ke Indonesia untuk mempersiapkan penyambutan.

“Selama bulan-bulan berikutnya, Dr. Sumitro menunjukkan dirinya sebagai seorang negarawan yang amat berpendidikan, berpengetahuan luas, aktif, dan cerdas. Dia memperlakukan kami dengan tulus selama kami tinggal di Indonesia dan memberikan bantuan tak ternilai dalam penyusunan laporan saya mengenai situasi keuangan dan ekonomi negaranya,” ujar Schacht.

Setelah singgah di beberapa kota di India dan Thailand, Schacht dan istrinya tiba di Jakarta pada 3 Agustus 1951.

Memicu Protes

Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia menghadapi tantangan berat di bidang ekonomi. Infrastruktur dan alat-alat produksi rusak akibat perang. Inflasi melonjak, nilai uang merosot tajam, dan neraca pembayaran tak seimbang. Sektor-sektor strategis masih dikuasi firma-firma Belanda, sementara perdagangan eceran didominasi komunitas Tionghoa dan Arab. Kebijakan ekonomi dan moneter yang tak konsisten, akibat gonta-ganti kabinet, memperburuk situasi. Hjalmar Schacht diharapkan bisa memberikan resep yang manjur.

Menurut Sumitro, penunjukan Schacht adalah saran dari Mirza Ismail, mantan perdana menteri Mysore, Jaipur, dan Hyderabad di India yang menangani kantor perwakilan Technical Assistance Administration Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTAA) di Jakarta. “Ia seorang reaksioner yang pintar,” ujar Sumitro kepada Thee Kian Wie dalam Pelaku Berkisah.

Executive Intelligence Review (EIR) Vol 3, No 48, 29 November 1976, dalam tulisan berjudul “The Black Heart of Takeo Fukuda”, menambahkan satu sosok yang punya andil. Dia adalah Nobusuke Kishi, yang bersama lulusan German Law School lainnya punya pengaruh kuat terhadap pembangunan ekonomi Jepang dengan menyalin apa yang dilakukan Schacht di Jerman. Sejawatnya, Takeo Fukuda, yang juga lulusan German Law School, adalah teman dekat Sumitro. “Sebagian melalui pengaruh Kishi sehingga Schacht diundang ke Indonesia pada 1950-an sebagai konsultan ekonomi,” tulis EIR. Kishi kemudian menjadi perdana menteri Jepang.

Kedatangannya memicu protes. Indonesia Raya menyebut mengundang Schacht adalah “sebuah langkah dalam gelap.” Bintang Merah, organ Partai Komunis Indonesia (PKI) Vol. 7 tahun 1951, memuat pernyataan Politbiro CC PKI yang menyebut nasehat Schacht hanya akan menguntungkan kaum imperialis dan menyeret ekonomi Indonesia ke dalam persiapan Perang Dunia baru. Protes juga datang dari dunia akademik. Wertheim menolak undangan untuk mengajar di Universitas Gadjah Mada dan universitas lain di Indonesia.

Jusuf Wibisono memaklumi reaksi-reaksi tersebut. Baginya, itu hal lumrah dalam iklim demokrasi. Tapi, kepada Berita Indonesia, 31 Agustus 1951, dia mengatakan, “pemerintah yakin bahwa adanya ahli keuangan itu akan membawa keuntungan kepada kita.”

Selama di Jakarta, Schacht menginap di Hotel Des Indes. Departemen Keuangan memberinya seorang sekretaris bernama Ny. Zulia Jahja, yang fasih berbahasa Belanda, Inggris, dan Jerman. “Dia satu-satunya perempuan dari generasinya yang mengenyam sekolah menengah, sangat cerdas, selalu rajin dan baik hati dan selalu ramah dan menawan,” ujar Schacht.

Segera setelah tiba di Jakarta, Schacht berdiskusi secara mendalam dengan Jusuf Wibisono dan Sumitro, Sjafruddin Prawiranegara (gubernur Bank Indonesia), bahkan Presiden Sukarno dan Sjahrir (ketua PSI). Dia mempelajari bahan-bahan yang didapatkan dari sejumlah kementerian. Dia juga mengunjungi daerah-daerah di Indonesia. Di sesela kesibukannya, dia meluangkan waktu untuk memberikan kuliah di sejumlah perguruan tinggi.

Dalam beberapa kesempatan, Schacht mengutarakan pandangannya. Dalam pertemuan di rumah Sjafruddin, misalnya, yang dihadiri para pemimpin bank, pegawai tinggi Kementerian Keuangan, anggota-anggota parlemen, dan wakil perusahaan dagang, dia menyebut kondisi ekonomi Indonesia tidak mengecewakan jika dibandingkan negara-negara Eropa. Namun dia menekankan perlunya keamanan untuk mencapai kemakmuran rakyat. Selain itu, “harus bekerja keras (menambah produksi) dan minta bantuan luar negeri,” ujar Schacht, dikutip Berita Indonesia, 6 Oktober 1951.

Setelah tiga bulan, Schacht menyelesaikan laporannya.

Sumber :

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *