Anies: Dengan atau Tanpa Dukungan Kemendagri, Kita Jalan Terus…

JAKARTA,  – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertanyakan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri soal Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. Namun, dia memilih santai, selama program lainnya bisa dibereskan.

“Bagi kami yang penting di Jakarta ini lapangan pekerjaan, yang penting adalah fasilitas pendidikan baik, ketimpangan dibereskan. Timnya apapun kita bisa survive, enggak ada masalah, jadi kita take it easy,” ujar Anies di Lapangan IRTI Monas, Jumat (22/12/2017).

Anies mengatakan, pemerintahannya akan terus menjalankan program-program demi kepentingan masyarakat. Program-program tersebut harus dijalankan, meskipun ada program yang tidak didukung Kemendagri.

“Yang jelas kami akan terus kerja cepat, kami terus kerja tuntas. Dengan atau tanpa dukungan Kemendagri, kami jalan terus,” ujar Anies.

Terkait evaluasi Kemendagri terhadap APBD DKI 2018, Anies mengatakan, hal itu hanya bersifat rekomendasi. Otoritas sebuah program tetap ada pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Termasuk dalam hal anggaran TGUPP yang dievaluasi Kemendagri.

“Sebetulnya untuk otoritas ada di kita, otoritas bukan di Kemendagri. Kemendagri hanya rekomendasi, jadi bisa tidak dijalankan,” ujar Anies.

Anies merasa bingung dengan kebijakan kemendagri yang merekomedasikan untuk menghapus anggaran TGUPP.

Tim yang rencananya ditugaskan untuk membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno itu tidak diberikan pos anggaran khusus oleh Kemendagri.

Anies tidak bisa menggaji anggota TGUPP yang rencananya berjumlah 73 orang itu melalui pos anggaran khusus di APBD DKI 2018. Melainkan disarankan menggunakan dana operasional Anies setiap bulan.

“(dana TGUPP) tidak diposkan. Kalau seandainya masih tetap dalam satu tim, maka itu seharusnya menggunakan biaya penunjang operasionalnya kepala daerah,” ujar Plt Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat dihubungi, Kamis (21/12/2017).

Baca juga : Kemendagri Minta Dana TGUPP Dianggarkan Pakai Operasional Gubernur

Syarifudin juga mengatakan anggaran TGUPP bisa dipecah dan dimasukan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing sesuai kebutuhan. Masa kerjanya pun tergantung kegiatan yang dilakukan oleh tim.

“Kami minta supaya dianggarkannya di masing-masing SKPD yang terkait. Contoh kalau mau butuh ahli tata kota, ya taruh di Dinas Tata Kota, kayak begitu. Jadi, dalam kegiatan. Kalau kegiatannya selesai, enggak harus setahun (masa kerja),” ucap Syarifuddin.

sumber : Kompas.com

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *