Alih Kelola Masih Bermasalah

Jakarta, SELAMA 16 tahun pengelolaan SMA/SMK menjadi tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, hanya 5 persen pemerintah kota/kabupaten yang mampu membawa SMA/SMK memenuhi standar minimal pendidikan nasional. Sedangkan 95 persen lainnya keteteran dalam menyiapkan pendanaan. Dengan demikian, kualitas SMA/SMK selalu di bawah standar. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, pemerintah pusat akhirnya turun tangan dan menyerahkan pengelolaan SMA/SMK kepada pemerintah provinsi.

Alih kelola kewenangan dimulai pada Januari 2017. Selama hampir setahun, proses pemindahan alih pengelolaan tersebut tidak berjalan lancar. Bahkan, pada awal-awal kebijakan itu diimplementasikan, tak sedikit bupati dan wali kota yang protes. Kendati demikian, Kemendikbud bersikukuh bahwa alih kewenangan harus segera dilakukan agar kualitas SMA/SMK di seluruh Indonesia merata dan berkualitas.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendibud, Hamid Muhammaddi,  mengakui, proses alih kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi menimbulkan banyak masalah. Di antaranya, terkait kesejahteraan guru honorer dan distribusi guru pegawai negeri sipil. Kendati demikian, ia menegaskan, karena baru berjalan hampir setahun, pengelolaan SMA/SMK oleh pemerintah provinsi tidak bisa disebut gagal. “Kalau masalah pasti ada, tapi relatif bisa diselesaikan,” ujar Hamid, saat ditemui “PR” di ruang kerjanya, Kamis (14/12/2017),

Ia menyatakan, ketimpangan kesejahteraan guru honorer akan bisa diselesaikan dalam kurun tidak lebih dari 3 tahun ke depan. Pasalnya, Kemendikbud dan pemerintah provinsi telah menghitung ulang kebutuhan jumlah guru.

“Kenyataannya,  sekarang guru honorer itu sebenarnya lebih banyak dari yang dibutuhkan. Makanya pemerintah provinsi kesulitan dalam penganggarannya. Jadi, guru honorer yang dulu mendapat tambahan kesejahteraan dari pemkot/pemkab, sekarang jadi tidak bisa lagi karena disesuaikan dengan kemampuan fiskal provinsi. Tapi jangan lupa, dulu lebih banyak daerah yang tidak mampu menyejahterakan guru honorer. Setelah dikelola provinsi, kesejahteraan guru-guru tersebut jadi meningkat,” ucap Hamid.

Hamid menuturkan, pemerintah belum berencana untuk menambah persentase peruntukan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kini ditetapkan sebesar 15 persen untuk membayar gaji guru honorer. Pasalnya, dana BOS lebih diutamakan untuk pembangunan infrastruktur sekolah. Usulan menambah peruntukan dana BOS sebesar 30 persen untuk membayar gaji guru honorer datang dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

 

Titik awal

Tahun 2017, merupakan titik awal SMA dan SMK dikelola  Provinsi. Pada persiapan alih kelola, Kepala Dinas Pendidikan Jabar yang menjabat saat itu, Asep Hilman menjelaskan persoalan yang paling krusial dibenahi adalah pemerataan guru. Asep menyebutkan jumlah guru di Jawa Barat itu sebenarnya mencukupi. Namun tidak tersebar secara merata. Total jumlah guru SMA dan SMK mencapai 39.346 orang. Sedangkan jumlah SMA sebanyak 1.326 sekolah dan SMK 2.358 sekolah.

Oleh karena itu, dalam grand design pengelolaan pendidikan menengah dan khusus di Jawa Barat disebutkan prioritas pengembangan guru. Selain penyebaran yang merata, Pemprov Jawa Barat berencana memberikan insentif bagi guru-guru di daerah terpencil. Ada pula alih fungsi dari guru normatif adaptif menjadi guru produktif.

Persebaran guru yang tidak merata itu pun hingga jauhnya akses ke ibukota provinsi, diperlukan perpanjangan tangan dinas dalam mengelola guru di Jabar.

Awal tahun 2017, di mana pengelolaan berada di Jawa Barat, beberapa daerah menyangsikan perlakuan terhadap guru, terutama kesejahteraannya akan lebih baik. Contohnya, di Kota Bekasi yang menilai kebijakan Disdik Jabar akan menurunkan tingkat kesejahteraan guru. Padahal menurut Kepala Disdik Jabar Ahmad Hadadi, tidak akan ada penurunan besaran tunjangan untuk guru. Yang ada malah penambahan tunjangan makan sebesar Rp 500.000 tiap bulannya.

Diakui Hadadi untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) memang belum selesai pencairannya di awal tahun. Keterlambatan ini disebabkan proses peralihan dari pengelolaan pemkot/pemkab ke pemprov yang tidak mudah.

Selain itu, pemerintah kota/kabupaten tidak dilarang untuk memberikan bantuan meskipun SMA dan SMK telah dikelola oleh Pemprov Jawa Barat. Dia menyebutkan, payung hukumnya telah ada berupa bantuan keuangan khusus dari kab/kota ke provinsi untuk penyelenggaraan pendidikan menengah.

Sekretaris Disdik Jabar Firman Adam mengatakan, tambahan penghasilan guru dan tenaga kependidikan menjadi lebih besar ditambah dengan kompensasi uang makan. Ada 24 kota/kabupaten yang telah memberikan tunjangan, tetapi di bawah Rp 500.000. Besarannya dinaikkan menjadi Rp 600.000 dan ditambah kompensasi uang makan Rp 500.000.

Ada tiga kota/kabupaten yang telah memberikan tunjangan di atas Rp 600.000. Besarannya tidak akan dikurangi tapi ditambah dengan kompensasi uang makan.

Selain itu, guru yang menjadi wali kelas, pengelola laboratorium, pranata laboratorium dan pengelola perpustakaan akan mendapat tambahan sebesar Rp 100.000. Bahkan untuk kepala sekolah dan wakilnya akan mendapatkan tambahan juga.

Tenaga kependidikan juga turut mendapatkan tambahan tunjangan penghasilan. Untuk yang di bawah Rp 2.000.000 akan dinaikkan menjadi Rp 2.500.000 ditambah uang makan. Untuk yang di atas Rp 2.500.000 hanya akan ditambah uang makan.

“Ini yang menjadikan Jabar lebih baik karena perlakuan yang lebih baik diberikan tidak hanya pada guru dan tenaga kependidikan PNS. Tapi juga pada nonPNS,” kata Firman.

Ada juga honorarium bulanan bagi guru yang besarannya Rp 85.000 per jam. Untuk honor tenaga kependidikan, besarannya disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan. Lulusan SD dan SMP serta sederajat akan menerima Rp 1.500.000, SMA Rp 1.600.000, D3 Rp 1.700.000, dan untuk D4/sarjana sebesar Rp 1.800.000.

Hadadi menyebutkan kondisi berlawanan yang kini terjadi. Di satu sisi, guru PNS masih belum mencukupi sehingga diantisipasi dengan pengangkatan guru honorer oleh sekolah. Ke depan, kebutuhan guru akan lebih tinggi karena banyaknya guru yang pensiun.

Di sisi lain, pemerintah pusat yang memiliki kewenangan mengangkat guru PNS masih menghentikan pengangkatan. Untuk mengantisipasi kekurangan guru PNS, terpaksa mengontrak guru honorarium secara tahunan. Namun itu tidak bisa berlangsung terus. Tenaga honor itu, secara bertahap perlu diangkat agar tingkat kesejahteraannya semakin meningkat. “Daerah tidak memiliki kewenangan mengangkat sehingga solusi sekarang mengandalkan keberadaan guru honorer. Oleh karena itu, kami mendesak moratorium dihapuskan,” ujarnya. ***

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/opini/2017/12/22/alih-kelola-masih-bermasalah-416438

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *