Tahun Politik 2018 Korupsi Diprediksi Marak

Tim Riset MI/ L-1

HARAP-HARAP cemas menghantui tahun politik 2018. Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjafrina mengungkapkan rasa khawatirnya menjelang masuknya tahun politik 2018.

Dia menduga korupsi pada 2018 menjadi lebih marak jika dibandingkan dengan 2017. Alasannya, kata dia, politik yang berbiaya tinggi akan mendorong orang lebih berani dalam melakukan korupsi.

“Kami khawatir di 2018 nanti akan semakin banyak sektor anggaran yang rawan dikorupsi. Misalnya, dana desa dari 2015 sampai pertengahan 2017 sudah 110 kasus korupsi di level desa dengan 107 kepala desa yang menjadi tersangka,” terang Almas dalam konferensi pers Catatan Akhir Tahun ICW di Jakarta, kemarin.

Menurut Almas, 2018 seharusnya menjadi titik balik dalam perpolitikan Indonesia dengan mendapatkan kepala-kepala daerah yang memiliki integritas dan tidak korup untuk memajukan daerah mereka.

“Calonkan orang-orang berintegritas yang belum terlibat dalam kasus korupsi mana pun,” pintanya.

Begitu juga dengan kinerja anggota DPR, kata dia, tahun depan harus menjadi titik balik kinerja DPR jika dibandingkan dengan tahun ini.

Selain itu, DPR harus menyelesaikan tumpukan tugas legislasi yang masih belum diselesaikan sejak masa awal tugas. “Jika masih berpolemik dengan hal-hal yang di luar tugas utamanya, tugas membuat legislasi itu akan kembali mundur. Padahal, masa tugas efektif DPR periode ini sudah tidak begitu lama,” pungkasnya.

Rekor sejarah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menorehkan rekor baru dalam hal operasi tangkap tangan (OTT). Sepanjang tahun 2017, KPK menangani 19 kasus yang merupakan hasil OTT.

“Jumlah tangkap tangan tahun ini merupakan terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri,” ungkap Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam Konferensi Pers Kinerja KPK 2017 di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin.

Dari 19 kasus itu, lanjut Basaria, KPK menetapkan 72 orang sebagai tersangka dengan beragam profil, mulai aparat penegak hukum, anggota legislatif, hingga kepala daerah. Jumlah itu, kata dia, belum termasuk tersangka yang ditetapkan kemudian dari hasil pengembangan perkara.

Secara total, pada 2017 KPK melakukan 114 kegiatan penyelidikan, 118 penyidikan, dan 94 kegiatan penuntutan. Hal itu termasuk kasus baru dan sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya.

“Selain itu, KPK juga melakukan eksekusi terhadap 76 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” tegas dia.

Terkait dengan kasus-kasus lama yang mangkrak, lembaga antirasywah memastikan bakal dilanjutkan pada 2018.

“Yang belum ditindaklanjuti itu kan pasti dikaji. Mana yang segera, mana yang masih memerlukan waktu,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

Karena itu, lanjut Agus, KPK berencana menambah jumlah satuan tugas (satgas) untuk menuntaskan kasus-kasus yang mangkrak sehingga kasus-kasus tersebut dapat dituntaskan pada 2018.

Beberapa kasus yang belum rampung ditangani lembaga antikorupsi memiliki nilai kerugian cukup besar, di antaranya kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane (QCC) PT Pelindo II pada tahun anggaran 2010 dan kasus dugaan korupsi Bank Century yang merugikan negara hingga Rp6,672 triliun.

Khusus kasus pengadaan QCC dengan tersangka RJ Lino, Agus menyatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara itu, untuk kasus Century, Agus mengklaim sudah mengembangkan kasus itu ke beberapa pihak. KPK, kata dia, tinggal menunggu giliran tersangka berikutnya.(Mtvn/X-4)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/read/138215/tahun-politik-2018-korupsi-diprediksi-marak/2017-12-28

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *