Pakaian Hitam Megawati

Jakarta, Mengumumkan bakal calon gubernur/wakil gubernur di enam provinsi yang akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018 di Jakarta, Minggu (7/1), Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengenakan pakaian serba hitam. Selain Megawati, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto juga mengenakan pakaian serba hitam.

Pakaian keduanya kontras dengan seragam PDI-P berwarna merah yang dikenakan elite PDI-P lain ataupun mayoritas kader PDI-P dari enam provinsi yang turut hadir saat pengumuman.

Baik warna merah maupun hitam sesungguhnya sama-sama pakaian seragam yang biasa dikenakan kader PDI-P. Namun, dalam acara pengumuman tersebut, Megawati bersama Hasto sengaja menjatuhkan pilihan pada seragam hitam. Ada pesan tersirat yang ingin mereka sampaikan kepada publik.

”Hitam adalah simbol dari watak partai yang bekerja keras. Namun, tidak hanya itu, seragam hitam ini juga dikenakan sebagai bentuk keprihatinan kami di mana saat pilkada baru mau dimulai, sudah bertiup dengan kuatnya politik hitam,” ujar Hasto.

Dia merujuk salah satu bentuk politik hitam, yakni kampanye hitam yang menerpa Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, bakal calon wakil gubernur yang diusung PDI-P untuk Pilkada Jawa Timur 2018.

Seperti diketahui, menjelang tahapan pendaftaran calon kepala daerah dalam pilkada serentak 2018 yang berlangsung dari Senin (8/1) hingga Rabu (10/1), beredar sejumlah foto Anas yang tak senonoh. Sebagai imbasnya, Anas memutuskan mengembalikan mandatnya sebagai bakal calon gubernur Jawa Timur kepada PDI-P.

Foto-foto itu diyakini oleh PDI-P sebagai bentuk dari praktik kampanye hitam. Cara berpolitik yang sudi menghalalkan segala cara, termasuk menyebar fitnah dan kabar bohong tentang orang lain, untuk menjatuhkan lawan yang menjadi pesaing beratnya.

”Foto didesain untuk kepentingan politik. Ada yang khawatir kalau bersaing secara sehat tidak akan menang. Sebab, kinerja Anas memimpin Banyuwangi selama ini sangat baik. Makanya, muncul gagasan-gagasan untuk menjatuhkan Anas,” kata Hasto.

Jadilah peristiwa Anas dan seragam hitam yang dikenakan Megawati dan Hasto sekaligus untuk mengingatkan segenap kader partai dan bakal calon kepala daerah PDI-P yang akan berkompetisi di pilkada 2018. Seluruh kader PDI-P dan bakal calon kepala daerah mesti memahami, sudah ada pihak-pihak yang mulai menjalankan praktik kampanye hitam.

Tidak hanya PDI-P, beberapa hari sebelumnya, Partai Demokrat juga meyakini bakal calon gubernurnya dalam Pilkada Kalimantan Timur (Kaltim), yaitu Wali Kota Samarinda, sekaligus Ketua Partai Demokrat Kaltim Syaharie Jaang hendak dijatuhkan oleh pihak lain.

Ini menyusul dilaporkannya Syaharie ke Bareskrim Polri dan pemeriksaan dirinya oleh penyidik Badan Reserse Kriminal Polri, 3 Januari silam.

Demokrat menuding Syaharie dikriminalisasi karena telah menolak ajakan dari Kepala Kepolisian Daerah Kaltim Inspektur Jenderal Safaruddin untuk berpasangan dengannya dalam Pilkada Kaltim 2018.

Terkait hal ini, Safaruddin sebelumnya telah membantah tudingan tersebut. Begitu pula Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian. Bahkan, Kapolri kemudian menarik tiga perwira tinggi Polri dari jabatannya karena mereka sudah menjadi bakal calon gubernur. Mereka adalah Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan, Komandan Korps Brigade Mobil Polri Irjen Murad Ismail, dan Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin.

Merebut kekuasaan

Menyebarnya kampanye hitiam untuk menyerang lawan politik menunjukkan semakin tingginya tensi politik dalam pilkada serentak 2018. Bagi partai politik, pilkada serentak yang berlangsung di 171 daerah pada Juni 2018 menjadi momentum untuk mempersiapkan diri menghadapi Pemilu Legislatif dan Presiden 2019.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Jakarta, Toto Sugiarto, mengatakan, dari pemilu ke pemilu ada kecenderungan kandidat diserang dengan cara-cara negatif. Kecenderungan ini kian meningkat belakangan karena cara itu dilihat cukup berhasil untuk melemahkan atau bahkan menjatuhkan calon di pemilu.

Ditambah lagi, dia melihat, tujuan utama dari elite-elite politik dalam pemilu adalah semata-mata untuk merebut kekuasaan. ”Jadi, wajar kalau cara negatif ditempuh,” katanya.

Dalam Pilkada 2018, potensi serangan itu pun tetap ada, bahkan bisa lebih besar lagi. Sebab, Pilkada 2018 hanya berselang satu tahun menjelang Pemilu 2019 dan setiap partai politik menjadikan pilkada serentak 2018 sebagai batu pijakan meraup kemenangan lebih besar di Pemilu 2019.

Menurut dia, selama serangan itu berupa kampanye negatif yang berbasis data dan fakta, hal itu wajar saja. ”Pemilu akhirnya bisa menjadi filter integritas. Tidak hanya korupsi, tetapi juga dari sisi moral para calon pemimpin sehingga kelak lahir pemimpin yang baik,” ujarnya.

Akan tetapi, kampanye hitam yang membawa kabar bohong dan fitnah juga harus tetap diantisipasi. ”Ini yang harus diawasi oleh pengawas pemilu dan aparat penegak hukum. Penindakan yang tegas menjadi penting untuk mencegah hal itu terjadi di setiap pemilu,” ujar Toto. (A Ponco Anggoro)

Sumber :

Mengumumkan bakal calon gubernur/wakil gubernur di enam provinsi yang akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018 di Jakarta, Minggu (7/1), Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengenakan pakaian serba hitam. Selain Megawati, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto juga mengenakan pakaian serba hitam.

Pakaian keduanya kontras dengan seragam PDI-P berwarna merah yang dikenakan elite PDI-P lain ataupun mayoritas kader PDI-P dari enam provinsi yang turut hadir saat pengumuman.

Baik warna merah maupun hitam sesungguhnya sama-sama pakaian seragam yang biasa dikenakan kader PDI-P. Namun, dalam acara pengumuman tersebut, Megawati bersama Hasto sengaja menjatuhkan pilihan pada seragam hitam. Ada pesan tersirat yang ingin mereka sampaikan kepada publik.

”Hitam adalah simbol dari watak partai yang bekerja keras. Namun, tidak hanya itu, seragam hitam ini juga dikenakan sebagai bentuk keprihatinan kami di mana saat pilkada baru mau dimulai, sudah bertiup dengan kuatnya politik hitam,” ujar Hasto.

Dia merujuk salah satu bentuk politik hitam, yakni kampanye hitam yang menerpa Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, bakal calon wakil gubernur yang diusung PDI-P untuk Pilkada Jawa Timur 2018.

Seperti diketahui, menjelang tahapan pendaftaran calon kepala daerah dalam pilkada serentak 2018 yang berlangsung dari Senin (8/1) hingga Rabu (10/1), beredar sejumlah foto Anas yang tak senonoh. Sebagai imbasnya, Anas memutuskan mengembalikan mandatnya sebagai bakal calon gubernur Jawa Timur kepada PDI-P.

Foto-foto itu diyakini oleh PDI-P sebagai bentuk dari praktik kampanye hitam. Cara berpolitik yang sudi menghalalkan segala cara, termasuk menyebar fitnah dan kabar bohong tentang orang lain, untuk menjatuhkan lawan yang menjadi pesaing beratnya.

”Foto didesain untuk kepentingan politik. Ada yang khawatir kalau bersaing secara sehat tidak akan menang. Sebab, kinerja Anas memimpin Banyuwangi selama ini sangat baik. Makanya, muncul gagasan-gagasan untuk menjatuhkan Anas,” kata Hasto.

Jadilah peristiwa Anas dan seragam hitam yang dikenakan Megawati dan Hasto sekaligus untuk mengingatkan segenap kader partai dan bakal calon kepala daerah PDI-P yang akan berkompetisi di pilkada 2018. Seluruh kader PDI-P dan bakal calon kepala daerah mesti memahami, sudah ada pihak-pihak yang mulai menjalankan praktik kampanye hitam.

Tidak hanya PDI-P, beberapa hari sebelumnya, Partai Demokrat juga meyakini bakal calon gubernurnya dalam Pilkada Kalimantan Timur (Kaltim), yaitu Wali Kota Samarinda, sekaligus Ketua Partai Demokrat Kaltim Syaharie Jaang hendak dijatuhkan oleh pihak lain.

Ini menyusul dilaporkannya Syaharie ke Bareskrim Polri dan pemeriksaan dirinya oleh penyidik Badan Reserse Kriminal Polri, 3 Januari silam.

Demokrat menuding Syaharie dikriminalisasi karena telah menolak ajakan dari Kepala Kepolisian Daerah Kaltim Inspektur Jenderal Safaruddin untuk berpasangan dengannya dalam Pilkada Kaltim 2018.

Terkait hal ini, Safaruddin sebelumnya telah membantah tudingan tersebut. Begitu pula Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian. Bahkan, Kapolri kemudian menarik tiga perwira tinggi Polri dari jabatannya karena mereka sudah menjadi bakal calon gubernur. Mereka adalah Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan, Komandan Korps Brigade Mobil Polri Irjen Murad Ismail, dan Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin.

Merebut kekuasaan

Menyebarnya kampanye hitiam untuk menyerang lawan politik menunjukkan semakin tingginya tensi politik dalam pilkada serentak 2018. Bagi partai politik, pilkada serentak yang berlangsung di 171 daerah pada Juni 2018 menjadi momentum untuk mempersiapkan diri menghadapi Pemilu Legislatif dan Presiden 2019.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Jakarta, Toto Sugiarto, mengatakan, dari pemilu ke pemilu ada kecenderungan kandidat diserang dengan cara-cara negatif. Kecenderungan ini kian meningkat belakangan karena cara itu dilihat cukup berhasil untuk melemahkan atau bahkan menjatuhkan calon di pemilu.

Ditambah lagi, dia melihat, tujuan utama dari elite-elite politik dalam pemilu adalah semata-mata untuk merebut kekuasaan. ”Jadi, wajar kalau cara negatif ditempuh,” katanya.

Dalam Pilkada 2018, potensi serangan itu pun tetap ada, bahkan bisa lebih besar lagi. Sebab, Pilkada 2018 hanya berselang satu tahun menjelang Pemilu 2019 dan setiap partai politik menjadikan pilkada serentak 2018 sebagai batu pijakan meraup kemenangan lebih besar di Pemilu 2019.

Menurut dia, selama serangan itu berupa kampanye negatif yang berbasis data dan fakta, hal itu wajar saja. ”Pemilu akhirnya bisa menjadi filter integritas. Tidak hanya korupsi, tetapi juga dari sisi moral para calon pemimpin sehingga kelak lahir pemimpin yang baik,” ujarnya.

Akan tetapi, kampanye hitam yang membawa kabar bohong dan fitnah juga harus tetap diantisipasi. ”Ini yang harus diawasi oleh pengawas pemilu dan aparat penegak hukum. Penindakan yang tegas menjadi penting untuk mencegah hal itu terjadi di setiap pemilu,” ujar Toto. (A Ponco Anggoro)

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *