Medan Geopolitik Baru

Lima tahun ke depan, kita harus mewaspadai sebuah tatanan politik baru dunia dengan munculnya beberapa pemimpin pemerintahan generasi baru bersamaan dengan semakin besarnya pengaruh teknologi pada daya saing sebuah negara.

Pengertian generasi baru tidaklah selalu identik berusia muda, tetapi bisa juga karena tokoh tersebut muncul dan melejit di luar perkiraan banyak kalangan, entah karena sebelumnya hanya berkiprah di daerah atau belum pernah jadi elite politik di tingkat nasional. Di kawasan Asia Tenggara, Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina Rodrigo Duarte masuk kategori tersebut. Meskipun keduanya berbeda usia cukup jauh, keduanya bukan pejabat di pusat pemerintahan, melainkan datang dari ”pinggiran”.

Para pemimpin politik generasi baru umumnya melakukan gebrakan atau mengambil keputusan politik di luar norma umum (out of the box) dan tindakannya berdampak strategis, baik di kawasan maupun di tingkat dunia, tergantung dari siapa aktor bermain. Namun, ini bisa memunculkan gesekan baru di antara dua negara yang sebelumnya tak ada atau tak timbul di permukaan. Graham Allison dari John F Kennedy School di Harvard menyebutnya ”Thucydides’s Trap” dalam bukunya teranyar, Destined for War (2017). Thucydides adalah sejarawan Yunani kuno yang mengamati penyebab meletusnya Perang Peloponnesia antara bangsa Athena dan Sparta pada 5 SM. Kesimpulannya, kalau ada kekuatan (baca: negara) baru muncul dan dianggap bisa mengancam kekuatan yang ada (ruling power), pasti terjadi bentrok dan kekerasan dari yang merasa terganggu hegemoninya.

China yang muncul sebagai kekuatan baru di dunia mengubah geopolitik masa kini. Daftar negara yang berhubungan erat secara politik dan ekonomi kian banyak, dan pada sisi lain AS kian ditinggalkan dan dianggap masa lalu. Presiden Xi Jinping dalam pidato awal 2018 secara tegas mengatakan, ”China dengan positif mendorong pembangunan bersama Satu Sabuk Satu Jalan (One Belt, One Road/OBOR) selalu menjadi pembangun bagi perdamaian dunia, kontributor perkembangan global, dan pemelihara tata tertib internasional….” Diakui atau tidak, keadidayaan AS kini meredup dan Washington terperangkap ”Jebakan Thucydides”.

Di kawasan lain, tindakan agresif Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman (32) di dalam negeri dan langkah politik luar negerinya membuat peta kawasan Timur Tengah berubah. Kunjungan Raja Salman ke China dan Rusia pertama kali dalam sejarah hubungan diplomatik mereka (diikuti kontrak dagang dan militer dalam jumlah besar) adalah bagian dari kebijakan baru Arab Saudi yang selama ini sangat konservatif dan berkiblat ke AS. Arab Saudi sudah lama tak nyaman dengan Iran karena penyebaran paham Syiah dan pengaruh politik mereka di Irak, Suriah, Yaman, dan Lebanon; kini mendekati Rusia dan China yang dikenal dekat dengan Iran.

Pangeran Salman (dikenal sebagai MBS) juga membekukan hubungan politik dan ekonomi dengan Qatar, padahal mereka sama-sama duduk di Dewan Kerja Sama Teluk. Dampaknya, Emir Qatar Sheik Tamin al-Thani (37) kemudian bersekutu erat dengan Iran dan Turki yang punya kepentingan strategis sejalan di kawasan itu mengingat Qatar yang hanya sepertiga luas Jawa Barat punya cadangan gas ketiga terbesar di dunia setelah Rusia dan Iran. Qatar juga aktif mencari sekutu dagang baru dan kawan politik yang sejalan dengan kepentingannya di Teluk dan di luar kawasan itu, seperti Indonesia.

Turki tadinya, seperti Arab Saudi, adalah aliansi tradisional AS, kini di bawah Presiden Recep Erdogan menjadi sangat aktif di kawasan dan kebijakannya tak selalu sejalan dengan AS. Ungkapan populer di Arab, ”musuh dari kawanku adalah musuhku juga”, masih relevan hingga kini dan terlihat bagaimana Erdogan amat aktif dalam diplomasi masalah Palestina dengan antara lain jadi tuan rumah KTT Darurat OKI mengenai sikap AS yang memindahkan kedubesnya di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem. Baik Turki maupun Irak punya masalah serupa dengan suku Kurdi.

Hanya kondisi politik dan ekonomi dalam negeri yang bisa membuat Arab Saudi, Iran, dan Turki mengurangi ambisi persaingan pengaruh di kawasan itu, dan celakanya ketiga negara masih menyimpan bom waktu di dalam negeri masing-masing. Gerakan reformasi MBS memang menarik simpati generasi muda, tetapi membuat kelompok tradisionalis, bangsawan yang tersingkir dan kaum Wahabi, tak senang.

Di Iran, aksi-aksi unjuk rasa besar dengan alasan ketidakpuasan ekonomi oleh kaum muda tak bisa dipandang enteng dan di Turki tangan besi tak serta-merta menjamin keamanan dari bom dan teror. Gagalnya Arab Spring (Musim Semi Demokrasi) di Tunisia, Libya, dan Mesir menunjukkan dinamika dalam negeri bisa menunjukkan hasil tak terduga dan optimisme munculnya demokrasi dikalahkan oleh pertimbangan pragmatis penguasa yang baru.

Teknologi dan kekuasaan

Perkembangan teknologi berpengaruh pada nilai tawar dalam politik internasional. Menurut mantan Menlu AS Henry Kissinger dalam buku World Order (2014), yang pertama adalah teknologi senjata nuklir. Monopoli teknologi itu pecah tahun 1949 ketika akhirnya Uni Soviet berhasil melakukan percobaan bom nuklir pertamanya. Sejak itu anggota ”kelab nuklir” bertambah banyak, entah karena teknologinya dibagi dengan sukarela, dicuri, atau dibeli dengan cara tidak sah. Yang jelas sekarang Inggris, Perancis, Israel, China, India, Pakistan, dan Korea Utara, serta Iran sampai tingkatan tertentu, punya teknologi senjata nuklir.

Andaikata Korea Utara tak punya senjata nuklir, pastilah leverage Kim Jong Un (33) terhadap AS tak bisa seperti sekarang. Apabila Iran tak mendalami teknologi tersebut, negara itu tentu tidak akan dianggap sebagai pesaing yang menakutkan oleh Arab Saudi yang, walau kaya raya, tidak punya minat pada teknologi senjata nuklir.

Kedua, menurut Kissinger, adalah teknologi informasi (TI). Ia melihat bagaimana pilpres di AS yang mengoptimalkan TI sejak kampanye Obama pertama kali mengubah cara-cara dan keterlibatan tatap mata menjadi kontes antarpakar internet di dunia maya. Marketing of ideas dijalankan mesin-mesin yang mampu menyusup ke dalam pikiran dan hati (hearts and mind) individu secara massal dan fungsi kandidat sekadar pencari dana kampanye ketimbang pengelaborasi isu-isu politik.

TI juga telah mengubah proses demokrasi di banyak negara. Jika ada kelompok masyarakat yang hendak memberikan tekanan kepada pemerintahnya untuk berubah menjadi demokratis, kelompok masyarakat itu cukup menyebarluaskan tuntutannya dan pesan-pesan demokrasi secara digital, dan biasanya negara-negara Barat (termasuk AS) akan cepat merespons dengan dukungan politik dan juga dana pada ”gerakan digital” semacam yang dilakukan anak-anak muda di Iran sekarang, apa pun motif dukungan tersebut.

Akan tetapi, jangan lupa, teknologi canggih punya sisi lain yang memprihatinkan. Martin Ford dalam buku The Rise of the Robots (2016) mengatakan, akibat kemajuan teknologi, ada enam perkara besar yang dampaknya terasa di masyarakat, antara lain, pertama, kenaikan pendapatan masyarakat berpenghasilan tetap menjadi stagnan. Kedua, menurunnya lapangan kerja baru, sementara waktu tunggu untuk mencari pekerjaan semakin lama. Ketiga, para lulusan baru perguruan tinggi kian sulit mencari pekerjaan. Semua karena munculnya teknologi robotik yang kian canggih yang mampu menggantikan kerja manusia dengan produktivitas berlipat dan biaya menurun drastis karena robot tidak pernah menuntut kenaikan gaji!

Menurut Ford, tahun 1998, para pekerja di AS secara total bekerja selama 194 miliar jam. Lima belas tahun kemudian, nilai hasil kerja itu tumbuh menjadi 3,5 triliun dollar AS, naik 42 persen dibandingkan 15 tahun sebelumnya, tetapi jam kerjanya ternyata tetap 194 miliar jam. Bisa disimpulkan, dalam 1,5 dekade tak ada pertambahan jam kerja (no growth on man-hours) meski produktivitas naik akibat efisiensi dan penggunaan robotik besar-besaran, padahal penduduk AS bertambah 40 juta orang dan ribuan lapangan kerja baru tercipta. Penggunaan teknologi robotik secara masif membuat China jadi salah satu negara manufaktur termaju di dunia.

Namun, selain itu, ada yang tak disebutkan Kissenger, tetapi punya dampak strategis, yaitu teknologi gas serpih (shale gas) di AS. Dengan teknologi yang kian hari kian canggih dan membuat biayanya semakin murah, AS berubah dari negara importir neto minyak jadi eksportir minyak. Menurut Institute for Energy Research (IER, 2016) cadangan minyak AS sekarang 3,5 kali cadangan Arab Saudi berkat gas serpih tadi. Ini salah satu alasan mengapa Presiden Trump berani mengambil keputusan kontroversial memindahkan kedubesnya tanpa banyak mempertimbangkan pandangan sekutu-sekutunya di Timteng.

AS tak dibebani lagi tugas untuk mengamankan kawasan yang kaya minyak itu, seperti pada era pra-gas serpih di mana pasokan minyak dari Teluk adalah sumber utama untuk menggerakkan perekonomiannya. Kehadiran mereka di kawasan tersebut kini karena ada komitmen politik lama dan menjaga keseimbangan belaka, terutama karena faktor Iran. Sementara para penguasa di Teluk sadar betul ”kartu minyak” tak laku untuk dimainkan lagi untuk menekan AS, lebih-lebih pada masa harga minyak merosot tajam dari 112,70 dollar AS pada 2012 menjadi hanya sekitar 50 dollar AS per barrel sekarang ini, yang menyebabkan defisit pada APBN.

Arab Saudi mencoba mengalihkan dana APBN-nya, yang 90 persen dari minyak, ke sumber lain yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Beberapa minggu lalu untuk pertama kali dalam sejarah, Arab Saudi menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5 persen pada semua jenis jualan dan sekaligus menaikkan harga BBM kendaraan di dalam negeri (Kompas, 5/1). Implementasi PPN pada 2018 akan memberikan pemasukan 21 miliar dollar AS, cukup signifikan untuk menambal defisit APBN-nya, negara-negara Teluk lain juga dalam tahun ini akan menerapkan PPN.

Posisi Indonesia

Kita di Indonesia harus pandai-pandai membaca peta baru ini dan lincah berselancar pada era ini untuk kepentingan nasional kita. Bung Hatta di depan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, 2 September 1948, membacakan pidatonya yang amat terkenal  ”Mendayung di antara Dua Karang”. Ia antara lain mengatakan, ”Tiap-tiap orang di antara kita tentu ada mempunyai simpati terhadap golongan ini atau golongan itu, akan tetapi perjuangan bangsa tidak bisa dipecah dengan menuruti simpati saja, tetapi hendaknya didasarkan kepada ’realitiet’ kepada kepentingan negara setiap waktu….”

Istilah ”kepentingan negara” yang didengungkan 70 tahun lalu sangat relevan dengan zaman sekarang karena atas nama ”kepentingan negara”, kita membina hubungan baik dan menerima investasi ekonomi dengan negara mana pun. Atas nama ”kepentingan negara” pula, politik luar negeri yang bebas dan aktif meluweskan posisi Indonesia dekat dengan sebanyak mungkin negara tanpa takut dicap sebagai anteknya. Di kawasan ini hanya Indonesia dengan jumlah penduduk 262 juta dan punya potensi ekonomi yang besar bisa menjadi counterweight bagi China, tetapi sekaligus mitra ekonomi baru bagi negara itu (Howard W French, 2017).

Presiden Jokowi memberikan arahan yang amat jelas mengenai siapa saja yang ingin berinvestasi di Indonesia. Pertama, teknologi yang dibawa ke Indonesia harus ramah lingkungan. Kedua, sebanyak mungkin menggunakan tenaga serta keahlian bangsa Indonesia. Ketiga, investor harus mendidik tenaga-tenaga Indonesia menjadi tenaga yang ahli di bidangnya. Keempat, harus ada alih teknologi dalam periode waktu tertentu.

Ini syarat-syarat yang jelas melindungi kepentingan negara dan jauh dari kepentingan pribadi atau golongan. Karena itu, sangat disayangkan masih ada pihak-pihak yang mencurigai hubungan ekonomi yang baik kita dengan satu atau dua kekuatan ekonomi baru di dunia sebagai ancaman ketimbang peluang. Di Indonesia, tiga tahun terakhir banyak kalangan lebih senang menyebarkan sikap- sikap pesimistis dan malahan sinis terhadap apa pun yang dilakukan pemerintah, sering tanpa argumentasi yang obyektif.

Pada era media sosial, penyebaran informasi yang tidak tepat malahan sering dianggap sebagai kebenaran oleh pembacanya, dan sayangnya pesimisme justru tumbuh dari data yang tidak benar tersebut meski banyak ”generasi now” sulit mengerti mengenai hubungan antara ancaman komunisme dan masa kelam Indonesia yang dulu. Apabila kita rela dan sepakat tak membuang energi untuk bertengkar soal isu-isu yang tak substansial, yakinlah tenaga berlebih itu bisa digunakan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Tenaga yang berlebih sangat diperlukan karena untuk mengatasi ketertinggalan, Indonesia tak cukup melakukan lompatan katak (frog-leap), tetapi harus melakukan lompatan kuantum (quantum leap). Lompatan jauh ke depan.

LUHUT B PANDJAITAN, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Sumber : kompas.id

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *