100 HARI KINERJA ANIES – SANDI

Jakarta, Sejak dilantik pada 16 Oktober 2017 hingga 100 hari kerja, tepatnya 23 Januari 2018, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan belum melihat arah kerja yang jelas di pemerintahan Gubernur DKI dan Wakil Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam membangun Kota Jakarta.

Kebijakan yang selama ini dibuat oleh Anies dan Sandi tidak berdasarkan tahapan yang sistematis sehingga terlihat garis benang merah arah tujuan pembangunan Kota Jakarta. Kebijakan yang dibuat cenderung responsif dan tidak memiliki tahapan yang runtun sehingga tidak berkesinambungan.

Dalam menyikapi 100 hari kerja Anies-Sandi, Fraksi PDI Perjuangan tidak akan menyoroti mengenai 23 janji yang dinyatakan dalam kampanye Pilkada DKI 2017. Karena, Fraksi PDI Perjuangan memandang tahapan Pilkada DKI sudah selesai. Dan sekarang saatnya memasuki periode kerja.

Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan, tiga gubernur sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat telah meletakkan landasan yang kuat untuk penataan Kota Jakarta. Yang tidak hanya menjadi kota yang modern dan berkembang sesuai perkembangan zaman, tetapi juga menjadikan kota Jakarta sejajar dengan kota-kota besar di negara-negara maju lainnya.

Selama lima tahun terakhir ini, dengan kepemimpinan ketiga gubernur tersebut, kami melihat warga Jakarta sangat optimis arah pembangunan Jakarta melaju ke arah yang positif. Mulai dari penataan ruang, manajemen lalu lintas, ketertiban umum, pendidikan, tata kelola birokrasi yang lebih baik yang melayani, peningkatan kualitas pelayanan publik dan distribusi keadilan sosial.

Selama lima tahun itulah bisa dilihat bahwa pembangunan infrastruktur sangat massif, seperti pembangunan MRT, LRT, Simpang Susun Semanggi, Flyover Kuningan Selatan, dan Flyover Pancoran. Kemudian, pembangunan puluhan tower rusunawa untuk warga yang sebelumnya tinggal di bantaran kali dan kawasan kumuh. Juga telahh dilakukan penataan PKL di kawasan Tanah Abang dan sterilisasi trotoar dari okupasi PKL dan Sepeda Motor.

Tidak hanya itu, penataan ikon Jakarta, Monas, terus dilakukan sehingga kawasan wisata favorit warga Jakarta, bahkan rakyat Indonesia dapat terjaga kebersihan, kerapian dan ketertibannya.

Tak henti juga, dilakukan pengembangan moda transportasi massal berbasis bus rapid transit (BRT) hingga mencapai 13 koridor. Lalu melakukan pengintegrasian angkotan kota Koperasi Wahana Kalpika (KWK) dengan bus Transjakarta. Berupaya meminimalisir angkutan umum reguler yang tidak layak jalan beroperasi di Jakarta.

Namun, hasil kerja yang sebelumnya sudah bagus itu sekarang berubah 180 derajat atas nama kemanusiaan dan istilah yang sering dipakai Anies yakni Keperpihakan dan Keadilan.
Untuk itu, dalam 100 hari kerja Anies-Sandi, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti beberapa hal. Yaitu :

  1. Pernyataan ‘Pribumi”

Soal pernyataan-pernyataan Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang secara terang benderang bisa dimaknai bahwa keduanya masih belum “move on” dari kontestasi Pilkada. Saat dilantik, Gubernur Anies menyebut “Pribumi” yang akhirnya membuat kontroversi ditengah masyarakat. Pasca Pilkada, Gubernur-Wakil Gubernur seharusnya berdiri ditengah-tengah. Bukan lagi milik orang-orang yang memilihnya, Gubernur-Wakil Gubernur harus bekerja demi seluruh warga Jakarta. Tidak perlu lagi ada dikotomi antara Pribumi-Non Pribumi, Pendukung dan Bukan Pendukung. Kami minta Anies-Sandi fokus bekerja menata Jakarta bukan pintar menata kata.

  1. Membuka Kawasan Monas Untuk Kegiatan Umum

Kebijakan yang kemudian membuat polemik yakni membuka kawasan Monas untuk berbagai kegiatan yang menimbulkan konsentrasi massa banyak. Harus dipahami bahwa Kawasan Monas merupakan Ring 1, yakni Istana Kepresidenan dan Pusat Pemerintahan. Kawasan itu sebisa mungkin steril dari kegiatan-kegiatan yang menyebabkan jumlah massa sangat banyak. Ada sejumlah aturan yang mengategorikan lokasi Monas dan sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan, Utara, Barat, dan Selatan ke dalam zona netral. Peraturan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di wilayah DKI Jakarta, termasuk Monas. Aturan tersebut dibuat turunannya berupa Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2004. Pada kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, terbit prosedur pemanfaatan area Monas Nomor 8 Tahun 2015.

  1. Pagar Pembatas Monas Dicopot

Gubernur DKI dan Wakil Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengeluarkan kebijakan mencopot pagar pembatas rumput di Monas. Karena ingin menciptakan Monas sebagai taman kota. Sehingga para pengunjung bisa dengan leluasa menggunakan taman tersebut. Padahal sebelumnya, lapangan rumput dibatasi dengan pagar pembatas dengan sling besi. Supaya rumput tidak diinjak oleh para pengunjung Monas yang mencapai ribuan tiap harinya.

Selama ini, lapangan rumput di Monas terlihat hijau dan segar, karena terawat dengan rapi dan tidak diinjak oleh para pengunjung. Namun setelah pagar pembatas rumput dilepas, sekarang banyak pengunjung yang memanfaatkaan lapangan rumput tersebut. Mulai dari duduk-duduk hingga hanya melintasi lapangan rumput tersebut.

Kebijakan ini mengakibatkan kondisi rumput banyak yang menguning karena mati terinjak. Dan terlihat ada bekas injakan kaki para pengunjung yang melintasi atau yang duduk diatas rumput.

Kondisi ini cukup membuat para petugas Monas harus melakukan perawatan lebih ekstra. Contohnya, setiap pagi, para petugas wajib menyiram dahulu rumput-rumput Monas.

  1. Jumlah TGUPP Yang Fantastis

Dialokasikan anggaran Rp 28 miliar untuk 73 orang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) DKI telah disepakati dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Kalau dilihat dari beberapa peraturan yang mengatur jumlah TGUPP, jumlah yang ditentukan Anies sangat fantastis.

Lihat saja, Pergub Nomor 83 Tahun 2013 yang disusun oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Pergub ini ditetapkan pada 12 Agustus 2013 dan diundangkan pada 16 Agustus 2017. Dalam pergub ini disebutkan, anggota TGUPP terdiri dari seorang ketua yang merangkap sebagai anggota, seorang wakil ketua yang merangkap sebagai anggota, dan beranggotakan paling banyak 7 orang. Anggota TGUPP terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI dan profesional atau ahli.

Kemudian, Pergub Nomor 163 Tahun 2015 yang ditandatangani mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama saat menggantikan Jokowi. Pergub ini merupakan revisi pergub yang ditandatangani Jokowi. Dalam pasal 8 disebutkan, anggota TGUPP terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan paling banyak 9 orang anggota. Artinya, saat itu Ahok mengusulkan penambahan 2 orang anggota TGUPP. Ketentuan anggota TGUPP sama, terdiri dari PNS DKI dan profesional atau ahli. Pergub tersebut ditandatangani Ahok pada 30 April 2015 dan diundangkan 6 Mei 2015.

Selanjutnya, Pergub Nomor 410 Tahun 2016 yang disusun saat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta periode 26 Oktober 2016 hingga 12 Februari 2017. Dalam pergub ini mengatur posisi Tim Walikota Untuk Percepatan Pembangunan (TWUPP) dipisahkan dari TGUPP. Berbeda dengan TGUPP yang bertanggung jawab pada gubernur, TWUPP bertanggung jawab atas tugas percepatan pembangunan di tingkat Wali Kota atau Bupati. Di Bab IV pasal 8 dalam pergub ini menyebutkan, anggota TWUPP terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan paling banyak terdiri dari 5 orang anggota. TWUPP berkedudukan di setiap kota administrasi dan kabupaten administrasi, dan beranggotakan PNS DKI dan profesional. Pergub ini ditandatangani dan diundangkan oleh Sumarsono pada 30 Desember 2016.

Terakhir, Pergub Nomor 411 Tahun 2016 yang juga disusun pada Plt Gubernur DKI, Sumarsono. Ia merevisi Pergub No. 163 tahun 2015 tentang TGUPP. Dalam pergub ini, TGUPP beranggotakan seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan paling banyak terdiri dari 15 orang anggota. Pergub ini ditandatangani dan diundangkan bersamaan dengan pengesahan Pergub Nomor 410 Tahun 2016 tentang TWUPP, yakni pada 30 Desember 2016.
Kami menilai, TGUPP yang sekarang dengan jumlah fantastis dengan alokasi anggaran Rp 28 miliar justru APBD DKI. Karena fungsinya tumpang tindih dengan SKPD. Seperti didalam struktur organisasi TGUPP, didalamnya dibentuk Komite Pencegahan Korupsi atau KPK KW fungsinya hampir sama dengan Inspektorat.

Kami melihat TGUPP ini tidak lebih dari lapangan kerja bagi timses Anies saat Pilkada lalu, bukan dengan mekanisme rekruitmen profesional. Dana publik semestinya digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik, bukan untuk balas jasa politik. Saat Jokowi-Ahok sampai Djarot, TGUPP itu dibentuk untuk menampung ‘eselon II’ yang digeser dari posisi kepala dinas. Gajinya pun diambil dari belanja pegawai. Sekalipun ada anggaran diluar belanja pegawai diambil dari dana operasional gubernur. TGUPP sekarang ini berubah dan anggarannya pun cukup banyak Rp 28 miliar setahun.

  1. Penataan Pasar Tanah Abang

Yang juga menjadi perhatian kami yakni penataan kawasan Pasar Tanah Abang. Gubernur Anies sepertinya lupa bahwa saat era Jokowi para PKL ditertibkan dan masuk ke Blok G. Saat itu pasar tradisional yang terkenal di mancanegara ini menjadi sangat nyaman, kemacetan pun berkurang karena jalan difungsikan sebagai seharusnya. Karena itulah Presiden Jokowi mengajak Bos Facebook, Mark Zukerberg ke Tanah Abang dan sejumlah kepala negara juga diajak kesana.

Sekarang kondisinya berbalik 180 derajat. Berdalih tidak mau menertibkan, Gubernur Anies justru mengorbankan satu jalan untuk PKL dapat berdagang. Akibatnya, kawasan Pasar Tanah Abang semain kumuh, dan kemacetan semakin menjadi parah. Niatan memuliakan pejalan kaki dengan trotoar yang steril pun gagal, karena sampai saat ini trotoar masih dikuasai PKL.

Fraksi PDI Perjuangan mendesak Anies segera mengembalikan fungsinya jalan sebagaimana diatur UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena terbukti kondisi Pasar Tanah Abang pascapenataan makin kacau. Kami ingatkan kepada Anies jangan karena kepentingan segelintir orang, mengorbankan suara mayoritas.

Fraksi PDI Perjuangan melihat keputusan Gubernur DKI menutup ruas jalan di depan stasiun Tanah Abang untuk PKL telah banyak melanggar aturan hukum yang ada.

Ada tiga aturan hukum yang dilanggar. Pertama, Pasal 25, 27, 61 Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Ketika pasal ini menerangkan larangan berjualan di badan jalan dan trotoar serta mengatur sanksi ancaman pidana kurungan sekitar 10 hari hingga 60 hari atau denda minimal Rp 100.000 hingga Rp 20 juta.

Kedua, pasal 25, 28 dan 275 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam kedua pasal ini, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan. Bila melanggar aturan akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 juta.

Ketiga, pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Kami menilai kebijakan ini akhirnya akan berakhir pada politik adu domba. Yakni mengadu domba masyarakat antara PKL dengan para sopir angkot yang mencari rezeki di Tanah Abang. Terbukti adanya demo sopir angkot yang merasa kehilangan rezeki sejak kebijakan tersebut dilakukan. Kami ingatkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, jangan mengambil kebijakan demi kepentingan segelintir orang dengan menginjak dan merugikan banyak pihak.

  1. Pascaputusan MA tentang Pencabutan Aturan Larangan Motor

Pada penataan kawasan jalan protokol MH. Thamrin-Merdeka Barat, kami Fraksi PDIP menyesalkan lambatnya eksekusi kebijakan yang harusnya dilakukan cepat oleh Gubernur pasca dibatalkannya Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor oleh Mahkamah Agung.

Yang perlu disadari adalah, jalan tersebut merupakan kawasan ring 1 yang menjadi akses vital pejabat negara maupun tamu dari mancanegara saat berada di Jakarta. Sebagai pemerintah, menjadi wajib hukumnya untuk mengatur masalah ketertiban di jalan raya. Apalagi bila mengingat tingginya angka kecelakaan yang menimpa kendaraan roda dua tiap tahunnya.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan, bahwa tugas pemerintah itu salah satunya mengatur, jadi jangan pernah haramkan membuat aturan. Harusnya, Gubernur Anies dapat membuat aturan yang mengatur pembatasan penggunaan kendaraan. Sebab, Manajemen lalu lintas itu dilindungi oleh UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 133 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kami mendukung upaya menertibkan kendaraan roda dengan diberikannya jakur khsusus di Jalan Thamrin dengan simbol berupa karpet kuning. Tapi yang terjadi saat ini adalah Sejumlah pengemudi sepeda motor yang melintasi Jalan Thamrin enggan menggunakan jalur karpet khusus kuning. Padahal Dinas Perhubungan DKI sebelumnya menyatakan pengemudi sepeda motor yang tidak mematuhi rambu tersebut akan ditilang. Jadi dimana pemerintah saat ini?

  1. Rusunami Berkonsep Rumah DP Nol Rupiah

Pembiayaan Rusunami DP 0 Rupiah yang baru diluncurkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai menjiplak program sejuta rumah milik Presiden Joko Widodo. Sayangnya harga yang dijual jauh lebih tinggi sehingga tidak bisa dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. program sejuta rumah milik Jokowi memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau program KPR bersubsidi dengan bunga sampai 5,5 persen pertahun dengan jangka waktu sampai 20 tahun.Kemudian, harga jual rumah Rp 100 juta sampai Rp 135 juta untuk rumah tapak.

Cicilan yang diharus dilunasi oleh MBR hanya Rp 825 ribu sampai Rp 1,1 juta perbulan. Dengan begitu, sesuai dengan persyaratan bank masyarakat dengan pendapatan Rp 3 perbulan masih bisa mencicil. Kalau rusunami yang diluncurkan Gubernur Anies itu cicilan minimal Rp 1,5 juta sampai Rp 2,6 juta. Artinya pendapatan minimal Rp 4,5 juta. Sedangkan UMR DKI Rp 3,6 juta. Jadi rusunami DP 0 rupiah itu bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tapi kelas menengah.

Kemudian kalaupun bunganya ditanggung pemerintah maka itu melanggar Permendagri No. 21/2011 sebagai perubahan kedua Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Yakni, Pasal 54A ayat (6) Permendagri itu memang menyebut penganggaran kegiatan tidak boleh melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah. Ingat, kepala daerah tidak bisa bikin program yang pembiayaannya sampai 20 tahun. Karena masa pemerintahan mereka, minimal lima tahun hinggal maksimal 10 tahun bila terpilih kembali.

Selain itu, dalam program ini terlihat inkonsistensi kerja Anies dan Sandiaga. Dulu dijanjikan akan dibangun rumah tapak dengan harga cicilan yang murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ternyata sekarang kenyataannya dilapangan, justru DP nol rupiah dibangun dalam bentuk rumah susun sederhana milik (rusunami) yang tidak bisa dicicil oleh MBR.

  1. OK OTrip Diterapkan Setengah Hati

Mengenai program OK Otrip dengan kepanjangan One Karcis One Trip, menurut kami diterapksan setengah hati. Kami dari kalangan wakil rakyat justru lebih mendukung setiap yg ber-KTP DKI digratiskan saja sekalian. Manfaatkan APBD yang ada jadi dimaksimalkan subsidinya buat rakyat.

Tidak perlu pakai OK Otrip, langsung digratiskan bagai warga DKI Jakarta. Tidak perlu pakai penerapan durasi tiga jam. Karena APBD DKI sudah begini tinggi, apa yang bisa kita kembalikan buat warga ya berupa transportasi gratis.

Pemerintah Kota Bandung saja mampu menggratiskan warganya. Di Bandung itu setiap orang yang berseragam itu gratis, yang sekolah, yang kerja, yang PNS disana, mahasiswa juga. Itu yang kami dapatkan saat kunjungan kerja ke daerah-daerah.

Bayangkan APBD mereka di Bandung berapa, berapa persen bedanya dengan kita. Di Bandung saja mampu, masa kita tidak bisa memberikan layanan yg membuat masyarakat puas.

Berapa sih subsidinya? Tidak akan sampai Rp 1 triliun. Kembalikan dari Rp 71 triliun, Rp 1 Triliunnya untuk subsidi transportasi warga. Salah? Enggak? Justru nama Gubernur bagus, nama eksekutifnya bagus.

  1. Becak Dioperasikan Lagi

Fraksi PDI Perjuangan mengkritik kebijakan terbaru Gubernur Anies, yaitu menghidupkan kembali becak. Harusnya, Anies belajar dari pengalaman Gubernur DKI Sutiyoso. Yang pada tahun 1998, Bang Yos – sapaan akrab Sutiyoso – sempat mengizinkan becak beroperasi. Setelah sempat dilarang oleh Gubernur DKI sebelumnya, Soerjadi Soedirdja.

Namun karena menimbulkan persoalan baru, yakni selain tidak manusiawi, juga sulit mengatur keberadaan tukang becak dan tidak sesuai dengan kondisi Jakarta sebagai Ibu Kota negara, maka tahun 2001, Bang Yos merazia dan menghapuskan becak dari Jakarta.

Meski direncanakan becak akan dijadikan angkutan lingkungan, menurut Fraksi PDI Perjuangan hal itu tidak diperlukan. Karena sudah ada transportasi alternatif lain yang sesuai dengan perkembangan kota modern dan megapolitan. Yaitu, sudah banyak bajaj berbahan bakar gas (BBG) yang menjadi angkutan lingkungan, lalu Qute yang menggantikan bemo. Serta dibantu oleh transportasi ojek berbasis aplikasi.

Dioperasikannya becak merupkan salah satu kontrak politik yang ditandatangani Anies dan Sandi saat kampanye Pilkada DKI 2012. Kontrak politik tersebut diajukan oleh Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu yang ditandagani Anies pada tanggal 2 Oktober 2016.

  1. Pencabutan HGB Pulau Reklamasi

Anies-Sandi perlu banyak belajar soal pengelolaan pemerintahan agar dapat menghargai keputusan pemerintah mengenai sertifikat HGB yang telah diterbitkan. Bahwa HGB itu muncul karena ada rekomendasi dari pemerintah provinsi yakni DKI Jakarta. Kalaupun ingin mencabut , Anies-Sandi mengajak duduk DPRD DKI untuk membahas rekomendasi pencabutan HGB kepada BPN sesuai dengan janjinya ketika paripurna perdana.

Kemudian, mereka harus menjelaskan kenapa harus dicabut? Cepatnya waktu penerbitan itu bukan alasan, seharusnya mereka menjelasan bahwa HGB itu melanggar aturan. Kalau tidak ada yang dilanggar maka tidak ada alasan untuk dicabut. Parahnya, alasan lain dari anies sandi yakni soal kewenangan Menteri. Memang benar menteri bisa membatalkan tapi apa alasannya.

Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan. Dengan begitu, Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Maka dalam menghadirkan kebijakan harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

  1. OK OCE Tak Berpihak Pada Pelaku UMKM

OK OCE, salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno, dinilai tidak konsisten karena pemberian modal untuk peserta ternyata bukan dana bergulir, melainkan dana dari bank dengan bunga 13 persen.

Selama masa kampanye, Sandi berkomitmen memberikan modal khusus bagi para peserta tanpa jaminan apapun. Namun ia kemudian meralat pernyataannya. Sandi mengatakan kalau ia dan Anies tidak pernah berjanji memberikan modal. Yang mereka janjikan adalah kemudahan akses untuk mendapatkan modal dari bank.

Sayangnya, kemudahan akses mendapatkan modal pun tidak dapat dipenuhi oleh Anies dan Sandi. Justru, pelaku UMKM diberikan kemudahan mendapatkan modal ke Bank DKI tetap dengan jaminan sertifikat rumah dan bunga 13 persen.

Padahal selama ini, selama kepemimpinan Jokowi, Ahok dan Djarot, para pelaku UMKM diberikan kemudahan mendapatkan bantuan modal. Bahkan sudah dua tahun, Pemprov DKI gencar memaksa semua pelaku usaha membuka rekening di bank. Tujuannya karena Pemprov DKI ingin dapat pelajari arus kas usahanya. Sebab, kadang-kadang UMKM yang meminta kredit, tidak mempunyai arus kas.

Bahkan Pemprov DKI menyediakan kredit untuk pelaku UMKM sebesar Rp 1 triliun selama setahun. Dengan konsep bagi hasil, 80 persen untuk pelaku UMKM dan 20 persen untuk Pemprov DKI.

Sumber : Fraksi PDI Perjuangan, DPRD DKI Jakarta

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *