Anggota Dewan Perwakiilan Rakyat (DPR) Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Masinton Pasaribu di Jakarta, Kamis (25/1), mengatakan, kinerja 100 hari pasangan Gubernur Anies-Sandi masih belum seefektif kinerja gubernur sebelumnya, Jokowi-Ahok.Masinton paham, jangka 100 hari memang bukan suatu patokan baku dalam melihat kinerja. Namun, ia menyoroti progres dari program-program janji kampanye gubernur saat ini yang belum dirasakan, seperti yang diutarakan masyarakat kepada anggota DPR yang mewakili Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri ini.

PRAYOGI DWI SULISTYO UNTUK KOMPAS

Suasana kesemrawutan Tanah Abang, Jakarta Pusat pasca pengalih fungsian Jalan Jatibaru Raya untuk pedagang kaki lima, Minggu (21/1)

“Dulu, 100 hari Jokowi-Ahok, banyak perubahan terlihat. Mulai dari Kartu Jakarta Pintar, Penataan PKL (Pedagang Kaki Lima) di Tanah Abang, dan sebagainya. Sekarang, janji kampanye masih belum banyak terlihat, malah ada beberapa kebijakan yang belum dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya saat ditemui seusai rapat Komisi III di Nusantara II, Komplek DPR RI.

Dulu, 100 hari Jokowi-Ahok, banyak perubahan terlihat. Mulai dari Kartu Jakarta Pintar, Penataan PKL (Pedagang Kaki Lima) di Tanah Abang, dan sebagainya. Sekarang, janji kampanye masih belum banyak terlihat, malah ada beberapa kebijakan yang belum dirasakan langsung oleh masyarakat

Beberapa kebijakan dinilai Masinton masih kontroversial, seperti penutupan jalan Jatibaru dan penggunaan kembali becak yang dinilai menambah kemacetan. Anggota yang berasal dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berujar, masyarakat menginginkan Jakarta yang tertib, aman, dan bisa menyatukan semua pihak di dalamnya.

“Mungkin ini perbedaannya, mana yang langsung kerja, kerja, dan kerja, dibandingkan yang hanya wacana dan kebanyakan istilah. Saya berharap, siapapun yang memimpin Jakarta, bisa mengakomodir keinginan masyarakat. Keinginan untuk sejahtera,” tuturnya.

Mungkin ini perbedaannya, mana yang langsung kerja, kerja, dan kerja, dibandingkan yang hanya wacana dan kebanyakan istilah

Butuh waktu

Dihubungi terpisah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prabowo Soenirman, menganggap pemerintahan masih membutuhkan waktu untuk merealisasikan janji kampanyenya.Soenirman membicarakan kinerja pemerintahan di era Anies-Sandi yang sedang berjalan, seperti program OK-OCE. Saat ini, tuturnya, OK-OCE hampir mencapai 5.000 peserta dan ini dinilai sebagai hal yang positif.

Anggota dewan yang berasal dari Partai Gerindra ini juga membeberkan beberapa kebijakan yang dikritik oleh masyarakat, seperti rumah dengan uang muka nol persen dan penutupan jalan di Jatibaru, Tanah Abang. Ia menjelaskan, jalan Jatibaru digunakan sebagai tempat berdagang PKL sebelum Blok G dibangun kembali.

“Bangunan blok G sudah berumur sekitar 30 tahun, jadi perlu dibangun ulang. Renovasi ini membutuhkan waktu dua tahun. Nantinya, Blok G yang dibangun akan langsung terkoneksi dengan stasiun. Setelah itu, PKL yang ada di jalan baru diarahkan kembali ke blok G,” tuturnya.

Menurut Soenirman, rumah DP 0 persen memang diajukan untuk masyarakat menengah, dan untuk masyarakat kecil telah disediakan rusunawa. “Jadi semuanya dapat, sesuai dengan kemampuannya,” tuturnya.

Sesuai hukum

Selain Masinton, Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi’i juga memiliki pandangan mengenai kinerja 100 hari pasangan gubernur saat ini. Ia berargumen, kebijakan dan program yang ada sebaiknya jangan terlalu dipersoalkan jika tidak melanggar hukum dan tidak merugikan masyarakat.

Syafi’i menjelaskan, harus ada standar yang jelas untuk mempersoalkan kebijakan, seperti kepatuhan terhadap hukum dan keberpihakan kepada rakyat. “Kalau ternyata kebijakan itu sesuai dengan kebutuhan publik, tidak melanggar hukum, aneh juga kalau dipersoalkan,” ujarnya. (DD12)

Sumber : kompas.id