Kedewasaan Politik Amat Dibutuhkan

Jakarta, — Proses demokrasi membutuhkan kedewasaan politik dari berbagai pihak. Pemerintah diharapkan tetap menjunjung tinggi netralitas. Sementara pihak yang berkontestasi diharapkan tidak menghalalkan segala cara.

Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Kursus Reguler Angkatan (KRA) 25/1992 Jenderal (Pol) (Purn) Roesmanhadi mengatakan, Pilkada 2018 dapat membawa dinamika yang bisa menjadi ancaman bagi keberlangsungan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan antisipasi. Salah satu antisipasinya adalah dengan menjaga netralitas.

”Pemerintah perlu menjaga netralitas TNI dan Polri,” kata Roesmanhadi seusai meluncurkan buku-buku hasil diskusi KRA 25/1992, Sabtu (27/1), di Jakarta. Hasil diskusi itu akan dijadikan sebagai bahan masukan kepada pemerintah.

Pemerintah perlu menjaga netralitas TNI dan Polri.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agum Gumelar, menyoroti situasi saat ini seolah masih terjadi euforia reformasi. Seolah-olah atas nama reformasi, semua pemikiran bisa berkembang. Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat sulit mengontrol lalu lintas informasi di media sosial. Hal ini dimanfaatkan kelompok tertentu untuk menciptakan perpecahan. Oleh karena itu, kedewasaan masyarakat sangat dibutuhkan dalam berpolitik. ”Pro dan kontra itu wajar dalam demokrasi, tetapi jangan menggergaji pemerintah atau malah jadi radikal,” kata Agum.

Menurut dia, kandidat dalam pilkada jangan menganggap kandidat lain sebagai musuh yang harus dihancurkan. Kandidat lain itu harus dilihat sebagai rival dalam kontestasi politik. ”Jangan dianggap musuh, nanti jadi bisa menghalalkan segala cara,” ujar Agum.

Ujaran kebencian

PRAYOGI DWI SULISTYO

Ketua Bawaslu Abhan.

Sumber : kompas.id

Guna menjaga kampanye Pilkada 2018 berlangsung konstruktif, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan meminta penyedia layanan media sosial di Indonesia menghapus konten berisi ujaran kebencian. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, jika penyedia layanan media sosial, seperti Facebook, Twitter, atau Instagram, tak menghapus konten itu sampai dengan jangka waktu tertentu, pihaknya akan meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberi peringatan.

Pendelegasian kewenangan kepada Bawaslu untuk aktif menghapus konten berisi ujaran kebencian serta menyinggung suku, ras, agama, dan antargolongan dimungkinkan dengan adanya nota aksi bersama yang akan ditandatangani Bawaslu, KPU, dan Kemkominfo, Rabu (31/1). (GAL/EDN)

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *