KOMPAS/HANDINING

Simon Saragih, Wartawan Senior Kompas

”Tanpa jalur kereta api, negara Kongo tidak bernilai sepeser pun,” demikian kutipan dari seorang penjelajah di akhir abad ke-19 bernama Henry Morton Stanley.

Tanpa akses ke sumber daya energi, setiap rencana pembangunan dan pengembangan sosial terkait itu jelas akan terhambat. Demikian antara lain kutipan yang dibawakan ekonom Afrika Selatan, Xoliswa Jafta, saat berbicara pada seminar tentang pembangunan ekonomi pada 19 Mei 2017 di Johannesburg, Afrika Selatan.

Afrika merupakan benua yang akut soal pengadaan infrastruktur. Jafta melanjutkan bahwa ketersediaan infrastruktur meningkatkan pembangunan ekonomi yang merata, memperluas basis perekonomian, dan menaikkan potensi pertumbuhan.

AP

Arsip foto ini memperlihatkan para wanita yang terpisah dari keluarga mereka akibat konflik mengangkut bantuan yang disalurkan PBB di kota Rutshuru, RD Kongo, 2008.

Pembangunan infrastruktur membuka kesempatan ekonomi, mengatasi hambatan sosial, dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Jika dipadu dengan pembangunan infrastruktur jenis lain, akan lahir sistem transportasi terintegasi, efisien, dan terandalkan.

Kemampuan bangsa dalam persaingan global juga berpotensi terangkat, terutama dalam merangsang kedatangan investor asing. Ini akan menciptakan fondasi kuat bagi ekonomi berkelanjutan.

Pembangunan jalan terjadi di Papua, Sulawesi, Kalimatan, Pulau Jawa. Terakhir, dilakukan peresmian jalan tol di Lampung, bagian dari Trans-Sumatera.

Negara maju seperti AS juga dikenal dengan pembangunan jaringan kereta api yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini menjadi karakter utama yang diturunkan dari era Presiden AS Franklin Delano Roosevelt, yang menekankan pembangunan ekonomi berbasis pengembangan infrastruktur.

Pernyataan APEC 2013

Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) pada 2013 di Bali. Indonesia cukup berani menegaskan lewat cetak biru Konektivitas APEC (APEC Connectivity Blueprint).

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Rusia Vladimir Putin berjabat tangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disaksikan pemimpin dan perwakilan pemimpin negara selesai pembacaan pernyataan bersama hasil Konferesi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2013 di Nusa Dua, Bali.

Cetak biru itu seperti terlihat dari dokumen Departemen Luar Negeri RI bertuliskan, ”Memastikan bahwa kerja sama konektivitas dan infrastruktur menjadi visi APEC hingga 2025.”

Namun sayang, Indonesia sendiri sempat bergerak lamban dalam pembangunan infrastruktur. Kongesti terjadi di jalanan, di bandara-bandara di seantero Nusantara yang padat aktivitas. Seakan sulit membayangkan pembangunan jalan layang, bawah tanah, hingga terbayang bahwa itu semua rasanya seperti sesuatu yang mustahil.

Untunglah geliat pembangunan infrastruktur menjadi salah satu warna utama dari kegiatan pembangunan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Pembangunan jalan terjadi di Papua, Sulawesi, Kalimatan, Pulau Jawa. Terakhir, dilakukan peresmian jalan tol di Lampung, bagian dari Trans-Sumatera.

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo membuat video blog bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kanan) dan Menteri BUMN Rini Soemarno (tengah) seusai meresmikan seksi II-VI dari Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (13/10/2017) sore. Seksi II-VI ini menghubungkan Kualanamu dan Sei Rampah dan bagian dari Jalan Tol Trans-Sumatera sepanjang 2.704 kilometer.

Belum tergolong dahsyat atau signifikan, tetapi jelas membongkahkan harapan dan optimisme. Ini hal yang patut dibanggakan. Sebab, pembangunan infrastruktur serupa dengan mengangkat harkat warga dari sisi status sosial ekonomi.

Sederhana saja logikanya, bagaimana kita berharap petani akan makmur jika jalan bagus dan mulus ke pertanian tidak ada. Bagaimana petani mengangkut dengan cepat hasil panennya. Ini baru contoh dasar, yang selama ini tidak menjadi perhatian utama pemerintah.

Sumber : kompas.id