MACHRADIN WAHYUDI RITONGA UNTUK KOMPAS

Uskup Agats Aloysius Murwito (ketiga dari kanan bawah) memberikan penjelasan tentang kondisi terkini Agats kepada Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo (ketiga dari kanan bawah) beserta pimpinan dan wartawan di Jakarta, Senin (29/1).

Jakarta, — Masyarakat Distrik Agats membutuhkan pendampingan dalam membangun pola hidup bersih dan sehat sehingga terbebas dari berbagai penyakit. Peran pemerintah dibutuhkan karena permasalahan yang ada di Agats tidak sanggup diselesaikan oleh lembaga ataupun kelompok kemanusiaan saja.

Saat mengunjungi Redaksi Kompas di Jakarta, Senin (29/1), Uskup Agats  Aloysius Murwito menjelaskan, permasalahan di Agats terjadi karena kompleksitas dalam upaya penerapan pola hidup sehat. Ia mengatakan, kondisi geografis Distrik Agats dekat dengan pantai yang memiliki pasang surut.

Di lain sisi, fasilitas sanitasi di Agats masih belum modern sehingga masyarakat di sana, terutama perdesaan, masih membuang hajat sembarangan.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Petugas Keuskupan Asmat menurunkan bahan makanan bantuan bagi warga Asmat yang menderita gizi buruk di Kantor Keuskupan Asmat, Agats, Asmat, Papua, Selasa (16/1).

”Normalnya, Agats itu berada satu meter di atas permukaan laut (mdpl). Ketika laut pasang, air menggenangi kawasan permukiman. Jadi, sisa kotoran mereka kadang terbawa. Karena itu, masyarakat banyak yang terjangkit penyakit. Anak-anak bermain di tempat yang kotor,” ujarnya.

Kebiasaan hidup masyarakat yang bersifat seminomaden juga memengaruhi pendidikan dan pola hidup sehatnya. Aloysius menceritakan, masyarakat Asmat umumnya dan Agats khususnya memiliki kebiasaan berburu dan mengumpulkan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tidak jarang mereka berburu hingga berhari-hari dan membawa anak-anaknya.

Kebiasaan ini, tutur Aloysius, membuat desa sering ditinggal penduduk dan anak-anak tidak bersekolah. ”Anak-anak di sana lebih senang bermain di hutan bersama orangtua dibandingkan ke sekolah. Kampung juga lebih sering kosong. Makanya, petugas-petugas tidak optimal dalam memberikan pelayanan. Seharusnya mereka lebih sabar, dan mencoba mengubah pola hidup masyarakat sehingga lebih teratur,” ujarnya.

Aloysius berharap pemerintah memberikan bantuan karena permasalahan ini sulit diselesaikan pihak swasta, di antaranya lembaga kemanusiaan dan keagamaan. Ia mencontohkan, pembukaan lahan dan pembangunan sanitasi yang layak di kampung-kampung bisa mengurangi dampak penyakit akibat lingkungan yang tidak bersih.

Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Rikard Bagun, yang juga ikut ke dalam diskusi bersama Redaksi Kompas, berpendapat, Agats memang perlu mendapatkan pendampingan dalam menerapkan standar hidup layak. Ia mengatakan, biaya yang sangat mahal membuat pihak swasta memiliki keterbatasan dalam memberikan bantuan.

Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo menjelaskan, saat ini bantuan Dana Kemanusiaan Kompas (DKK) diberikan dalam beberapa tahap karena proses pengangkutan yang membutuhkan waktu.

Ia menyatakan, Kompas berupaya menunjukkan kepada masyarakat, termasuk pemerintah, bahwa di ujung Indonesia ada saudara yang membutuhkan bantuan di Kabupaten Asmat umumnya, dan Agats khususnya. Pemerintah, kata Budiman, harus lebih memperhatikan tempat-tempat yang tidak terjangkau seperti daerah ini. ”Jangan samakan Agats dengan Jakarta,” katanya. (DD12)

Sumber : kompas.id