Pemprov DKI Diminta Atasi Masalah Pelayanan Kesehatan Ini…

Jakarta Research Public and Policy (JRPP) menggelar diskusi integrasi layanan kesehatan pada tiga bulan kepemimpinan Anies-Sandi di Jakarta Creative Hub, Rabu (17/1/2018). Dalam diskusi tersebut hadir Kadis Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto dan Waketum Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan (Irsjam) Rachmat Mulyana Mamet.
Jakarta Research Public and Policy (JRPP) menggelar diskusi integrasi layanan kesehatan pada tiga bulan kepemimpinan Anies-Sandi di Jakarta Creative Hub, Rabu (17/1/2018). Dalam diskusi tersebut hadir Kadis Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto dan Waketum Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan (Irsjam) Rachmat Mulyana Mamet. (Ridwan Aji Pitoko/KOMPAS.com)
 JAKARTA, – Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan atau Irsjam mencatat beberapa permasalahan terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit yang ada di DKI Jakarta.

Permasalahan itu sedikit banyak memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Ibu Kota.

“Problema di rumah sakit yang pertama itu antrean panjang di poliklinik dan juga antrean panjang pada operasi yang direncanakan,” kata Wakil Ketua Umum Irsjam Rachmat Mulyana Mamet, di Jakarta Creative Hub, Rabu (17/1/2018).

Kemudian, lanjut Rachmat, masalah yang kedua yakni kurangnya ruang perawatan intensif bagi bayi dan anak kecil, serta untuk orang dewasa.

Kekurangan itu terjadi karena rumah sakit-rumah sakit di Jakarta kerap menerima pasien dari berbagai kota lainnya di luar Jakarta sehingga sering kali penuh.

“Terutama ruang perawatan intensif buat bayi ya, di Jakarta itu masih sangat kurang dan antar direktur rumah sakit pun sering kepayahan dalam berkoordinasi karena hanya lewat grup WhatsApp saja, belum ada aplikasi untuk integrasinya,” kata Rachmat.

Permasalahan berikutnya yakni tingginya harga labu darah. Rachmat menyampaikan, harga labu darah yang mesti dibayarkan pihak rumah sakit ke PMI pun cukup tinggi, yakni Rp 510.000.

“Untuk warga KTP DKI, harga labu darah itu disubsidi Pemprov sebesar Rp 150.000. Jadi mereka tinggal bayar Rp 360.000, tetapi pihak RS tetap membayar Rp 510.000 jika ada pasien butuh transfusi darah,” papar dia.

Atas dasar segala permasalahan tersebut, Irsjam meminta Pemprov DKI Jakarta untuk segera mengatasinya demi kelancaran pemberian fasilitas pelayanan kesehatan bagi warga DKI Jakarta.

Untuk antrean pasien misalnya, kata dia, Pemprov DKI sedianya menyediakan fasilitas antrean online untuk semua rumah sakit di Jakarta.

“Saat ini antrean online itu memang sudah ada, tetapi baru di rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah,” ucap Rachmat.

Kemudian, berkaitan dengan keberadaan ruang perawatan intensif, Rachmat meminta kepada Pemprov DKI agar dalam mengembangkan unit di RSUD juga menambah jumlah ruang perawatan intensif terutama bagi bayi dan anak-anak.

“Selanjutnya adalah subsidi labu darah sebesar 100 persen sehingga pembelian labu darah bisa sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah,” kata Rachmat.

Sumber : megapolitan.kompas.com

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *