Fraksi PDIP Matangkan Pengajuan Interpelasi Anies

Dok.MI/Arya Manggala

PENGGUNAAN hak interpelasi oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta terhadap Gubernur DKI Anies­ Baswedan masih dimatangkan. Komunikasi dengan fraksi lain terus digalang. Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengungkapkan pengajuan interpelasi Fraksi PDIP akan digabung dengan fraksi yang juga mengajukan. Namun, ia belum bisa menyebutkan fraksi mana saja yang sudah menyambut rencana interpelasi tersebut.

“Fraksi siapa saja, ya internallah itu. Tapi sekali lagi ada beberapa fraksi yang sudah kita ajak bersama-sama mengaji persoalan yang ada di Jakarta ini,” papar Gembong, kemarin.

Anggota DPRD dari Fraksi PDIP Yuke Yurike menambahkan pihaknya tengah mengaji sejumlah kebijakan gubernur yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan menabrak perundang-undangan. Sekarang ini, pihaknya masih membutuhkan waktu untuk menyaring pengaduan masyarakat terkait kebijakan Anies-Sandi.

Yuke mencatat setidaknya ada empat kebijakan gubernur yang dinilai bertentangan dengan undang-undang. Misalnya, penataan kawasan Tanah Abang yang membuat sentra bisnis grosir terbesar di Asia Tenggara tersebut kembali semrawut.

Begitu juga dengan usulan pencabut­an sertifikat hak guna bangunan Pulau Reklamasi yang mengundang polemik, pencabutan aturan larang­an sepeda motor di Jalan Thamrin, serta mengizinkan becak kembali beroperasi di Jakarta. “Yang jelas enggak lama lagi. Kita juga akan lihat respons kawan-kawan lain,” ujarnya

Di tempat yang sama, Gedung DPRD DKI, anggota DPRD dari Fraksi PKS Tubagus Arif menilai interpelasi merupakan hak seluruh anggota dewan untuk mengkritisi kebijakan pemda.

Namun, ia mengajak semua pihak untuk melihat kinerja Anies secara proporsional. Dia menilai Anies-Sandi telah melakukan gebrakan dengan membuat kebijakan yang prorakyat dalam 100 hari kerja.

“Wajar saja teman-teman mengkritisi untuk perbaikan, tetapi kan dalam 100 hari sudah banyak gebrakan dari KJP Plus, DP nol rupiah, bahkan mengenai reklamasi,” tegasnya.

Sekretaris Fraksi Hanura DPRD DKI Veri Yonnefil menyatakan sikap partainya tidak akan turut serta. “Kami tak akan ikut interplasi. Biarkan Anies-Sandi bekerja,” cetus Veri.

Veri menilai 100 hari Anies-Sandi menakhodai Ibu Kota masih berjalan sesuai koridor dan cukup baik. Menurut dia, kebijakan Pemprov DKI masih berpihak kepada masyarakat.

Apabila roda pemerintahan Anies-Sandi menyimpang, dia menegaskan Hanura akan ajukan interplasi bila diperlukan. (Mal/J-2)

Sumber : mediaindonesia.com

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *