Program Rumah DP Nol Rupiah Dinilai Berpotensi Rugikan Warga

Jakarta – Anggota Komisi C DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo, menilai penerapan rumah dengan down payment (DP) atau uang muka nol rupiah berpotensi merugikan warga. Alasannya, belum adanya kajian matang yang menyertai program tersebut.

“Seharusnya, Gubernur DKI Jakarta menyiapkan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) terlebih dahulu. Sebelum memulai pembangunan hunian tersebut,” kata Dwi di DPRD DKI, Jakarta, Senin (12/2).

Aturan hukum yang dibuat, misalnya, menyangkut mekanisme dan prosedur pembangunan. Lalu skema pembayaran, maupun pembiayaannya yang berasal dari APBD DKI Jakarta.

Terlebih saat ini, telah ada regulasi terkait kredit properti yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tentang rasio Loan to Value (LTV) untuk Kredit Properti, rasio Financing to Value (FTV) untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

Tidak hanya aturan, Dwi Rio juga menyoroti salah satu persyaratan bagi warga untuk rumah vertikal ini. Di mana hanya warga yang bergaji tidak kurang Rp 7 juta perbulan yang dapat memiliki rumah DP Nol Rupiah.

“Hal ini menjadikan program tersebut tidak berazas keadilan. Padahal, program tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pembayaran uang mukanya,” ujarnya.

Sumber: BeritaSatu.com

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *