Obat Trastuzumab tidak lagi Dijamin BPJS

Jakarta, BPJS Kesehatan memutuskan untuk tidak lagi menjamin salah satu obat bagi pasien kanker payudara stadium lanjut, yakni trastuzumab. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Klinis dan akan berlaku mulai 1 April mendatang.

“Pasien yang sudah mendapat terapi ini sebelum 1 April akan dijamin hingga periode terapinya selesai. Tetapi untuk pasien yang baru terdiagnosis tidak dijamin,” ujar Asisten Deputi Bidang Utilisasi dan Anti-fraud Rujukan BPJS Kesehatan, Elsa Novelia, pada seminar Harapan Penderita Kanker di Era BPJS, di Jakarta, kemarin (Rabu, 28/2).

Elsa menjelaskan Dewan Pertimbangan Klinis menilai trastuzumab tidak efektif untuk terapi kanker payudara stadium lanjut. Karena itu, keberadaan obat tersebut dalam daftar Formularium Nasional (Fornas) ditinjau ulang.

“Ada pilihan obat lain. Harganya memang lebih mahal. Tapi kita tidak melihat aspek biaya saja, juga efektivitas obat tersebut,” terang Elsa.

Asosiasi kedokteran sangat menyayangkan keputusan itu. Ketua Perhimpunan Hematologi Onkologi Medik Ilmu Penyakit Dalam Indonesia (Perhompedin) Cabang DKI Jakarta dr Ronald A Hukom SpPD KHOM mengatakan transtuzumab sangat dibutuhkan untuk pengobatan lini pertama bagi pasien kanker payudara stadium lanjut. Terutama kelompok pasien dengan gen human epidermal growth factor receptor-2 (HER2) positif. Kanker dengan HER2 positif memiliki tingkat agresivitas yang lebih tinggi daripada yang HER2 negatif.

“WHO merekomendasikan obat trastuzumab sebagai pengobatan lini pertama dan belum dapat digantikan obat lain,” ujar Ronald yang sehari-hari berpratik di Rumah Sakit Pusat Kanker Dharmais, Jakarta.

Ronald mengatakan angka harapan hidup pasien kanker payudara dengan stadium IV hanya 20%, tetapi dengan trastuzumab, hasil terapi yang didapat lebih baik. Jika digantikan dengan obat-obatan terapi kanker lini kedua, biayanya akan lebih mahal dan efektivitasnya tidak sebaik trastuzumab.

“Kalau alasannya untuk kendali mutu dan biaya, obat terapi kanker lini kedua justru harganya lebih mahal, seperti lapatinip harganya di atas Rp100 juta,” pungkas Ronald.

Menyedot biaya JKN
Pada kesempatan itu Elsa menyampaikan bahwa pengobatan untuk pasien kanker menyedot dana cukup besar. Sebanyak 17% atau sekitar Rp2,8 triliun dana BPJS Kesehatan dihabiskan untuk pengobatan kanker. “Untuk kasus kanker proporsinya hanya 3% dari penyakit-penyakit lain. Tetapi untuk obat, biayanya cukup besar,” ucapnya.

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Prof Hasbullah Thabrany mengatakan prosedur JKN belum memudahkan penderita kanker. Panjangnya antrean menyebabkan keterlambatan penanganan pasien kanker.

“Selain itu, program pencegahan dan deteksi dini belum maksimal. Kalau pasien datang di stadium awal, angka kesintasannya bisa lebih tinggi,” ujar Hasbullah. (H-3)

Sumber : mediaindonesia.com

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *