APK Pendidikan Tinggi Ditargetkan Naik 35%

Jakarta – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menargetkan kenaikan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi sebesar empat persen dari 31% menjadi 35% pada tahun 2019 nanti.
Menteri Ristekdikti, Mohamad Nasir mengatakan target kenaikan angka sebesar itu diharapkan datang dari pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang masih terus didorong untuk diterapkan di kampus-kampus.
“Sekarang ini kan masih belum berjalan dengan baik. Jika regulasi sudah kita keluarkan, mereka akan bergerak,” kata Nasir kepada wartawan ditemui di Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka, Jakarta, Senin (5/3).
Nasir melanjutkan, di era Revolusi Industri 4.0 perubahan metode konvensional ke mode digital tidak bisa dihindari lagi. Di dunia pendidikan tinggi, metode pembelajaran tatap muka diyakini akan semakin ditinggalkan di masa depan dan diganti dengan metode pembelajaran daring.
Menurutnya, tahun 2018 masih menjadi tahun perkenalan PJJ bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Diharapkan dua tahun mendatang kampus-kampus di Indonesia dapat mulai bergerak cepat untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain yang sudah mulai menerapkannya.
“Ini merupakan hal yang penting supaya perguruan tinggi bisa menampung anak Indonesia usia 18-23 tahun dan secara ekonomi, beban biaya bisa berkurang,” jelas Nasir.
Nasir mengakui sampai sekarang masih sedikit perguruan tinggi yang menerapkan pembelajaran daring, hanya ada 12 kampus yang menerapkannya namun mata kuliah yang online masih sangat sedikit.
“Ke depannya saya harapkan perguruan tinggi yang sudah menerapkan PJJ bisa menyediakan 50% mata kuliah online-nya,” kata Nasir.
Sementara Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, Asep Saefuddin mengatakan, peningkatan APK pendidikan tinggi melalui PJJ perlu keberpihakan politik yaitu dengan lebih memudahkan dalam urusan birokrasi.
Menurutnya, selama ini birokrasi terkait PJJ dan juga hybrid learning masih sedikit ribet sehingga sedikit mengganggu proses peralihan metode pembelajaran dari yang konvensional menuju digital.
“Kami kurang pas dengan regulasi birokrasi, makanya dibutuhkan deregulasi birokrasi untuk mendorong kecepatan berpikir di era sekarang,” kata Asep. [jek]
Sumber : inilahkoran.com
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *