Sibuk Sidak, Sanksi Pencuri Air Tanah Belum Dibuat

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah gencar menggelar inspeksi mendadak (sidak) terhadap gedung-gedung tinggi yang diduga melanggar aturan penggunaan air tanah. Padahal, Pemprov DKI Jakarta belum juga menetapkan sanksi bagi gedung yang terbukti mencuri air.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan ada peraturan gubernur (pergub) sekaligus peraturan daerah (perda) yang mengikat sebagai implementasi larangan penggunaan air tanah bagi gedung tinggi.

“Nanti ada pergub, ada perda. Nanti setelah ketemu semua akan kita tunjukkan. Sampai saat ini belum ada yang diberi sanksi,” kata Anies Baswedan, Jumat, 16 Maret 2018.

Ia berjanji mengumumkan sanksi itu pada 23 Maret. “Nanti diumumkan sekalian Jumat depan karena kerjanya hanya Senin-Kamis, Jumat tidak ada inspeksi,” sambung Anies.

Berbeda dengan Anies, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Benny Agus Chandra mengaku sanksi bagi pengelola gedung yang melanggar sebenarnya sudah termaktub pada izin membangun bangunan (IMB) perizinan bangunan gedung.

“Tapi soal itu belum dikaji lagi,” kata Benny.

Rencana perda tentang larangan penggunaan air tanah pun tidak sejalan dengan kemampuan PDAM yang baru bisa memenuhi 60% perpipaan untuk kebutuhan air bersih warga Jakarta.
“Memang ya itu tantangannya. Kemarin kami bicarakan, suplainya harus diberesin dulu.”

Hingga kini sudah 40 gedung tinggi yang diperiksa Tim Pengawasan Terpadu Sumur Resapan, Instalasi Pengolahan Limbah, dan Air Tanah DKI Jakarta. Sebagian pengelola gedung dinilai sudah taat aturan, sebagian lainnya disebut masih lalai.

“Ada 9 gedung yang tidak memiliki sumur resapan dan sumur resapan di 31 gedung dari 40 gedung ini ukurannya adalah 3.500 meter kubik. Nanti akan diperiksa lagi berapa volume yang harusnya ada,” kata Anies.

Hasil sidak itu, 6 gedung tercatat telah melengkapi bangunan dengan kolam resapan, 20 gedung telah melengkapi bangunan dengan instalasi pengelolaan air limbah, dan 16 gedung berlangganan PDAM.

“Ada empat gedung belum ada IPAL (instalasi pembuangan air limbah). Ada empat sumur bor dengan surat izin pengambilan air (SIPA) masih berlaku dan minimal 11 sumur bor SIPA-nya sudah habis masa berlakunya,” tutur Anies.

medcom.id

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *