Usai Krismon, Pertumbuhan Dompet Konglomerat Meroket

Jakarta, — Megawati Institute mencermati ketimpangan upah yang terjadi di Indonesia pasca krisis moneter. Ketimpangan upah menjadi salah satu faktor distribusi pendapatan yang tidak merata, sehingga membuat pertumbuhan ekonomi kurang optimal.

Peneliti Megawati Institute Faishal Racman mengungkapkan selama periode 2006-2016 akumulasi penghasilan 40 orang terkaya di Indonesia rata-rata tumbuh 17 persen setiap tahunnya. Akumulasi pendapatan 40 orang terkaya tersebut tembus US$16,8 miliar atau sekitar Rp231 triliun selama satu tahun.

Pertumbuhan kekayaan para konglomerat itu jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya berkisar 6 persen selama satu dekade dan rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita sebesar 4 persen pada periode yang sama.

“Laju kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia tiga kali lebih cepat dari pertumbuhan nasional selama tahun 2006 hingga 2016,” ujarnya di Kantor Megawati Institute, Rabu (21/3).

Bahkan, kekayaan orang terkaya di Indonesia pada periode yang sama rata-rata tumbuh 32 persen per tahun. Dalam setahun, orang terkaya di Indonesia bisa menghasilkan US$ 400 juta (Rp 5,5 triliun).

Ironisnya, rata-rata peningkatan upah buruh di sektor pertanian rata-rata hanya tumbuh dua hingga delapan persen per tahun. Rata-rata upah harian buruh tani pada 2016 hanya Rp47.960 per hari. Padahal jumlah buruh tani di Indonesia mencapai 37 juta orang atau 29,86 persen dari total tenaga kerja di Indonesia.

“Penghasilan satu orang konglomerat di Indonesia, hampir sama dengan penghasilan 37 juta buruh tani se-Indonesia,” kata Faishal.

Ketimpangan upah tersebut bisa terjadi mengingat kualitas tenaga kerja kerja di Indonesia masih rendah. Akibatnya, tenaga kerja sulit memenuhi kebutuhan industri. Tahun lalu, 42,1 persen pekerja Indonesia hanya lulusan SD.

Tak ayal, sejak Indonesia melewati krisis moneter 1998, kondisi ketimpangan Indonesia terus menanjak. Pada periode 1997-1999, koefisien gini Indonesia dia bawah 0,35 persen. Meskipun tiga tahun terakhir terjadi penurunan ketimpangan, namun rasio gini masih bertengger di level 0,391. Padahal, tingginya ketimpangan menyebabkan Indonesia rentan terhadap guncangan ekonomi.

Guna mengurangi ketimpangan upah, Faishal merekomendasikan beberapa kebijakan di antaranya mendorong sektor UMKM, mendorong perusahaan besar bersaing di global, meningkatkan inovasi untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja, dan mengembangkan lapangan kerja perdesaan di luar usaha tani, serta mengenakan pajak progresif untuk kelompok kaya dan transfer fiskal untuk kelompok tani.

Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindunhan Sosial Kementerian PPN Maliki mengungkapkan pemerintah terus berupaya untuk mengurangi angka ketimpangan dengan fokus mengangkat pendapatan 40 persen masyarakat terbawah.

Karenanya, pemerintah berupaya menerapkan sistem redistribusi kebijakan fiskal secara sistemik dan terintegrasi. Kebijakan ini harus jelas targetnya dalam hal ini 40 persen masyarakat terbawah dan disertai pendampingan.

“Kuncinya adalah bagaimana akumulasi kekayaan yang di tingkat atas bisa diserap sebagian dan bisa didistribusikan ke masyarakat bawah,” imbuhnya.

Selanjutnya, pemerintah juga mendorong penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah upaya peningkatan keahlian tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri. Hal itu bisa dicapai dengan program vokasi.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan golongan masyakat yang rentan masuk ke golongan 40 persen terbawah. Golongan masyarakat ini tidak bisa menerima subsidi tapi rentan jatuh miskin. Untuk itu, pemerintah harus berupaya meningkatkan kemandirian golongan tersebut.

Maliki mengingatkan menekan angka ketimpangan bukan merupakan upaya yang mudah. Di Brazil, perlu waktu 20 tahun untuk menurunkan rasio gininya sebesar 10 basis poin. (bir)

cnnindonesia.com

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *