RISA MARISKA ANGGOTA DPR RI KOMISI III FRAKSI PDI PERJUANGAN

Naskah: Subhan Husain Albari
Foto: Fikar Azmy
POLITISI MUDA BERLATAR BELAKANG ADVOKAT INI TAK GENTAR BERSIKAP BERBEDA DARI KEBANYAKAN. KEADILAN MASYARAKAT DI MATA HUKUM MENJADI LANDASANNYA MENGABDI KEPADA RAKYAT DAN KONSTITUENNYA.
Karier politik Risa Mariska tidak bisa dipisahkan dari dunia advokat yang sudah lebih dulu ditekuninya. Ibu
dua anak ini termasuk advokat muda yang diperhitungkan. Dia banyak berpengalaman menangani sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi dari calon yang diusung PDI Perjuangan salah satunya adalah Pilkada Kota Depok di tahun 2010.

Karier politik Risa Mariska tidak bisa dipisahkan dari dunia advokat yang sudah lebih dulu ditekuninya. Ibu dua anak ini termasuk advokat muda yang diperhitungkan. Dia banyak berpengalaman menangani sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi dari calon yang diusung PDI Perjuangan salah satunya adalah Pilkada Kota Depok di tahun 2010. Berbekal pengalaman tersebut, pada 2014 lalu, Risa terpilih sebagai anggota DPR menggunakan bendera PDI-P. Dia memperoleh 27.578 suara di Daerah Pemilihan Jawa Barat VI (kota Depok dan Bekasi).

Perempuan kelahiran 9 Desember 1979 ini ditempatkan di Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum, HAM, dan Keamanan sesuai dengan latar belakangnya. Ketegasan dan komitmennya cukup konsisten. Dalam banyak hal, Risa setuju dengan kebijakan pemerintah, tetapi dalam beberapa hal juga tidak sependapat dengan pemerintah. Terutama menyangkut berbagai program yang diusulkan oleh mitra kerjanya seperti, Polri, Kejaksaan Agung, KPK, Komnas HAM, dan Komisi Yudisial.

Program Polri yang pernah mendapatkan kritik dari Risa adalah wacana pembentukan Densus Tipikor. Meskipun sepakat, namun dia tidak setuju jika dibentuknya Densus Tipikor bertujuan menyaingi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya Densus Tipikor ini perlu diperkuat dan diperjelas lagi, sehingga tidak menimbulkan kesan pelemahan KPK di masyarakat.” Saya ingin Densus Tipikor ini tidak untuk saling berkompetisi dengan KPK. Domain – domainnya harus kita pisahkan. Contohnya, domain KPK dan Densus Tipikor berbeda,” lanjutnya.

Risa juga aktif terlibat dalam Panja RUU Antiterorisme F-PDIP. Salah satu poin yang ramai dibahas dalam RUU tersebut adalah soal keterlibatan TNI dalam pemberantasan Terorisme. Menurut Risa, TNI perlu dimasukkan untuk memperkuat peran polisi dalam memberantas kejahatan terorisme di Indonesia. Keterlibatan TNI harus sesuai dengan eskalasi atau tingkat daruratnya tindakan Terorisme tersebut. Selain itu, peran TNI juga harus sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 34 tahun 2004.

Namun, ditegaskan Risa bahwa keterlibatan TNI tidak sampai masuk dalam penegakan hukumnya. Ada batasan yang diatur dalam RUU Terorisme. Kewenangan penegakan hukum untuk pelaku terorisme tetap menjadi kewenangan kepolisian

dengan menggunakan criminal justice system. Penguatan pencegahan dalam RUU tersebut juga diusulkan oleh Risa. Dia mengatakan, orang yang melakukan khotbah dan menebarkan kebencian bisa dikenakan dalam kategori ‘ Hate Speech’, karena itu dia meminta masyarakat lebih hati-hati.

Dalam beberapa kali rapat kerja dengan Jaksa Agung HM Prasetyo, Risa mengkritik manajemen Kejaksaan Agung dalam menangani sejumlah kasus. Sebab sejak dipimpin HM Prasetyo, Kejaksaan Agung sering kali kalah dalam menghadapi gugatan praperadilan pengadilan.

Meski terhitung ‘hijau’ di dunia politik, Risa banyak diberi kesempatan untuk memimpin oleh para senior. “Tahun lalu, saya dipercaya menjadi wakil pemimpin revisi undang-undang tentang paten. Alhamdullilah, di periode pertama ini saya sudah belajar banyak hal. Antara lain mengenai politik regulasi, politik anggaran dan pengawasan Selain ditempatkan di Komisi III, dia juga pernah menduduki posisi-posisi yang cukup strategis, seperti Mahkamah Kehormatan Dewan. Di dalam pembahasan Undang Undang di Komisi III, Risa juga masuk dalam Tim Panja RUU KUHP dan RUU Jabatan Hakim.

Di tengah kesibukannya di DPR, Risa juga banyak menghabiskan waktu untuk terjun ke masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya, Depok. Dia menaruh perhatian dengan berbagai persoalan sosial, salah satunya membantu pembangunan tempat ibadah. Menurutnya, perkembangan pembangunan perumahan yang sangat cepat harus diimbangi dengan ketersediaan rumah ibadah, bahkan bila perlu setiap pengembang perumahan diwajibkan untuk membangun tempat ibadah.

Dia juga menolak keras, jika pembangunan rumah ibadah dipersulit oleh pemerintah dan siap memberikan pendampingan hukum untuk masyarakat yang menjadi korban. Dia juga kerap memberikan pendampingan hukum terhadap warga Depok. Misalnya, bantuan hukum terkait relokasi Pasar Cisalak. Pasalnya, belum ada kesepakatan atas pembangunan pasar yang berada di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Cimanggis, dan Depok. Kegiatan sosial juga rutin dilakukan Risa dengan memberikan sejumlah bantuan kepada rakyat miskin di Bekasi dan Depok. Dia juga jarang absen untuk menghadiri acara keagamaan ataupun peringatan hari kebangsaan yang diselenggarakan masyarakat atau pemerintah daerah. Sosialisasi empat pilar menjadi salah satu tema penting yang disampaikannya di setiap kesempatan bertemu masyarakat, salah satu kegiatan sosialisasi empat pilar yang dilakukannya bersama Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Bekasi bertempat di Masjid Baitul Azis Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Dalam kegiatan tersebut, Risa menyampaikan bahwa konstruksi awal pemikiran Bung Karno adalah Pancasila, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sejatinya adalah nilai-nilai Islam sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Qur’an.

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *