Disebut Menghambat Penyerapan APBD, DPRD : BPPBJ Tidak Pernah Hadir

GAMBIR — Rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta lantaran dipersulit sejumlah oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rio Sambodo, menampik hal tersebut. Pasalnya kewenangan penuh pengelolaan anggaran sepenuhnya dipegang Pemprov DKI Jakarta.

Karena itu, dirinya mengaku heran dengan keterangan yang disampaikan Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu.

“Rendahnya serapan anggaran bagaimana dihambat oleh oknum pimpinan DPRD, karena pelaksanaan anggaran, kewenangan sepenuhnya ada di eksekutif,” jelasnya dihubungi pada Senin (26/3/2018).

Sementara, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lainnya, Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga itu justru menuding permasalahan justru dipicu dari tidak koperatifnya Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta dengan pihaknya.

Sebab sejumlah rapat evaluasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kerap kali terkendala kehadiran BPPBJ maupun SKPD.

“Kami tanya beberapa SKPD, alasanya karena gagal lelang di BPBJ. Kita panggil BPPBJ tidak pernah hadir,” pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu menyebut lambatnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta pada tahun anggaran 2018 diduga akibat dipersulit sejumlah oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

“Penyerapan anggaran ditargetkan sudah 90 persen, tapi dijegal oknum-oknum di DPRD DKI Jakarta,” katanya pada Sabtu (24/3/2018).

Walaupun diakuinya permasalahan tersebut telah lama terjadi sejak era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo yang berlanjut kepada Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Tom berharap pelaksanaan APBD pada era Anies Rasyid Baswedan berakselerasi. Pasalnya, APBD tahun 2018 telah disahkan sejak bulan September 2017.

“Program DKI Jakarta mulai diacak-acak pimpinan DPRD melalui pejabat-pejabat di Inspektorat, BPPBJ (Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa) dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Tujuannya agar program itu tidak bisa direalisasikan,” katanya.

“Seharusnya, siapa pun yang menjadi pemenang ataupun yang layak dimenangkan sesuai aturan dan peraturan lelang harus diumumkan jangan ditunda atau dibatalkan,” tutupnya menambahkan.

wartakota.tribunnews.com

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *