PU Fraksi PDIP tentang RPJMD Belum mendapatkan Tanggapan Gubernur Anies

Jakarta. DPRD DKI Jakarta resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 kemarin (10/4).

Rapat yang dibuka Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi tersebut diagendakan mendengarkan penyampaian hasil pembahasan reperda tentang RPJMD dan beberapa raperda lain yang sebelumya telah dibahas.

Dalam Penetapan Raperda RPJMD Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono menyampaikan Interupsi sebagai catatan terkait RPJMD DKI Jakarta 2018-2022 tersebut.

“Sebagai catatan dari PDIP, soal pengentasan RW kumuh, dalam RPJMD target DKI sampai 2022 meberantaskan atau mengentaskan 23 RW dari 223 RW. Yang kami persoalkan datanya, datanyaa dari BPS itu tahun 2013,” ujar Gombong.

Gombong juga menyinggung pembangunan rumah susun milik dan rumah susun sewa dan hal lain terkait program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Gombong meminta Pemprov untuk konsisten dalam pelaksanaannya.

“KJP Plus, Plus nya dimana? Kata Pak Gubernur plus nya pada anak usia sekolah,” ujar Gombong.

Senada dengan Gembong Warsono, Dwi Rio Sambodo Anggota Komisi C yang Sekaligus juga sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta menyayangkan Pidato Pendapat akhir Gubernur Anies Baswedan dalam sidang Paripurna tersebut karena beberapa Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan tidak mendapatkan tanggapan yang komprehensif.

“Beberapa Pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang telah disampaikan tidak mendapatkan tanggapan, Sebut Saja salah satunya tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan NJOP di bawah 2 Milyar  yang menurut Pergub 126 Tahun 2017 dibebaskan biayanya atau 0 Rupiah namun dalam RPJMD 2018-2022 masih tetap dikenakan biaya 2,5%. Ini Artinya bentuk Kemunduran Kebijakan” Ujar Rio yang pernah menjabat sebagai Ketua Pokja Petanahan DPRD DKI Jakarta.

Seperti yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan dalam Pandangan Umumnya antara lain tentang Subsidi biaya sertifikasi dan IMB bagi warga tidak mampu, Peningkatan Dana Operasional RT/RW dan Tenaga Honorarium K2 yang telah memenuhi persyaratan agar segera diangkat menjadi PNS/ASN belum mendapatkan tanggapan dari Gubernur.

“Hal-hal yang kami sampaikan melalui Pemandangan Umum Fraksi tentang RPJMD tersebut merupakan amanat rakyat yang harus kami perjuangkan, Gubernur terkesan enggan memberikan tanggapan” tutup Rio kepada awak media setelah rapat paripurna DPRD tentang penetapan Raperda RPJMD 2018-2022. (Teh)

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *