Serapan Anies-Sandi Minim, Pengamat: 100 Sekolah Belum Direnovasi

Jakarta -Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mengkritik penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi DKI atau pemerintahan Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno (Anies-Sandi) yang masih seret khususnya Dinas Pendidikan yang belum maksimal.

Hal itu karena serapan anggaran di tiap Suku Dinas Pendidikan, per 28 Maret, masih di bawah satu persen. Padahal, ada sekitar 100 sekolah di 11 Suku Dinas Pendidikan DKI yang harus direnovasi Anies-Sandi karena kondisi bangunan sudah kurang layak.

“Namun, hingga saat ini sebagian besar proses lelang konstruksi di instansi tersebut belum diproses oleh Badan Pelayanaan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ)” kata Trubus saat dihubungi Tempo Senin 2 April 2018.

Selama ini tender proyek sudah dilakukan, kata Trubusbanyak yang gagal dan ada kecenderungan mengarah pada penunjukan langsung. Hal itu berpotensi penyimpangan dan indikasi korupsi relatif tinggi.

“Ini karena kontraktor pemenang lelang bekerja layaknya ‘sangkuriang’—dituntut mampu menyelesaikan pembangunan hanya dalam waktu singkatakhirnya kualitas tak bisa terjaga“ ujar Sandiaga unes..

Pada website publik.bapedadki.net bahwa per 27 Maret 2018 dana yang dibelanjakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya Rp 5,8 triliun atau 8,1 persen dari total anggaran.

Ini menunjukan serapan anggaran di jajaran SKPD DKI Jakarta pada Triwulan I 2018 masih jauh dari target yang direncanakan oleh Anies Baswedan, yakni 90 persen. Saat ini, ucap Sandiaga Uno, pemerintah DKI juga tengah membahas sebab lain penyerapan anggaran belum maksimal.

Review itu, ujar dia, di antaranya untuk melihat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang serapan anggarannya masih rendah. “Kami baru ada review-nya minggu ini. Nanti kami kabarkan,” tutur Sandiaga Uno.

Dana Public Service Obligation sebesar Rp35 miliar kata Trubus yang seharusnya dipakai untuk menjaga ketersediaan stok daging dan menyuplainya ke pelajar pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) malah tertunda.

Padahal Setiap bulan, perusahaan BUMD ini menyiapkan 150 ton daging dengan harga Rp85 ribu per kilogram yang kemudian disubsidi Pemprov DKI sebesar Rp50 ribu per kilogram.

“Suplai daging memang pada akhirnya tetap terjaga, akan tetapi ini karena PD Dharma Jaya merogoh kas sendiri untuk membayar piutang. Bisa dibayangkan bila PD Dharma Jaya tidak melakukan tindakan yg cepat, masyarakat tentu akan kesulitan memperoleh daging dgn harga murah.”

Menurut Trubus dalam konteks good governance, ke depan Anies-Sandi harus memperbaiki dan memaksimalkan penyerapan anggaran di masing-masing SKPD. “Jika tidak, hal ini dapat berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap kinerja pemprov karena sistem keterbukaan informasi publik menuntut jaminan akuntabilitas Anies-Sandi dan jajarannya” tutupnya.

metro.tempo.co

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *