Pelayanan Kesehatan 3,8 Juta Bayi Terancam

Jakarta – Defisit berkesinambungan dan terus meningkat yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dikhawatirkan menurunkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya terhadap bayi dan anak-anak.

Kekhawatiran itu yang kini terus disuarakan oleh BPJS Watch dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menyusul rencana pemerintah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) 19/2016 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Komisioner Bidang Kesehatan dan Napza KPAI, Sitti Hikmawatty menyatakan secara umum revisi perpres belum memihak bayi dan anak. Salah satu indikasinya adalah adanya wacana pembiayaan bersama (co-sharing) dalam JKN untuk penyakit anak katastropik, seperti talasemia, kanker, dan penyakit kelainan khusus lainnya. Wacana tersebut memicu ketidakpastian bagi perlindungan kesehatan anak.

“Wacana co-sharing ini melanggar UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Konvensi Hak Anak terkait hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang dan hak perlindungan,” katanya.

Revisi Perpres 19/2016 juga belum memasukkan pertimbangan hukum Inpres Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN yang pelaksanaannya berakhir 31 Desember 2018.

Inpres itu, antara lain menugaskan menteri kesehatan menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan bersama pemerintah daerah, TNI/Polri, dan swasta. Inpres itu juga menugaskan menteri dalam negeri memastikan gubernur, bupati, dan wali kota sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan di wilayah masing-masing.

NICU dan PICU
Menurut Sitti, fasilitas yang paling penting bagi bayi dan anak-anak adalah NICU dan PICU. NICU (neonatal intensive care unit) adalah ruang perawatan intensif untuk bayi yang umumnya sampai usia 28 hari, sementara PICU (pediatric intensive care unit) adalah fasilitas untuk anak-anak yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus guna mencegah dan mengobati terjadinya kegagalan organ-organ vital.

“Keberadaan NICU dan PICU saat ini masih sangat kurang, sehingga bayi yang baru lahir dan anak-anak yang membutuhkannya kerap tidak tertangani dengan baik. Pemerintah cenderung membangun fasilitas seperti NICU/PICU itu untuk orang dewasa karena penggunanya lebih banyak,” katanya.

Dengan jumlah sekitar 4,8 juta bayi yang lahir setiap tahun dan hanya maksimal sekitar 1 juta bayi yang bisa dilayani melalui program JKN-KIS, maka sedikitnya pelayanan kesehatan terhadap 3,8 juta bayi terancam. Jumlah tersebut bisa meningkat berkali lipat mengingat revisi Perpres JKN belum sepenuhnya mengarah pada perlindungan seluruh anak, baik yang masih bayi ataupun yang sudah lahir tetapi belum terdaftar menjadi peserta JKN-KIS.

Pihaknya juga meminta pemerintah mempertegas aturan yang mewajibkan rumah sakit menyediakan fasilitas NICU dan PICU dalam upaya memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi bayi dan anak-anak.

“Karena tidak secara eksplisit diatur, ketersediaan NICU dan PICU cenderung dilewatkan begitu saja oleh rumah sakit lantaran investasinya jauh lebih mahal dibanding ruang perawatan untuk umum. Survei kami di lapangan banyak sekali yang mengeluhkan biaya untuk NICU dan PICU lebih mahal,” katanya.

Sitti pun memberi contoh kasus kasus meninggalnya bayi Tiara Debora di Jakarta Barat September tahun lalu akibat buruknya pelayanan rumah sakit. Kasus bayi Debora hanya satu dari ribuan kasus terkait buruknya pelayanan kesehatan kepada bayi dan anak. Beberapa pasien anak yang membutuhkan penanganan spesialis dan dirujuk ke rumah sakit harus menunggu enam bulan sampai satu tahun lebih untuk mendapat penanganan dokter.

Pasien rujukan di RS Harapan Kita, misalnya, harus menunggu lebih dari satu tahun untuk mendapat penanganan penyakit jantung.

“Bisa dibayangkan, anak yang menderita penyakit jantung dalam keadaan lemah, ditanganinya beberapa bulan kemudian. Tentu ini semakin meningkatkan angka kematian pada bayi,” katanya.

Karena itu, KPAI mendorong revisi Perpres JKN bisa mengakomodasi kewajiban rumah sakit menyediakan NICU dan PICU.

KPAI juga menuntut agar dalam revisi Perpres JKN tidak diberlakukan kewajiban mendaftar dan membayar iuran bagi bayi yang baru lahir.

“Anak tidak harus menanggung akibat dari kelalaian orangtuanya menunggak membayar iuran atau tidak mendaftarkannya sejak dalam kandungan,” tegas Sitti.

Selain itu, KPAI mengusulkan biaya ambulans ditanggung BPJS Kesehatan bagi anak-anak yang meninggal di rumah sakit agar kasus orangtua yang membawa pulang jenazah bayi dengan angkot atau sepeda motor tidak lagi terjadi.

Kondisi tersebut akan semakin parah dengan penerapan sistem pembayaran tertutup (closed payment) pada perusahaan yang sangat merugikan peserta, yakni karyawan dan anggota keluarganya, termasuk anak-anak. Sistem pembayaran tertutup akan membuat karyawan dan keluarga mengalami ketidakpastian jaminan kesehatan saat perusahaan telat membayar premi JKN.

Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penagihan dan Pembayaran Iuran JKN berpotensi menimbulkan sandera-menyandera anggaran iuran yang ada. Sebelum ada peraturan ini, keluarga yang memiliki pendapatan fluktuatif, seperti pedagang, awalnya bisa mencicil pembayaran iuran bulanan. Dengan regulasi itu, peserta tidak bisa lagi mencicil iuran dan harus dibayar utuh.

“Jika anggota keluarga ada lima orang, artinya kelima orang tersebut harus membayar dahulu secara penuh. Jika baru sebagian yang membayar, maka dianggap tidak membayar seluruhnya dan tidak berhak menggunakan pelayanan BPJS Kesehatan,” katanya.

Sitti juga menyoroti kemungkinan hilangnya pasal substantif, yakni Pasal 1A yang menyatakan,“BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden.”

“Kalau pasal itu hilang, BPJS Kesehatan dapat beroperasi layaknya korporasi dan bukan sebagai badan publik lagi. Padahal, BPJS Kesehatan sudah seharusnya bertindak sebagai badan publik yang hadir untuk melindungi kesehatan di tengah masyarakat, bukan untuk mencari laba layaknya perusahaan asuransi,” tegasnya.

Kekhususan
Senada dengannya, Koordinator Tim Pokja Revisi Perpres JKN, German Anggent menyatakan anak memiliki kekhususan, sehingga pelayanan kesehatannya harus dibedakan dengan orang dewasa dalam program JKN.

“Revisi Perpres JKN diharapkan memberikan ruang untuk perlindungan anak. Anak-anak adalah harapan bangsa. Penanganan kesehatan yang buruk pada masa bayi dan kanak-kanak bisa berdampak untuk masa depan mereka yang berarti juga masa depan bangsa,” katanya.

Koodinator BPJS Watch Indra Munawar meminta pembahasan revisi Perpres JKN dilakukan secara terbuka, sehingga publik bisa ikut mengawasi, sehingga tercipta jaminan kesehatan bagi masyarakat secara lebih baik.

“Revisi Perpres JKN dirancang tertutup. KPAI dan kami tidak mendapatkan aksesnya dalam bentuk draf dan diskusi secara terbuka,” kata Indra.

Ketertutupan pembahasan revisi aturan tersebut berpotensi menjauhkan masyarakat dari jaminan kesehatan, sekaligus bisa membuat pasal-pasal krusial dalam pelayanan kesehatan menjadi hilang.

Terlebih, draf revisi tidak menyertakan pertimbangan sejumlah undang-undang yang mengatur jaminan kesehatan, perlindungan anak, praktik kedokteran, dan lainnya.

“Pertimbangan-pertimbangan hukum itu harus masuk, sehingga nanti tidak ada alasan rumah sakit untuk menolak melayani pasien yang telat membayar iuran BPJS Kesehatan. Rumah sakit tidak seharusnya mengedepankan persoalan administrasi, tetapi mengutamakan untuk menyelamatkan pasien melewati fase darurat,” kata Indra.

Dalam beberapa kasus, pasien harus meregang nyawa karena rumah sakit mengutamakan persoalan administrasi daripada faktor keselamatan. Hal itu, antara lain jelas terlihat dalam kasus bayi Debora yang akhirnya meninggal karena rumah sakit menuntut pembayaran atau masalah administrasi daripada melakukan pertolongan pertama pada fase darurat.

beritasatu.com

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *