Fraksi PDIP Tegur Anies Baswedan Lantaran Mulai Gusur Warga

FRAKSI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI melayangkan teguran keras kepada Gubernur Anies Baswedan. 

Teguran itu dilayangkan setelah rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil alih Taman Kota sekaligus menggusur seluruh permukiman warga RT 01 dan RT 16 RW 05 Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat.

Lewat Surat bernomor B101/FPDI PERJUANGAN/DPRD-DKI/V/2018, Faksi PDIP DPRD DKI meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, menghentikan penggusuran.

Teguran tersebut dilayangkan Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono, Rabu (2/5/2018) kemarin.

Dalam paparannya, Fraksi PDIP minta agar Pemprov DKI Jakarta menunda sekaligus menghentikan segala aktivitas yang berkaitan dengan relokasi warga.

“Berkenaan dengan pengaduan warga yang kami terima tertanggal 2 Mei 2018, terkait penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap RT 01 dan RT 16 RW 05 Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat, maka dengan ini kami mengimbau kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menunda sekaligus menghentikan segala aktivitas yang berkaitan dengan relokasi warga,” jelasnya dalam surat Fraksi PDIP pada Rabu (2/5/2018).

Permintaan tersebut dijelaskan merujuk sejumlah pertimbangan, antara lainnya Dinas Sosial DKI Jakarta dapat memastikan bahwa korban kebakaran mendapatkan tempat pengungsian yang layak dan bantuan lainnya berkaitan dengan tempat tinggal mereka sementara.

Sedangkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dapat memastikan bahwa korban kebakaran mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah.

Selain itu, Dinas Perumahan DKI Jakarta serta Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat dapat menjalin komunikasi kepada warga korban kebakaran, khususnya penggunaan tanah untuk fasos dan fasum.

Komunikasi harus dibangun dengan mempertimbangkan kondisi warga adalah korban kebakaran, ditambah adanya tekanan dari penerbitan Surat Peringatan (SP) 1 kepada warga terkait rencana penggusuran.

“Rasa kemanusiaan harus menjadi yang utama. Mengingat kondisi warga saat ini. Apalagi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kampanyenya menjanjikan bahwa tidak akan ada lagi penggusuran. Sehingga semua proses yang sudah dilakukan agar dihentikan terlebih dahulu. Begitu juga dengan Satpol PP agar tidak menjadi trauma bagi warga di saat mengalami musibah,” jelasnya.

Terlebih lanjutnya, berdasarkan laporan warga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum pernah melakukan sosialisasi terkait rencana penggusuran kawasan Taman Kota kepada warga.

wartakota.tribunnews.com

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *