Memangkas Kesenjangan Antarwilayah untuk Pembangunan Indonesia

Jakarta, Perbedaan tingkat keberhasilan pembangunan antarwilayah merupakan hal alamiah. Hal itu terkait dengan variasi potensi yang dimiliki setiap wilayah, baik sumber daya alam (SDA) maupun letak geografis. Di sisi lain, variasi kemampuan daerah dalam mengelola potensi ini juga menjadi faktor pembeda tingkat keberhasilan pembangunan di masing-masing wilayah.

Namun, di balik keberhasilan tersebut, masih terdapat permasalahan kesenjangan antarwilayah yang dapat berpotensi menjadi persoalan di masa depan karena dipicu munculnya persepsi ketidakadilan antarsesama masyarakat. Potensi negatif ini yang harus segera diminimalkan agar pembangunan Indonesia tepat sasaran.

Untuk itu, pemerintah telah melakukan identifikasi berbagai kemungkinan akibat kesenjangan antarwilayah ini. Dengan potensi yang dimilikinya, Indonesia tercatat sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17 ribu pulau yang merentang 5.000 km dari timur ke barat.

Fakta ini merupakan potensi sekaligus tantangan bagi pembangunan.

Karena itu, identifikasi dan pemetaan permasalahan juga telah dilakukan pemerintah. Kondisi ini sering kali diidentikkan dengan kesenjangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, antara perkotaan dan perdesaan. Bahkan, ada beberapa wilayah yang diidentifikasikan sebagai wilayah yang memerlukan perhatian khusus karena selama ini cenderung tertinggal, yaitu daerah-daerah pinggiran, perbatasan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Dari hasil pemetaan ini, pemerintah melalui Bappenas sedang menggodok berbagai solusi untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah tersebut. Berbagai forum diskusi dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik pejabat, pengamat, praktisi, akademisi, mahasiswa, hingga masyarakat juga telah digelar. Tujuannya menjaring masukan, ide, hingga solusi. Semuanya akan dirangkum dalam satu dokumen perencanaan yang selama ini dikenal sebagai rencana kerja pemerintah (RKP).

Saat ini pemerintah juga sedang bersiap menjaring ide untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dari hasil berbagai pertemuan tersebut, pemerintah melihat masalah yang cukup menyita perhatian, yakni masalah konektivitas dan aksesibilitas. Hal ini berkaitan dengan keinginan masyarakat akan hubungan yang lebih baik antara jejaring transportasi dan tempat orang tinggal dan bekerja, serta akan memudahkan orang untuk mengakses pasar dan layanan, dan mengurangi biaya transportasi barang.

Jika bisa terealisasi, ini tentu akan meningkatkan produktivitas dan daya saing di dalam wilayah dan secara nasional. Karena besar dan luasnya Indonesia, upaya pemerintah memperbaiki jejaring transportasi dan konektivitas ini tentu membutuhkan investasi yang besar dan pendekatan yang terkoordinasi.

Karena menyadari pentingnya upaya untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah, pemerintah tengah menyiapkan dan menyusun berbagai kebijakan sebagai upaya konkret untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dapat berkontribusi memperlebar kesenjangan antarwilayah.

Salah satu upaya yang serius dilakukan pemerintah ialah pembangunan pusat-pusat pertumbuhan regional khususnya di luar Jawa. Langkah ini merupakan strategi penting untuk mengatasi disparitas regional. Apalagi, pemerintah telah mengembangkan berbagai jenis pusat pertumbuhan, antara lain kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), kawasan industri (KI), dan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN).

Nah, program pertumbuhan regional ini yang akan kembali dimaksimalkan pemerintah agar memberikan hasil yang diharapkan, terutama dalam menciptakan pembangunan regional yang lebih merata.

Kebijakan strategi lain terkait dengan konektivitas ialah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Jika bisa terimplementasikan dengan baik, kebijakan ini akan memberikan efek domino pada keberhasilan kebijakan lain, misalnya, memperbaiki dan meningkatkan sistem logistik nasional dan praktik ekonomi digital serta meningkatkan layanan dasar dan publik berbasis digital atau internet ke seluruh wilayah.

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada upaya mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan desa. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, terdapat 122 kabupaten yang termasuk kategori daerah tertinggal. Sebagian besar daerah tertinggal tersebut berada di wilayah timur Indonesia. Semua program prioritas tersebut menjadi agenda utama pemerintah dalam mengatasi masalah kesenjangan antarwilayah, termasuk mempercepat pembangunan Papua dan Papua Barat.

Keseluruhan permasalahan kesenjangan antarwilayah yang telah dibahas menunjukkan permasalahan ini bersifat kompleks, multidimensi, dan multisektoral sehingga tidak dapat diatasi dalam jangka waktu yang pendek. Hal ini mengimplikasikan upaya untuk mengatasi permasalahan kesenjangan antarwilayah memerlukan komitmen dan konsistensi yang bersifat jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan masyarakat.

Berbagai gagasan ataupun ide dari berbagai pemangku kepentingan terus dijaring, salah satunya melalui Forum Pembangunan Indonesia atau Indonesia Development Forum/IDF. IDF ini merupakan salah satu kegiatan untuk mendapatkan ide-ide dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari para pemikir yang kompeten baik tingkat nasional maupun internasional.

Kegiatan IDF ini bertujuan menajamkan strategi dan kebijakan dalam mengatasi persoalan kesenjangan antarwilayah. Pelaksanaan IDF pada 10-11 Juli 2018 bertema Jalan untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah di seluruh kepulauan Indonesia sangat selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi, permasalahan kesenjangan antarwilayah akan dapat diatasi secara bertahap sehingga kohesi sosial serta persatuan dan kesatuan bangsa dapat terus diperkuat.

mediaindonesia.com

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *