Pertanyaan tak Terjawab Habibie kepada Presiden Soeharto

Mestinya, waktu selarut malam itu, Ketua Mahkamah Agung Sarwata sudah siap untuk beristirahat. Tapi sekitar pukul 22.40 WIB pada 20 Mei 1998, telepon di rumahnya berdering. Bunyi telepon menjelang tengah malam seperti itu tentu bukan panggilan biasa. Benar saja, Menteri Sekretaris Negara Saadillah Mursjid yang berada di ujung telepon. Pejabat kepercayaan Presiden Soeharto itu mengontak langsung dari Jalan Cendana, kediaman Soeharto.

“Bapak Presiden akan berhenti dari jabatannya besok pukul 9,” ujar Saadillah seperti yang dikutip dari salinan dokumen Penjelasan dan Pernyataan Hukum Mahkamah Agung tentang Pernyataan Berhenti Presiden Soeharto dan Pengucapan Sumpah oleh Wakil Presiden BJ Habibie. “Diminta Ketua Mahkamah Agung untuk menerima sumpah Wakil Presiden bertempat di Istana Merdeka.”

Permintaan mendadak dari Saadillah itu tak segera disegera disetujui Sarwata. Baru esoknya, Sarwata pagi-pagi sekali mengumpulkan para pimpinan MA. Sekitar pukul 7 digelar pertemuan di ruang rapat pimpinan di kantor MA. “Dengan mengaitkan pada situasi dan tuntutan reformasi yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia, Mahkamah Agung menyatakan kesediaan untuk memenuhi permintaan tersebut.”

Setelah mempertimbangkan berbagai hal termasuk tak dimungkinkannya pengambilan sumpah di depan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena situasi ibukota yang tak kondusif dan gedung DPR yang dikuasai para demonstran, para hakim agung bergegas menuju Istana Merdeka sekitar pukul 08.25.

Pembicaraan singkat diadakan di sebuah ruangan dengan para pimpinan DPR yang dipimpin Harmoko. Sarwata menyampaikan setelah pernyataan berhenti Suharto, seketika itu pula dilakasanakan pengucapan sumpah Wakil Presiden BJ Habibie untuk memegang jabatan Presiden di hadapan Mahkamah Agung. “Guna mencegah kekosongan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara.”

Presiden Soeharto bersama Kiai As’ad Syamsul Arifin
Foto : dok.istimewa

Setelah sejumlah kota hangus dibakar amuk massa dan gelombang protes mahasiswa nyaris tak ada jeda, angin politik di Jakarta berubah sangat cepat pada pertengahan Mei 1998. Pada Jumat menjelang subuh, 15 Mei 1998, rombongan Presiden Soeharto tiba di Jakarta usai melawat ke Mesir. Saat itu, meski baru dipilih untuk ketujuhkalinya sebagai Presiden Indonesia dua bulan sebelumnya, desakan mundur kepada Soeharto yang sudah berkuasa lebih dari 30 tahun makin kencang. Tapi sikap Presiden Soeharto masih alot, belum memberikan jawaban tegas atas tuntutan itu.

Sehari setelah tiba di tanah air, Presiden Soeharto menerima pimpinan MPR/DPR yang dipimpin Harmoko. Kepada Soeharto, Harmoko yang datang didampingi pimpinan DPR lain seperti Syarwan Hamid, Abdul Gafur, dan Ismail Hasan Metareum, menyampaikan tuntutan mahasiswa agar dia bersedia mundur sebagai Presiden. “Ya, itu terserah DPR,” kata Presiden Soeharto, dikutip Andi Makmur Makka dalam bukunya, Sidang Kabinet Terakhir Orde Baru. Pada Senin 18 Mei 1998, dua hari setelah bertemu Soeharto, Harmoko didampingi pimpinan DPR lain, membacakan pernyataan. “Demi persatuan dan kesatuan bangsa agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri.” Menurut Harmoko, sikap pimpinan DPR itu disokong oleh semua fraksi, termasuk Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi ABRI.

Hanya beberapa jam setelah pernyataan pimpinan DPR, Panglima ABRI Jenderal Wiranto, didampingi seluruh kepala staf angkatan dan Kepala Polri, memberikan tanggapan. “ABRI berpendapat dan memahami bahwa pernyataan pimpinan DPR RI agar Presiden Soeharto mengundurkan diri adalah pendapat dan sikap individual… Sesuai konstitusi, pendapat seperti itu tidak memiliki ketetapan hukum,” kata Jenderal Wiranto. Hingga hari itu berlalu, Presiden Soeharto tak memberikan tanggapan atas pernyataan pimpinan DPR.

Namun rupanya, pada hari itu, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional (KOPKN). Lewat Inpres itu, Presiden menunjuk Panglima ABRI sebagai Panglima KOPKN. Panglima KOPKN diberi kewenangan sangat besar, di antaranya menentukan kebijakan nasional untuk menghadapi krisis dan mengambil tindakan.

Terserah nanti. Bisa hari Sabtu, hari Senin, atau sebulan kemudian Habibie akan melanjutkan tugas sebagai Presiden”

Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden B.J. Habibie pada 20 Mei 1998 malam

Presiden Soeharto bersama putrinya Siti Hardiyanti Rukmana pada 2004
Foto : Paula Bronstein/Getty Images

“Surat ini akan digunakan atau tidak, terserah kamu,” kata Presiden Soeharto kepada Jenderal Wiranto, seperti dikutip Wiranto dalam bukunya, Bersaksi di Tengah Badai. Saat itu, tak banyak yang tahu keberadaan Inpres itu. Bahkan Wakil Presiden Habibie baru mengetahuinya dari Wiranto tiga hari kemudian. Di mata Habibie, Inpres itu mirip dengan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang diberikan Presiden Sukarno kepada Jenderal Soeharto pada Maret 1966.

Presiden Soeharto sepertinya memang masih berusaha ‘memperpanjang nafas’. Dia meminta Menteri Sekretaris Negara Saadillah Mursjid mengundang tokoh-tokoh Islam ke istana pada Selasa 19 Mei. Bertempat di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Presiden Soeharto menemui sejumlah tokoh selama hampir satu setengah jam dari pukul 09.00. Di antara tokoh agama yang hadir adalah Ketua Umum Nahdlatul Ulama Abdurrahman Wahid, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ali Yafie, Nurcholish Madjid, Emha Ainun Najib, Ma’ruf Amin, dan Abdul Malik Fajar dari Muhammadiyah.

“Saya ini kapok jadi Presiden,” Nurcholish Madjid menirukan kata-kata Soeharto, dikutip B.J. Habibie dalam bukunya, Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi. Tapi secara tersirat, Presiden mengatakan bahwa mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden Habibie bukan jalan terbaik.

“Apakah itu jalan penyelesaian terbaik dan tidak akan timbul lagi masalah?” kata Soeharto. Presiden Soeharto berjanji akan membentuk Komite Reformasi, merombak kabinet dan mempercepat penyelenggaraan pemilihan umum. Pernyataan Presiden yang disiarkan televisi itu dipandang orang-orang Habibie sebagai tanda ketidakpercayaan Soeharto kepada Habibie.

Komite Reformasi tak pernah terbentuk. Hampir semua tokoh yang diminta duduk dalam komite menolak. Kabinet Reformasi juga tak pernah ada setelah 14 menteri tak bersedia dipilih Presiden.

* * *

Kabar keinginan mundur Suharto disampaikan Mensesneg Saadillah kepada BJ Habibie  menjelang tengah malam pada 20 Mei 1998. Habibie dalam buku Detik-Detik yang Menentukan mengaku terkejut dengan putusan mendadak itu. Padahal tiga jam sebelumnya, Presiden Soeharto masih berdebat soal nama-nama dalam Kabinet Reformasi dengan Habibie. Menurut rencana, Kabinet Reformasi akan dilantik dua hari kemudian.

Presiden Soeharto bersama Ny. Tien Soeharto saat melawat ke Jepang pada 1967
Foto : Keystone/Getty Images

Hingga Habibie pulang dari Cendana malam itu, Soeharto sama sekali tak menyinggung soal kapan dia akan mengundurkan diri. “Pak Harto, lalu bagaimana dengan kedudukan saya sebagai Wakil Presiden?” Habibie bertanya. Presiden Soeharto menjawab,”Terserah nanti. Bisa hari Sabtu, hari Senin, atau sebulan kemudian Habibie akan melanjutkan tugas sebagai Presiden.” Habibie pun pulang dengan menanggung banyak pikiran.

Hanya dalam hitungan jam, sikap Presiden Soeharto berubah. Kepada Saadillah, Habibie minta waktu berbicara sejenak dengan Presiden, tapi tak dikabulkan. Wakil Presiden Habibie dijanjikan akan diberi waktu bicara empat mata dengan Presiden Soeharto keesokan harinya di Cendana. Kabar mengagetkan itu membuat Habibie sulit memejamkan mata sepanjang malam.

Saat bersiap-siap menuju Cendana pada 21 Mei pagi, persetujuan dari Soeharto tak kunjung datang. Ajudan Presiden Suharto hanya menyampaikan agar Habibie dipersilakan langsung berangkat ke Istana Merdeka. Pertemuan nanti bisa digelar empat mata di sana. Akhirnya Habibie berangkat didampingi Sintong Panjaitan, Ahmad Watik Pratiknya, Fuadi Rasyid, dan Jimly Asshiddiqie.

Rupanya mereka adalah rombongan pertama yang tiba di Istana Merdeka. “Saya dipersilakan duduk di kamar tamu yang berhadapan dengan sebuah ruangan yang dikenal sebagai Ruangan Jepara,” ujar Habibie. Beberapa saat kemudian, rombongan hakim agung datang. Tak berapa lama para pimpinan DPR pun datang. Tiba-tiba, protokol dan Ajudan Presiden mempersilakan Ketua dan para anggota Mahkamah Agung masuk ke Ruang Jepara. “Saya langsung berdiri dan menyampaikan bahwa saya dijanjikan untuk dapat bertemu dengan Presiden Soeharto,” kata Habibie.

Ajudan itu masuk ke Ruang Jepara, sekejap kemudian kembali hanya mengundang para hakim agung. “Saya merasa diperlakukan ‘tidak wajar’ dan menahan diri untuk tetap sabar dan tenang,” ujar Habibie. Setelah beberapa saat, giliran pimpinan DPR yang dipersilakan masuk Ruang Jepara. “Perasaan saya makin penuh dengan kekecewaan, ketidakadilan, dan ‘penghinaan’.”

Kediaman Presiden Soeharto
Foto : Agung Pambudhy/detikcom

Wakil Ketua DPR saat itu, Abdul Gafur menuturkan saat rombongan pimpinan DPR yang berangkat dari kediaman Harmoko di Widya Chandra tiba di Istana Merdeka mereka dipersilakan menunggu di ruang yang sama dengan BJ Habibie berada. Selain Habibie di ruangan tersebut sudah hadir juga pimpinan Mahkamah Agung dan Panglima ABRI Jenderal Wiranto. “Dalam ruangan itu suasana terasa sangat tegang,” ujar Gafur dalam bukunya Hari-Hari Terakhir Seorang Presiden.

Habibie lantas memberanikan diri untuk berdiri dan melangkah ke Ruang Jepara. Dia ingin bertemu langsung dengan Presiden Soeharto. Saat berada di depan pintu, tiba-tiba protokol membuka pintu dan mengumumkan bahwa Presiden Soeharto akan memasuki ruang upacara. “Saya tercengang melihat Pak Harto melewati saya terus melangkah ke ruang upacara dan ‘melecehkan’ keberadaan saya di depan semua yang hadir” Habibie menulis.

Rasa sedih menggelayuti Habibie saat melangkahkan kakinya menuju ruang upacara menyusul Soeharto. Ia merasa sosok yang sangat dihormati dan dikaguminya itu sudah menganggapnya tak ada. Setelah berdiri di tempat yang sudah diatur, Soeharto membacakan pertimbangan pengunduran dirinya. Habibie berdiri tepat di sisi kirinya. Sementara para pimpinan Mahkamah Agung berada di sebelah kanan.

Usai Presiden Soeharto membacakan pernyataan, sekejap pula Habibie berada di depan mikrofon untuk mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia sekitar pukul 09.10 WIB. Semuanya berlangsung cepat dan lancar. Soeharto memberi salam kepada Habibie diikuti para pimpinan Mahkamah Agung. “Tanpa senyum maupun sepatah kata, ia meninggalkan ruang upacara,” kata Habibie.

Presiden Soeharto
Foto : Paula Bronstein/Getty Images

Jimly Asshiddiqie yang saat itu menjabat Asisten Wakil Presiden menduga sikap dingin Soeharto kepada Habibie mungkin lantaran dia menyangka bahwa Habibie lah yang menggerakkan 14 menteri untuk mengirimkan surat penolakan membantu Soeharto kalau Kabinet Reformasi terbentuk. “Tapi pak Habibie tidak pernah mendapat kesempatan melakukan klarifikasi atas kemungkinan kesalahpahaman itu,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pada detikX. Dalam bukunya, Reinventing Indonesia, Ginandjar Kartasasmita, Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri, saat itu pun mengatakan bahwa Habibie tak terlibat sama sekali dalam penolakan 14 menteri bidang ekonomi untuk duduk dalam Kabinet Reformasi.


Reporter/Penulis: Pasti Liberti
Editor: Sapto Pradityo
Desainer: Luthfy Syahban

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *