Program KJP Plus Banjir Keluhan

Jakarta – Sejak diubah menjadi Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus pada tahun ini, program pemberian dana bagi pelajar tidak mampu dibanjiri keluhan dari warga. Mulai dari pengurusan administrasi yang dinilai mempersulit warga hingga terjadi adanya saldo terpotong karena kesalahan sistem perbankan yang masih belum optimal.

Kondisi tersebut, mendapat sorotan khusus dari kalangan DPRD DKI. Dewan menilai pelaksanaan KJP saat ini tidak dilakukan dengan matang.

Anggota Komisi E DPRD DKI, Steven Setiabudi Musa, mengatakan saat reses, ia banyak mendapatkan keluhan mengenai pelaksanaan KJP Plus. Di antaranya banyak saldo yang berkurang dan sulitnya memperpanjang KJP plus.

“Saya baru saja mengadakan reses di Pademangan. Warga di sana mengaku kesulitan memperpanjang KJP, karena persyaratannya sangat ketat,” kata Steven, Minggu (4/3).

Dijelaskannya, proses perpanjangan KJP yang dinilai menyulitkan warga dikarenakan mereka dimintai melengkapi dokumen administrasi kependudukan, membeli materai, memindai dokumen, serta sejumlah syarat lainnya ketika mengurus perpanjangan KJP.

Untuk melengkapi dokumen-dokumen itu, warga sampai harus mengeluarkan biaya hingga mencapai Rp 100.000. Syarat lainnya, pengecekan kondisi rumah, mulai dari dapur, kamar mandi, dan lainnya.

“Uang Rp 100.000 bagi warga sangatlah berarti. Jadi sebaiknya segala persyaratan pengurusan dokumen KJP dipermudah, sehingga warga tidak harus lagi mengeluarkan modal sebesar itu,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini meminta Pemprov DKI Jakarta mempermudah persyaratan perpanjangan KJP.

Kemudian, ada juga sejumlah orangtua pemegang KJP mengeluhkan dana yang macet dan berkurang jumlahnya. Mereka mengaku dana KJP yang masuk di rekeningnya berkurang dari jumlah biasanya.

“Ini kenapa bisa terjadi? Kondisi ini merugikan warga yang sangat membutuhkan uang tersebut untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya,” paparnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan DKI, Sopan Adrianto menerangkan mengungkapkan hal itu terjadi lantaran adanya kesalahan sistem yang membuat beberapa saldo pemegang KJP Kartu terpotong. Kesalahan ada pada jaringan Prima.

“Itu bukan pemotongan, enggak ada sama sekali. Ada transaksi yang gagal sehingga uangnya mandek di bank,” ujar Sopan.

Sopan menjelaskan di beberapa alat electronic data capture (EDC) jaringan Prima, transaksi gagal namun saldo terdebet. Ini dialami sekitar 19.000 transaksi dengan nilai Rp 5 miliar. Namun, Sopan memastikan saat ini saldo sudah dikembalikan seperti semula.

“Tapi sekarang sudah kembali lagi. Itu salah sistem. Jadi balik lagi di tabungannya,” jelasnya.

Berita ini telah rilis di Beritasatu.com dengan Judul KJP Plus Banjir Keluhan
http://www.beritasatu.com/megalopolis/481536-program-kjp-plus-banjir-keluhan.html

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *