Wacana Anies Kaji Ulang Pergub Kenaikan NJOP, Fraksi PDIP : “Jangan-jangan Asal Teken, Draft Pergubnya Tidak Dibaca Dulu”

Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengkaji ulang kebijakan menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 2018 yang nenuai polemik di masyarakat. Sebab kenaikan NJOP berimbas pada naiknya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengatakan, sebenarnya kenaikan PBB di Jakarta antara wilayah satu dengan yang lain dipisahkan dengan sistem zonasi. PBB di satu wilayah akan tinggi jika kawasan setempat masuk kategori komersial.

Namun Anies juga mengakui ada beberapa kawasan yang tidak masuk ke dalam zona komersil namun mengalami kenaikan NJOP.

“Ditemukan tempat residensial yang tidak melakukan kegiatan komersial, tapi NJOP-nya meningkat,” ucapnya.

Kondisi ini kembali mendapatkan tanggapan beragam dari banyak kalangan tidak terkecuali Politisi Kebon Sirih.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo menilai adanya kelemahan sistem perencanaan dalam menetapkan sebuah Kebijakan.

“Sudah beberapa kali Pak Gubernur seperti tidak melakukan analisis dan kajian yang mendalam sebelum memutuskan suatu kebijakan. Masa Setingkat Gubernur tidak melakukan Cross Check dulu, kaji data dulu dong, baca draft Pergub dengan detail terlebih dahulu sebelum di teken ” Rio membuka pembicaraan dengan awak media, Minggu (22/7/2018)

Kita Ketahui bersama Kenaikan NJOP DKI Jakarta sudah sah diatur dalam Pergub 24/2018. Kenaikan NJOP Jakarta yang berlaku dari Januari 2018 sudah tertera dalam Peraturan Gubernur yang di tetapkan pada 29 Maret 2018 oleh Gubernur DKI Anies Baswedan dan diundangkan oleh Saefullah selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta pada 4 April 2018.

Jika kemudian diketemukan ada daerah yang bukan Zona Komersil tapi NJOP nya ikut meningkat artinya adanya kelemahan dalam Anlisis kebijakan publiknya

“Kan Pak Anies selalu mewacanakan Keberpihakan, Keberpihakan,, Menurut saya Sudah tepat Pak Ahok-Djarot menerapkan kebijakan bahwa Tanah dengan NJOP di bawah 1 Milyar atau Luas Tanah di bawah 100m2 dikenakan PBB 0 Rupiah. Kalau digeneralisir seperti dalam Pergub 24/2018 tentu warga tidak mampu akan kesulitan membayar PBB. Jika ada kebutuhan untuk menggenjot Pendapatan dari Sektor Pajak, ya juga harus tepat sasaran. Kan Katanya Keberpihakan,” Kata Rio  yang juga selaku Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta menambahkan.

Dalam beberapa waktu terakhir memang banyak kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang menuai kontroversi dan terkesan ala jadi, Sebut saja Penyegelan Pulau Reklamasi tapi di satu sisi membentuk Tim Ahli untuk Reklamasi (Badan Reklamasi Jakarta), Rotasi Jabatan yang sampai ke ranah Komisi ASN, penutupan kali item dengan jaring dengan dalih untuk mengaburkan kesan kumuh dan warna air yang tak sedap dipandang mata, hingga Sebagai Tuan Rumah Asian Games tahun 2018 Jakarta dianggap tidak cukup siap. Ini terlihat dari pemasangan Bendera Negara-negara peserta Asian Games dengan bilah-bilah bambu dan paralon bekas. Kejadian tersebut sontak viral dan jadi bahan cibiran warganet.

“Saya khawatir Pak Anies sudah tidak fokus lagi ngurusin Jakarta karena akhir-akhir ini disibukkan dengan wacana Capres-Cawapres untuk dirinya,” tandas Dwi Rio Sambodo.

Sumber : porosjakarta.com

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *