PDIP Pertanyakan Lambatnya Kinerja Pemerintah Anies-Sandi untuk Program Sertifikat Gratis Presiden Jokowi

Jakarta. Program Sertifikasi Pertanahan merupakan salah satu program unggulan Pemeritah Presiden Joko Widodo.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pengukuran dan pemberian sertifikat tanah sebanyak 7,5 juta bidang tanah tahun ini. Hal itu merupakan tindaklanjut dari target Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi bahwa pemberian sertifikat tanah mencapai tujuh juta bidang pada tahun 2018.

Namun target Pemerintah Joko Widodo seperti menemui tantangan yang cukup berat di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan penelusuran kami dari target 332.655 bidang tanah yang akan diberikan sertifikat gratis di Jakarta hingga bulan juli 2018 ini masih jauh dari harapan Pemerintah Pusat.

Menurut penuturan warga rumitnya proses pengurusan dan Birokrasi Pemeritah Provinsi DKI Jakarta yang kurang melayani menjadi kendala utama, sosialisasi yang kurang juga menjadi penyebab banyaknya warga yang tidak mengetahui program tersebut.

Padahal seperti yang diketahui bersama bahwa Program Setifikitat Gratis atau biasa disebut sebagai Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) melibatkan langsung unsur BPN/ATR dan Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan dalam Tim PTSL.

Dwi Rio Sambodo, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti kondisi ini “Fraksi PDI Perjuangan mendapatkan banyak pengaduan warga tentang lambatkan Birokrasi Pemerintah DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan yang berkaitan dengan Persyaratan pendaftaran PTSL ini”

Dalam Program Sertifikasi Pertanahan peran Birokrasi Camat, Lurah, RT/RW sangat menentukan, karena sebagian besar persyaratan pendaftaran sertifikat tanah ini posisinya ada dikewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebut saja seperti Surat Riwayat Tidak Sengketa, Surat penguasaan fisik/sporadik, hingga surat Rekomendasi hingga berkas pendukung lainnya.

Dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianggap lamban dalam memberikan pelayanan bagi warga yang mengajukan pendaftaran Sertifikat Gratis. “Ini memang Program Nasional, Program Unggulan Pak Jokowi tapi seharusnya DKI Jakarta juga ikut mendukungnya, ditambah DPRD sudah menyetujui alokasi Hibah APBD DKI Sebesar 120 M untuk program ini” tutup Dwi Rio Sambodo yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Pokja Pertanahan DPRD DKI Jakarta ini.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *