Rio Nilai Pemprov DKI Lemah Dalam Perencanaan

Jakarta, – Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menilai adanya kelemahan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai sistem perencanaan dalam menetapkan sebuah kebijakan.

Salah satu kebijakan yang dianggap lemah ialah kebijakan menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 2018. Kenaikan NJOP berimbas pada naiknya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Sudah beberapa kali Pak Gubernur seperti tidak melakukan analisis dan kajian yang mendalam sebelum memutuskan suatu kebijakan. Masa Setingkat Gubernur tidak melakukan Cross Check dulu, kaji data dulu dong, baca draft Pergub dengan detail terlebih dahulu sebelum di teken ” Rio di Jakarta, Senin (23/7).

Atas kebijakan ini Rio menanyakan jargon kampanye Anies saat Pilgub 2015 yang menekankan keberpihakan ke masyarakat.

“Kan Pak Anies selalu mewacanakan Keberpihakan, Keberpihakan,, Menurut saya Sudah tepat Pak Ahok-Djarot menerapkan kebijakan bahwa Tanah dengan NJOP di bawah 1 Milyar atau Luas Tanah di bawah 100m2 dikenakan PBB 0 Rupiah. Kalau digeneralisir seperti dalam Pergub 24/2018 tentu warga tidak mampu akan kesulitan membayar PBB. Jika ada kebutuhan untuk menggenjot Pendapatan dari Sektor Pajak, ya juga harus tepat sasaran. Kan Katanya Keberpihakan….” Kata Rio yang juga selaku Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta menambahkan.

Rio menilai Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta sudah tidak fokus dalam membangun Jakarta yang lebih baik, terlebih tensi politik menjelang Pemilu 2019 semakin panas.

“Saya khawatir Pak Anies sudah tidak fokus lagi ngurusin Jakarta karena akhir-akhir ini disibukkan dengan wacana Capres-Cawapres untuk dirinya.” Tutup Dwi Rio Sambodo

Sumber : gesuri.id

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *