Korban Penggusuran Kota Bekasi Kembali Turun ke Jalan

Kota Bekasi – Warga Korban Penggusuran Pekayon Kota Bekasi Kembali melakukan Aksi Turun Ke jalan, Senin (6/8).

Aksi demosntrasi Warga Gusuran yang menamakan diri sebagai Forum Korban Penggusuran Kota Bekasi (FKPB) memusatkan Aksinya di halaman Kantor Walikota Bekasi Jl. A. Yani, setelah melakukan long march dari lokasi Penggusuran di Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan.

Ratusan Warga Korban Penggusuran kembali melakukan aksi demonstrasi setelah 1 tahun 10 bulan tergusur Warga Kelurahan Pekayon Kota Bekasi masih belum memiliki kejelasan status dan nasibnya.

Dalam Aksinya Warga menegaskan bahwa warga gusuran merupakan rakyat Indonesia yang secara hak mereka layak mendapatkan ruang hidup yang baik bukan tergusur dan dibiarkan. Dimulai dengan proses penggusuran yang sangat melanggar dan tidak mengutamakan bilai kemanusiaan, setelah tergusurpun pemkot seperti betul-betul tidak paham apa yang sebetulnya harus dilakukan selaku pemangku kepentingan yang pada dasarnya hrus mensejahterakaan.

Dalam Orasinya Albert Sagala selaku Koordinator Lapangan (korlap) aksi menyampaikan tuntutan dari mulai penyelesaian permasalahan Korban Gusuran Pekayon dan Jaka Setia, Ganti untung bangunan yang dirusak oleh pemkot hingga ancaman Warga akan Menggugat Pemkot di PN bekasi.

“Walikota Bekasi Rahmat Effendi jelas dan terbukti melakukan tindakan di luar kewenangan, tempat tinggal yang kami tempati tiba-tiba di gusur tanpa ada kepastian dan dasar” Ujar Albert Sagala di depan kantor Walikota Bekasi.

Telah diketahui bersama bahwa status tanah yang ditempati warga adalah lahan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan ketika dikonfrontir Kementerian PUPR tidak pernah menginstruksikan untuk adanya pembongkaran bangunan dan rumah-rumah warga tapi justru Pemerintah Kota Bekasi yang melakukan kegiatan Penggusuran warga.

Pada tempat terpisah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berdalih pembongkaran ribuan bangunan liar yang berdiri di atas lahan milik negara di wilayahnya itu telah sesuai prosedur yang berlaku.

“Yang kami lakukan adalah melakukan penertiban sesuai yang diatur oleh Perda. Berbeda, penertiban itu karena wewenangnya ada di pemerintah daerah, ada perdanya,” kata Rahmat singkat. (Teh08)

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *