PDIP Minta Pemrov DKI Jakarta Perhatikan Status Tenaga Honorer K2

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharap dapat memberikan kepastian status pegawai nonorer kategori dua (K2) , dan tidak membuat para tenaga honorer K2 dalam keadaan terkatung-katung, dan ketidak pastian . Karena itu, Badan Kepagawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta dapat bekerja lebih serius lagi dalam menentukan nasib para tenaga honorer, bukan sebaliknya membuat keadaan tidak pastian, yang berdampak merugikan tenaga honorer K2.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) DWi Rio Sambodo mengatakan, gaji/honor yang diterima selama ini berasal dari belanja langsung (belanja kegiatan) bukan dari belanja tidak langsung (belanja pegawai).

 

“Sehingga pentingnya sambil menunggu pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) status saat ini ditingkatkan menjadi pegawai tidak tetap (PTT),” ujar Rio, kepada wartawan, Senin (20/8/2018).

Rio beralasan, dengan PTT akan membuat para tenaga honorer terhindar dari perubahan-perubahan kebijakan Pemda tentang kepegawaian berupa registrasi ulang, pemberlakuan linear, dan yang lainya.

“Karena selama ini membuat nasib tenaga honorer K2 saat masih berharap pengangkatan CPNS malah tereliminasi seperti terjadi dalam beberapa tahun ini, yakni 2000-an yang terkena eliminasi,”ungkap Rio.

Rio mengatakan, sudah sejak tahun 2005 mereka menjadi tenaga honorer K2, dan sudah tervalidasi. “Sehingga harusnya sudah fix diberlakukan statusnya bukan hanya sebagai tenaga honor yang tidak menentu,”ujar Rio, yang sudah mendampingi tenaga honorer sejak tahun 2014 ini.

Menurutnya, di satu sisi para tenaga honorer K2 melaksana kegiatan kerja permanen, namun penggajiannya menggunakan pola adhoc (sementara) semacam kepanitiaan. “Karena itu, Pansus adalah sebagai upaya penanganan masalah ketidakpastian yang dihadapi Tenaga honorer K2,”tegas Sekretaris Fraksi PDIP itu.

Diketahui, tenaga honorer K2 di DKI Jakarta sekitar 11 049 orang. Karenanya, lanjut Rio, menjadi perhatian khusus bagi Pemrov DKI Jakarta ke depannya.

Diakui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan DPRD DKI Jakarta sudah menindak lajuti honorer K2. Dan juga, adanya kesepahaman yang telah disepakati ketika di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ketua DPRD DKI Presetyo Edy Marsudi menindak lanjuti para tenaga honorer K2.

Sebelumnya, Kepala BKD DKI Jakarta Suhardika ketika itu menjadi mediator ke Kementrian Pemberdayaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk menindak lanjuti tenaga honorer K2 yang berada di DKI Jakarta.

Sehingga, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta punya peran tentang pengajuan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta, dan para tenaga honorer masuk dalam klausul kepegawaian belanja langsung.

“Mereka menjadi tenaga honorer bukan pilihan tetapi karena adanya harapan ingin menjadi PNS, nah bagaimana Pemprov DKI Jakarta merealisasikan hal itu, bukan sebaliknya membuat para tenaga honorer K2 semakin tidak menentu,”ujar Rio.

Sebelumnya dalam Rapat Pansus, Kamis (16/8/2018) lalu, Wakil Kepala BKD DKI Jakarta Dessy Fatmasari mengatakan, menyerahkan sepenuhnya masalah tenaga honorer K2 ke KemenPAN-RB. Alasannya, masalah PNS tidak bisa diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta karena menyangkut kewengan Pemerintah Pusat.

“Apalagi menyankut gaji pegawai ini bukan kewenangan DKI Jakarta tapi kebijakan pusat,”tambah Dessy.

Sementara itu, Koordinator perwakilan guru honorer K2, Nurbaiti berharap agar surat keputusan (SK) dari Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan kejelasan yang absolut terhadap kinerja guru honorer kedepannya.

“Kami disini berharap agar segera dikabulkannya permohonan dengan terbitnya SK Gubernur. Kami juga berharap dengan adanya keputusan SK Gubernur ini dapat memberikan adanya legalitas kami sebagai guru,” ujarnya.

Penulis: Ralian

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *