Milad ke-9, LKJ Gelar Diskusi Program Sertifikasi Pertanahan Jokowi

JAKARTA – Permasalahan tanah dari zaman kolonial sampai saat ini belum menemukan solusi yang tepat. Tanah yang merupakan kebutuhan pokok rakyat, pada kenyataannya, sangat sulit rakyat memiliki tanah walaupun sudah menempati areal tanah tersebut puluhan tahun bahkan sudah sampai generasi selanjutnya, namun kerap mengalami sengketa baik dengan pemerintah. Atau dengan pengusaha.

Padahal, di zaman Orde Lama, Presiden Soekarno sangat mendukung penuh pelaksanaan land reform. Dalam pidato perayaan HUT RI tahun 1960 yang berjudul ‘Jalannya Revolusi Kita’ (Jarek). Bung Karno menegaskan pentingnya pelaksanaan reformasi agraria atau land reform demi tercapainya cita-cita Revolusi Nasional.

“Revolusi Indonesia tanpa land reform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong besar tanpa isi,” kata Bung Karno dalam pidatonya.

Namun, kendala-kendala sering terjadi disaat rakyat mencoba mensertifikasi tanah yang sudah digarap puluhan tahun, tanah girik bahkan tanah Vervonding Indonesia.

Melihat masalah pertanahan di Indonesia, Presiden Joko Widodo sangat peduli terhadap sertifikasi tanah rakyat. Salah satu program Presiden Jokowi dengan memberikan sertifikat untuk rakyat perlu diapresiasi tapi sayangnya Jakarta yang merupakan barometer Indonesia tidak termasuk dalam program sertifikasi tersebut.

Padahal, rakyat jakarta juga butuh kepastian atas areal tanah yang sudah ditempatinya itu, tanah yang sudah puluhan tahun bahkan sudah sampai generasi selanjutnya, dan saat generasi selanjutnya itu mencoba sertifikasi, kendala terjadi di birokrasi Pemda, apalagi kalau areal tanah tersebut sudah di dijadikan perhatian pihak swasta, maka rakyat akan sulit men-sertifikasi tanahnya, yang ujung-ujungnya, rakyat akan tergusur dari areal tanah tersebut dan rasa keadilan pun tersingkirkan.

Selain itu, ketidakpahaman rakyat dalam proses sertifikasi juga menjadi kendala tersendiri, karena ketidakpahaman rakyat ini maka akan dijadikan celah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil keuntungan, yang berdampak merugikan rakyat. Pasalnya, bisa terusir dari areal tanahnya.

Karenanya, pengorganisasian pendampingan yang kuat terhadap rakyat sangat lah dibutuhkan, agar rakyat paham dan mengerti bagaimana melakukan sertifikasi. Salah satunya masalah regulasi harus diketahui oleh rakyat.
Goodwill (kebijakan) Pemerintah terhadap rakyat Jakarta sangat lah penting agar rakyat Jakarta mendapatkan kepastian atas areal tanahnya dan tidak tergusur.

Seharusnya, rakyat yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal dan menetap di lahan yang ditempatinya, sudah semestinya tidak dipermasalahkan lagi. Malah sebaliknya, rakyat diberi kepastian tempat tinggal itu dengan menerbitkan sertifikat tanah. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 33 dan dalam peraturan pendaftaran tanah, rakyat yang sudah 20 tahun tinggal di areal tanah tersebut, diperbolehkan untuk mengajukan permohonan kepemilikan atas lahan tersebut.

Dalam memperingati Milad ke-9, Lembaga Kebangunan Jakarta (LKJ), yang didirikan pada 25 Agustus 2009, yang konsen terhadap rakyat Jakarta, bermaksud mengadakan diskusi publik bertajuk “TANAH UNTUK RAKYAT:”Jalan Menuju Land Reform Sejati”.

Agenda ini akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Sabtu, 25 Agustus 2018
Jam : 14.00 Wib
Tempat : Gedung Sangkrini (BKOW), Jl. Pemuda Rawamangun, Pulogadung
Jakarta Timur

Keynote Speaker : Willyam Yani (Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta)

Narasumber :
1. Dwi Rio Sambodo (Ketua Pokja Pertanahan DPRD DKI Jakarta)
2. Iwan Nurdin (Ketua Umum DN-KPA)
3. David Sihaloho (BPN Jakarta Timur)
4. Ari Sonjaya (Asisten Pemerintah Walikota Jakarta Timur )
Moderator : Made Baskara

Penulis: Ralian

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *