DN KPA: PTSL Presiden Jokowi Lebih Berkeadilan

 

JAKARTA – Ketua Umum Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (DN KPA) Iwan Nurdin diakui, persoalan agraria di Indonesia sudah sejak zaman kolonial Belanda. Bukan persoalan baru terjadi,  bila tidak diatasi dengan baik maka akan menimbulkan konflik sosial di masyarakat berkepanjangan.

 

 

“Masalah agraria di Indonesia, jumlah manusia yang sedikit mengusai tanah begitu luas. Sementara mayoritas masyarakat tidak memiliki tanah atau kepemilikan tanah sangat minim. Akibatnya terjadi ketidak adilan yang bisa terciptanya konflik sosial,”ucap Iwan, dalam diskusi bertajuk “Tanah untuk Rakyat” dalam Milad ke-9 Lembaga Kebangkitan Jakarta (LKJ), yang digelar di Gedung Sangkrini, Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (25/8/2018).

 

Menurut Iwan, program Presiden Jokowi terkait PTSL bukan semata-mata masalah pertanahan, tetapi lebih bicara berkeadilan.

“Target pak Jokowi adalah 9 juta hektar tanah bersertifikat, dengan menggelontorkan biaya Rp 1300 triliun,”ungkap Iwan.

Salah seorang warga, Linda Siahaan mengapresiasi PTSL Presiden Joko Widodo. Dia berharap, adanya sosialisasi menyangkut pengurusan tanah di masyarakat.

“Tidak semua masyarakat tahu. Kami ingin ada klinik pertanahan yang dilakukan pemerintah, atau aktivis pertanahan di masyarakat,”ujar Linda.

Penulis: Ralian

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *