Program PTSL Presiden Jokowi Harus Dimanfaatkan Masyarakat Jakarta 

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi A DPRD yang membidani Pemrintahan dan Pertanahan, William Yani mengatakan, permasalahan di masyarakat adalah sengketa tanah yang masih menjadi momok bagi masyarakat. Karena itu, dia meminta masyarakat ikut proaktif terlibat mengawasi masalah pertanahan, sehingga ada solusi berkeadilan dalam perseoalan tersebut.

 

Lanjut Willi, salah satu program Presiden Joko Widodo adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dimana program PTSL dilakukan dengan menggelontorkan dana APBN dan APBD,  untuk mengatasi permasalahn pertanahan di Jakarta.

 

“Tidak dinafikan tanah di Jakarta Timur masih banyak tanahnya yang masih girik. Karena itu Pak Jokowi ingin masyarakat status tanahnya jelas. Banyak masyarakat menempati tanah puluhan tahun, tapi status tanahnya tidak jelas ,dan sengketa dengan pihak perusahaan.Ini tidak boleh terjadi sehingga terbentuk PTSL,”ujar Willi, sebagai pembicara kunci dalam diskusi bertajuk “Tanah untuk Rakyat” dalam Milad ke-9 Lembaga Kebangkitan Jakarta (LKJ), yang digelar di Gedung Sangkrini, Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (25/8/2018).

 

Willi mengatakan, pengurusan sertifikat tanah di Jakarta terbilang mahal, karenanya program Presiden Jokowi terkait PTSL jangan disia-siakan. Karean itu, dibutuhkan pendampingan kepada masyarakat dalam pengurusan PTSL.

 

“Dengan adanya PTSL dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sehingga masalah sertifikasi tanah tidak terkendala dengan program PTSL,”imbuh Willi.

 

Terkait pertanahan, Ketua Umum Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin diakui, persoalan agraria di Indonesia sudah sejak zaman kolonial Belanda. Bukan persoalan baru terjadi,  bila tidak diatasi dengan baik maka akan menimbulkan konflik sosial di masyarakat berkepanjangan.

 

 

“Masalah agraria di Indonesia, jumlah manusia yang sedikit mengusai tanah begitu luas. Sementara mayoritas masyarakat tidak memiliki tanah atau kepemilikan tanah sangat minim. Akibatnya terjadi ketidak adilan yang bisa terciptanya konflik sosial,”ucap Iwan.

 

Menurut Iwan, program Presiden Jokowi terkait PTSL bukan semata-mata masalah pertanahan, tetapi lebih bicara berkeadilan.

“Target pak Jokowi adalah 9 juta hektar tanah bersertifikat, dan jika dinominalkan maka akan menelan biaya Rp 1300 triliun,”ungkap Iwan.

Mantan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pertanahan DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengatakan, respons pemerintah daerah melalui Lurah dalam pemenuhan syarat PTSL yang masih berbeda-beda dan berpolemik di bawah.

“Pada akhirnya dijawab oleh BPN dengan menempuh implementasi kebijakan dengan memangkas persyaratan-persyaratan tersebut seperti tidak lagi diharuskan surat rekomendasi lurah, pencantuman tanda tangan lurah dalam surat sengketa, dan tidak diharuskannya surat riwayat tanah,”terang Rio.

Dia mengatakan, berkas tanah terdiri dari dua jenis yaitu Surat tanah (Girik, Verponding atau sebutan lain dan Tanah garapan) serta akta tanah hibah, jual beli dan pembagian harta bersama.

“Banyaknya permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terkait tanah sehingga dibentuk Pokja Pertanahan untuk menjawab permasalahan di masyarakat,”jelasnya.

 

lanjut Rio, PTSL tidak lepas dari pembukaan UUD 1945, dan Pasal 33 UUD 1945. “Pidato Bung Karno tahun 1960, Jalan Revolusi Kita (Jarek) menyebut revousi kemerdekaan kita tanpa Land reform sama saja omong kosong,”tambah Rio, yang juga Sekretaris Fraksi PDIP itu.

 

Program PTSL, lanjut Rio, dalam penangan mengurus pertanahan tidak terlalu melibatkan pihak kelurahan. Namun, pihaK Badan Pertanahan Negara (BPN) yang bertanggung jawab langsung dalam mengatasi masalah tanah di masyarakat.

Lanjut Rio, tidak semua pemenuhan syarat PTSL harus melibatkan Notaris. Menurutnya, jika bukan berupa pengalihan hak seperti hibah, jual beli dan pembagian harta bersama maka tidak diperlukan akta notaris. Hanya cukup surat keterangan-keterangan.

Kasie BPN Jakarta Timur David Sihaloho mengemukakan, PTSL adalah salah satu program pemerintah.

 

“Seluas 14000 bidang pembiayaan berasal  dari APBD. Kita bekerja mulai pada 2 Juli 2018. Syarat PTSL dilakukan bila persyaratan yuridis dan fisik terpenuhi. Selain itu masalah tanah tidak terjadi sengketa.
Penulis: Ralian

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *