Idrus Diperiksa Perdana, KPK: Sebagian Uang Korupsi Digunakan untuk Munaslub Golkar

JAKARTA – Diperiksa perdana, mantan Menteri Sosial, Idrus Marham memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Idrus ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1, Jumat (31/8/2018).

“Jadi hari ini saya pertama kali dipanggil oleh KPK sebagai tersangka,” ucap Idrus, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (31/8/2018).

Idrus mengatakan akan menghormati dan mengkuti proses-proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Karena itulah, ia telah mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial dan kader Partai Golkar.

Terkait pemeriksaan hari ini, Idrus mengaku belum tahu materi apa yang akan ditanyakan penyidik KPK kepadanya. “Terkait materi. Karena ini pertama kali saya dipanggil sebagai tersangka tentu saya belum tahu. Tentu nanti saya akan coba lihat bagaimana setelah pemeriksaan,” tandasnya.

KPK telah melakukan pengembangan terkait kasus suap PLTU Riau-1. Tersangka baru yang ditetapkan oleh KPK ialah Idrus Marham.

KPK menduga Idrus bersama-sama dengan eks anggota Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih, menerima hadiah atau janji dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Budisutrisno Kotjo. Idrus diduga turut menerima 1,5 juta dolar Amerika Serikat dari pembangunan PLTU itu.

Kasus ini bermula saat KPK menetapkan Eni Maulani Saragih sebagai tersangka. Bekas Sekjen Partai Golkar itu diduga menerima suap terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1.

KPK menyita uang Rp500 juta dalam OTT yang menjerat Eni. Ia pun ditangkap KPK saat bertandang ke rumah Idrus Marham.

Eni diduga menerima Rp4,5 miliar terkait proyek itu dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, Eni berperan untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengungkapkan, tersangka kasus dugaan korupsi proyek PLTU Riau-1, Eni Maulana Saragih, selalu melapor ke mantan Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham setiap menerima uang.

“Ada komunikasi antara si Eni, ya dengan si Idrus Marham dan begitu pun dengan keterangan-keterangan dari Johannes Kotjo. Itu Intinya si Eni ketika menerima uang, dia selalu lapor ke Idrus Marham,” kata Marwata di Kepulauan Seribu, Jakarta, Jumat (31/8/2018).

“Itu (penerimaan uang) disampaikan (ke Idrus Marham). Dan juga IM (Idrus Marham) mengetahui si Eni itu menerima uang. Dan sebagian dari uang itu kan digunakan untuk Munaslub Golkar,” sambung Marwata.

Marwata mengatakan, agenda pemeriksaan Idrus sebagai tersangka hari ini, untuk mengklarifikasi sejumlah keterangan dan bukti yang diperoleh penyidik. Penyidik KPK perlu mendalami dugaan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, seperti pertemuan-pertemuan dan pembicaraan tentang proyek PLTU Riau-1.

Selain Idrus, penyidik juga akan memeriksa tersangka mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih. Dalam pemeriksaan hari ini, KPK juga memanggil Direktur Operasional PT PJBI Dwi Hartono. Eni Maulani Saragih sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt.

Eni diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Commitment fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Johannes sebagai tersangka karena memberikan suap kepada Eni.

Penulis: Tan El Hak

 

 

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *